Soal Wacana Penutupan Prodi, Legislator Ingatkan Kampus Tak Sekadar Pemasok Tenaga Kerja
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menanggapi wacana pemerintah menutup program studi (prodi) yang dianggap tak lagi relevan. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian, transparansi, dan dasar kajian akademik yang kuat.
Menurut Hetifah, peningkatan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan industri memang penting. Namun, perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja.
Baca Juga
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Kedokteran Spesialis Baru, Tambah 3.150 Mahasiswa FK
"Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa," kata Hetifah dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan pendekatan transformasi, bukan penutupan massal. Prodi yang dinilai kurang relevan perlu direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal.
Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan orientasi efisiensi yang berlebihan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban. Untuk itu, ia mendorong agar evaluasi prodi dilakukan secara berkala, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.
"Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen," ujarnya.
Hetifah menegaskan, Komisi X DPR akan memastikan kebijakan ini berjalan terukur, adil, dan benar-benar memperkuat daya saing bangsa, tanpa mengorbankan masa depan ilmu pengetahuan.
Baca Juga
Menkeu: Anggaran Rp 2,66 Triliun untuk Tukin Dosen Akan Masuk Belanja Pegawai Kemendikti Saintek
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana menyesuaikan ulang terkait prodi di universitas agar kelulusan terserap maksimal. Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukonco juga mengatakan akan menutup prodi yang tidak relevan.
"Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih-pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenernya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama," kata Badri dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Senin (27/4/2026).