Eskalasi Perang & Fitch Ratings Berpotensi Dorong ‘Yield’ SUN Lebih Tinggi

JAKARTA, investortrust.id – Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi, eskalasi ketegangan geopolitik dan penurunan peringkat Indonesia oleh Fitch Ratings akan mendorong kenaikan imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN).

Fitch Ratings merevisi prospek Indonesia menjadi negatif dari stabil, sambil menegaskan peringkat di BBB. Mereka beralasan, terdapat peningkatan ketidakpastian kebijakan, tekanan fiskal, dan kekhawatiran atas kredibilitas kebijakan, termasuk pendapatan pemerintah yang lesu.

Fitch juga menyatakan, ada potensi pelonggaran kerangka fiskal, dan ketidakpastian seputar investasi di luar anggaran melalui Danantara, di samping melemahnya indikator tata kelola dan ketegangan sosial yang masih berlanjut.

“Perkembangan ini sebagian besar berada dalam radar kami karena Moody's Ratings sebelumnya telah menurunkan prospek Indonesia. Hal ini menandakan kekhawatiran risiko kedaulatan semakin diperhitungkan oleh investor,” ujar Analis Pendapatan Tetap Mirae Asset Sekuritas Indonesia Jessica Tasijawa, Kamis (5/3/2026).

Dalam jangka pendek, Mirae memperkirakan revisi peringkat dari Fitch akan membebani sentimen pasar melalui arus portofolio dan penyesuaian harga risiko. Hal ini berpotensi menyebabkan depresiasi Rupiah sekitar 2–5% selama tiga bulan ke depan, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah (SUN) sebesar 20–30 bps, hingga pelebaran credit default swap (CDS) di atas 85 bps.

Kenaikan yield SUN turut memperhitungkan penurunan peringkat dari Moody’s sebelumnya, yang mendongkrak kenaikan imbal hasil 29 bps. Sedangkan kenaikan biaya asuransi terhadap gagal bayar utang (CDS), didorong oleh tuntutan investor premi risiko yang lebih tinggi di tengah ketidakpastian global.

Baca Juga

Fitch Ratings Revisi Turun Outlook RI Jadi Negatif Dipicu Risiko Fiskal

“Perlu diingat, S&P Global Ratings belum merevisi prospek Indonesia. Respons kebijakan yang kredibel atau indikator makro positif dari pemerintah dapat membantu menstabilkan sentimen dan membatasi tekanan pasar lebih lanjut,” sambung Jessica.

Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun naik menjadi 6,61% karena meningkatnya ketegangan geopolitik, bertepatan dengan penurunan prospek oleh Fitch Ratings. Hal ini menyusul langkah serupa oleh Moody's Ratings pada 26 Februari 2026 yang mendorong investor untuk menilai kembali premi risiko Indonesia.

Penentuan harga ulang juga tercermin dalam arus keluar asing yang berkelanjutan, dengan kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) turun menjadi di bawah 13% dari total saham yang beredar. Hal ini sekaligus menandai titik terendah baru secara historis.

Di pasar valuta asing, Rupiah sempat menyentuh Rp 17.000 sebelum ditutup pada Rp 16.885, didukung oleh intervensi dari BI di tengah DXY yang lebih kuat di atas 99, didorong permintaan aset aman (safe haven).

Baca Juga

Disorot Fitch, Menko Airlangga Sebut MBG Jadi Program Investasi Jangka Panjang

Karena tekanan risiko terus berlanjut, biaya perlindungan terhadap utang pemerintah Indonesia untuk tenor 5 tahun melebar menuju 90 bps per tahun dari nilai utang yang diasuransikan. Hal ini menggambarkan bahwa investor global mulai melihat sovereign risk Indonesia lebih tinggi dibanding sebelumnya.

Secara global, imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun sedikit meningkat menjadi 4,09% di tengah eskalasi konflik AS-Iran dan implikasi potensialnya terhadap inflasi dan pertumbuhan global melalui saluran energi. Akibatnya, selisih imbal hasil obligasi pemerintah Inggris-AS melebar menjadi sekitar 252 bps.

“Itu mencerminkan tekanan imbal hasil global dan penyesuaian harga risiko spesifik negara (AS),” imbuh Jessica.

Eskalasi Geopolitik

Di sisi lain, penolakan Senat AS terhadap resolusi kekuasaan perang (47–53) secara efektif memungkinkan Trump untuk melanjutkan operasi militer terhadap Iran. Hal ini menandakan, dukungan politik domestik di AS tetap condong ke arah mempertahankan konflik daripada mengejar de-eskalasi jangka pendek.

Resolusi tersebut berupaya mensyaratkan otorisasi kongres untuk serangan lebih lanjut tetapi pada akhirnya gagal mendapatkan dukungan yang cukup.

Dari perspektif makro, pemungutan suara tersebut memperkuat ekspektasi bahwa ketegangan geopolitik dapat berlanjut dalam jangka pendek. Hal ini mempertahankan proyeksi risiko global, khususnya melalui saluran energi karena kekhawatiran keamanan terus mengganggu lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz, koridor yang membawa sekitar 20% pasokan minyak global.

“Tidak adanya jalur politik yang jelas menuju de-eskalasi menunjukkan bahwa pasar energi dan aset keuangan global mungkin tetap sensitif terhadap perkembangan lebih lanjut. Risiko geopolitik pun terus menopang harga minyak dan permintaan aset lindung nilai,” pungkas Jessica.