Insiden Kereta Bekasi, Ombudsman Desak Audit Total dan Reformasi Sistemik Transportasi Publik
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Ombudsman menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kecelakaan perkeretaapian di Bekasi yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi, memandang insiden ini tidak dapat dilihat semata sebagai kecelakaan teknis operasional.
“Peristiwa ini harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik. Transportasi publik merupakan layanan dasar yang menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang aman, layak, pasti, dan bertanggung jawab,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Ia menekankan keselamatan masyarakat adalah prinsip utama dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap kegagalan sistem yang berpotensi menimbulkan korban harus menjadi perhatian serius seluruh penyelenggara layanan.
Ombudsman menilai insiden ini harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap potensi maladministrasi dalam tata kelola pelayanan transportasi. Hal tersebut dapat berupa kelalaian prosedural, lemahnya mitigasi risiko, tidak optimalnya koordinasi antarpenyelenggara, hingga potensi pengabaian terhadap standar keselamatan pelayanan.
Baca Juga
Kemenhub Audit Keselamatan Taksi Xanh SM Pascatabrakan Kereta
Ombudsman menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap tindak lanjut penanganan insiden ini, khususnya dalam memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik.
“Peristiwa ini harus mendorong pemerintah, operator perkeretaapian, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap standar keselamatan, sistem pengendalian operasional, manajemen risiko, serta pola respons darurat,” jelas Robert.
Ombudsman berpandangan reformasi pelayanan publik di sektor transportasi harus menempatkan pengguna sebagai pusat layanan.
Lebih lanjut, Ombudsman menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di sektor transportasi demi memastikan bahwa keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama.