Sertijab KSP, Qodari Harap Dudung Langsung Tancap Gas Sukseskan Program Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah M Qodari berharap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman dapat langsung tancap gas menjalankan tugasnya menyukseskan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Harapan itu disampaikan Qodari dalam acara serah terima jabatan KSP kepada Dudung di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Dalam acara tersebut, sejumlah pegawai KSP tutur menyaksikan acara serah terima jabatan. Qodari tampak mengenakan setelan jas, kemeja putih dan dasi biru. Sementara Dudung mengenakan kemeja berwarna krem lengan panjang.
Baca Juga
Dilantik Prabowo sebagai Kepala Bakom, Qodari Beberkan Tantangan Komunikasi Pemerintah
Qodari mengaku sudah banyak berbicara dengan Dudung sebelum prosesi serah terima jabatan berlangsung. Dalam pembicaraan itu, Qodari menjelaskan mengenai situasi dan kondisi KSP. Termasuk tugas dan organisasinya.
"Dengan maksud dan tujuan supaya beliau begitu masuk langsung bisa tancap gas melaksanakan program-program
prioritas nasional sebagaimana yang menjadi tugas dari KSP," ujar Qodari di kantor KSP, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Sementara itu, Dudung mengaku sudah mendapat banyak laporan mengenai tugas dan kondisi KSP. Menurutnya, sudah banyak program prioritas Presiden Prabowo yang dikawal oleh Qodari dan jajaran KSP.
"Ini sudah dikawal dengan baik dan nanti akan kita lanjutkan tentunya untuk kesempurnaan kegiatan-kegiatan KSP berikutnya," katanya.
Dudung mengatakan, salah satu tugas utama KSP adalah penyambung antara pemerintah yang diwakili oleh kementerian, termasuk pemerintah daerah. Untuk itu, mantan Kasad ini akan membuat layanan pengaduan selama 24 jam penuh.
Baca Juga
Dilantik Prabowo Jadi KSP, Dudung Siap 24 Jam Terima Laporan Masyarakat
Layanan ini dibangun untuk memastikan seluruh program pemerintah dapat berjalan maksimal tanpa adanya hambatan atau tumpang tindih antarinstansi.
"Banyak program-program yang sering terjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini seakan-akan seperti tumpang tindih. Ini yang perlu kita selaraskan, sehingga kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat, ini secara langsung pasti bisa kita tangani atau kita salurkan nanti ke kementerian yang terkait," katanya.
