Ketua Komisi XI DPR: Kripto Tetap Aset Keuangan, Bukan Alat Pembayaran

JAKARTA, investortrust.id - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa kripto hingga saat ini masih dikategorikan sebagai aset keuangan, bukan sebagai alat pembayaran. Namun demikian, DPR tetap berkomitmen mendukung perkembangan ekosistem kripto agar semakin kuat, khususnya dalam aspek tokenisasi, real world asset, dan teknologi digital ledger.

"Kripto sampai saat ini kita atur sebagai aset keuangan bukan sebagai alat pembayaran. Semua proses undang-undang pasti melalui sinkronisasi dengan semua stakeholders, termasuk dengan Bank Indonesia," ujarnya kepada Investortrust, Kamis (25/9/2025) malam.

Sebelumnya Misbakhun pernah memberikan perspektif legislatif mengenai bagaimana Indonesia dapat merespons perkembangan regulasi aset kripto di panggung dunia, seperti Markets in Crypto-Assets (MiCA) di Uni Eropa dan GENIUS Act di Amerika Serikat, untuk memastikan arah kebijakan dalam negeri tetap kompetitif sekaligus melindungi kepentingan nasional.

“Di Indonesia sendiri sudah ada POJK 3 Tahun 2024 dan POJK 27 Tahun 2024 yang membuka ruang inovasi dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan konsumen atas pasar aset kripto lokal dengan hadirnya kelembagaan aset kripto. Namun demikian, masih ada ruang untuk menjadi lebih baik,” katanya.

Misbakhun menyebut, faktor seperti penguatan kerangka regulasi lintas sektor, dukungan terhadap infrastruktur pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan literasi dan edukasi diharapkan dapat membuat Indonesia tidak hanya menjadi pasar yang kompetitif, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan kepercayaan bagi pelaku industri kripto. 

 

Baca Juga

Indonesia Jadi Pasar Kripto Terbesar Kedua di Asia Pasifik, Adopsi Melonjak 103%

Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bersama Komisi XI DPR, Rabu (24/9/2025), Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Yudhono Rawis mengusulkan tiga hal, salah satunya agar aset kripto dapat dijadikan alat pembayaran resmi di Indonesia. 

Yudhono mendorong agar kripto tidak hanya dipandang sebagai instrumen investasi, melainkan juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Sebab, industri kripto yang dulu lahir tanpa regulasi, tapi trennya sekarang di seluruh dunia sudah meregulasi. 

“Rekomendasi kami mungkin terkait inovasi, terutama untuk alat pembayaran. Di mana kan pembayaran masih diatur mungkin di Bank Indonesia (BI), sedangkan exchange dan blockchain itu masih ada di OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ujarnya. 

“Harapan kami dengan harmonisasi antar institusi yang lebih baik, kripto bisa berkembang, tidak hanya sebagai aset kelas di Indonesia, instrumen investasi. Harapannya bisa dipakai untuk adopsi yang lebih baik,” sambung Yudhono. 

Menurutnya, keterbatasan produk dan inovasi di pasar domestik menjadi salah satu penyebab maraknya pengguna kripto Indonesia bertransaksi melalui exchange luar negeri. Dari hasil riset, transaksi global pengguna asal Indonesia mencapai US$ 157 miliar, jauh lebih tinggi dibanding volume transaksi di exchange berizin dalam negeri yang hanya US$ 42 miliar. 

“Transaksi global user Indonesia itu US$ 157 miliar, jadi selisihnya US$ 115 miliar atau sekitar Rp 2.000 triliun tidak terjadi di exchange Indonesia,” kata Yudhono. 

Ia menambahkan, di negara lain regulasi yang jelas justru memicu inovasi. Contohnya adalah The Guiding and Establishing National Innovation for U.S Stablecoins Act (GENIUS Act) yang baru-baru ini disetujui parlemen, membuka jalan bagi stablecoin dipakai untuk transaksi sehari-hari. 

Selain mendorong pengakuan kripto sebagai alat pembayaran, Aspakrindo-ABI juga mengusulkan penindakan tegas terhadap exchange ilegal di Indonesia, serta evaluasi kebijakan perpajakan kripto agar tidak mendorong pengguna lari ke platform global maupun decentralized exchange. 

“Ini yang mungkin usulan kami, penindakan tegas pada lembaga atau satuan tugas khusus terhadap exchange ilegal termasuk pemblokiran akses untuk platform perdagangan dan juga mungkin memang efek pidana ya untuk aktivitas ilegal yang dilakukan,” ucap Yudhono. 

“Pajak kripto itu di penjualan saja sebesar 0,21%. Sayangnya banyak memang untuk bisa transaksi ini yang ingin tidak membayar pajak, mereka akan langsung akses ke exchange global ataupun ke decentralized exchange,” sambung dia. 

Dengan tiga usulan tersebut yaitu inovasi produk, penindakan exchange ilegal, dan pembenahan pajak, Aspakrindo-ABI berharap industri kripto di Tanah Air bisa terus berkembang sejalan dengan yang terjadi secara global. 

“Sehingga tentunya bisa menghasilkan manfaat ekonomi yang bagus buat Indonesia,” kata Yudhono.