'Blackout' Sumatera Lumpuhkan Ekonomi, Wakil Ketua MPR: Ini Alarm buat PLN!

JAKARTA, investortrust.id — Pemadaman listrik massal (blackout) yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Pulau Sumatera menjadi sorotan tajam. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mendesak Pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk melakukan evaluasi serta audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan nasional.

Menurut Eddy, gangguan meluas yang berdampak pada lebih dari 13 juta pelanggan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa infrastruktur ketahanan energi Indonesia masih memiliki kerentanan serius.

"Saya memahami PLN sedang bekerja keras melakukan pemulihan. Namun, blackout berskala besar seperti ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa," ujar Eddy dalam keterangan tertulis yang diterima Investortrust, Minggu (24/5/2026).

Baca Juga

PLN Pastikan Seluruh Gardu Listrik di Sumbar Sudah Menyala

Sebelumnya, PLN menyatakan pemadaman dipicu oleh gangguan pada jaringan transmisi SUTET 275 kV Linggau-Lahat serta wilayah Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi akibat faktor cuaca ekstrem. Namun, Eddy menilai alasan tersebut seharusnya menjadi alarm bagi manajemen risiko PLN, terlebih di tengah ancaman perubahan iklim global.

Anggota Komisi XII DPR RI ini meminta PLN tidak sekadar melakukan penormalan arus, tetapi juga mengaudit total sistem proteksi dan kesiapan jaringan transmisi dalam memitigasi bencana.

"Kita hidup di era perubahan iklim. Cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi. Karena itu, infrastruktur kelistrikan nasional harus memiliki sistem cadangan dan mitigasi yang jauh lebih kuat agar tidak mudah mengalami efek domino," tegas Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut.

Dampak dari blackout Sumatera ini diketahui melumpuhkan berbagai sektor vital. Mulai dari matinya jaringan komunikasi, terganggunya layanan transportasi publik, berhentinya aktivitas pelaku UMKM, hingga gangguan pelayanan di rumah sakit dan fasilitas umum.

Melihat besarnya kerugian sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat, Eddy meminta PLN untuk mengedepankan transparansi terkait penyebab utama gangguan dan langkah pencegahannya di masa depan.

Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong percepatan modernisasi jaringan listrik nasional. "Pemerintah dan PLN harus mempercepat modernisasi grid kelistrikan berbasis smart grid (jaringan cerdas) serta memperkuat interkoneksi antarwilayah. Ini penting agar sistem kita lebih resilien (tahan) saat menghadapi gangguan besar," jelasnya.

Baca Juga

PLN EPI Teken 4 Perjanjian Jual Beli Gas dan LNG di IPA Convex 2026

Ia menutup dengan menegaskan esensi dari ketahanan energi nasional bukan sekadar memastikan pasokan listrik melimpah di hulu, melainkan menjaga keandalan dan keamanan distribusinya hingga ke tangan konsumen.

"Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya antisipasi dan minimnya modernisasi jaringan listrik nasional," pungkas Eddy.