Prabowo Lantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup Gantikan Hanif Faisol

JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Umum KSPSI dan mantan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat sebagai menteri lingkungan hidup di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Jumhur dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor Tahun 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Jumhur menggantikan Hanif Faisol yang dilantik Prabowo menjadi wakil menteri koordinator bidang pangan.

Baca Juga

Prabowo Lantik Qodari sebagai Kepala Bakom Pemerintah

Pelantikan Jumhur dan Hanif Faisol berbarengan dengan pelantikan sejumlah pejabat lainnya. Mereka, yakni KSP M Qodari yang dilantik sebagai kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah. Sementara, posisi Qodari di KSP diisi Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Nama lain yang dilantik Prabowo, yakni mantan Kepala PCO Hasan Nasbi yang dilantik sebagai penasihat khusus presiden bidang komunikasi dan Abdul Kadir Karding yang dilantik sebagai kepala Badan Karantina Nasional.

Dalam prosesi ini, Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Prabowo yang diikuti Jumhur dan para pejabat lainnya yang dilantik.

Baca Juga

Prabowo Lantik Qodari sebagai Kepala Bakom Pemerintah

Seusai pelantikan, Jumhur mengaku banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukannya sebagai menteri lingkungan hidup. Salah satunya mengatasi persoalan sampah.

"Alhamdullilah saya ditetapkan sebagai menteri lingkungan hidup. Pasti banyak hal yang harus dilakukan di depan mata kita misalnya sampah secara bertahap akan mengikuti global standar berbagai perjanjian internasional yang akan kita kerjakan," katanya.