Jalin Kerja Sama dengan AS, Inggris Tetapkan Aturan Baru Kripto
LONDON, investortrust.id - Inggris akan memberlakukan aturan kripto di bawah regulasi wajib. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves, Selasa (29/4/2025) saat pemerintah mengisyaratkan akan bekerja sama erat dengan Amerika Serikat terkait pendekatan terbaik terhadap aset digital.
Rancangan undang-undang baru akan memperluas regulasi keuangan yang ada ke perusahaan yang terlibat dalam kripto, menyelaraskan Inggris dengan AS, bukan Uni Eropa yang telah membuat aturan yang disesuaikan dengan industri tersebut.
Rancangan aturan pertama Inggris untuk sektor tersebut muncul saat Presiden AS Donald Trump telah menerima kripto dan berjanji untuk mencabut pembatasan regulasi pada industri tersebut, yang membuat para kritikus khawatir. Menteri keuangan zona euro mengatakan bulan lalu bahwa mereka khawatir penerimaan AS dapat memengaruhi kedaulatan moneter dan stabilitas keuangan zona euro.
Reeves mengatakan bahwa dia telah membahas regulasi kripto dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent selama kunjungan ke Washington minggu lalu, dan bahwa kedua negara berencana untuk membahas hal ini lebih lanjut pada bulan Juni.
"Berdasarkan aturan baru, bursa kripto, dealer, dan agen akan dimasukkan ke dalam perimeter regulasi, menindak pelaku kejahatan sambil mendukung inovasi yang sah," kata kementerian keuangan dalam sebuah pernyataan menyusul pengumuman Reeves dilansir dari Reuters, Rabu (30/4/2025).
Baca Juga
"Perusahaan kripto dengan pelanggan di Inggris juga harus memenuhi standar yang jelas tentang transparansi, perlindungan konsumen, dan ketahanan operasional," tambahnya.
Sekitar 12% orang dewasa Inggris memiliki atau pernah memiliki mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum, naik dari 4% pada tahun 2021, kata pemerintah.
Gubernur Bank of England Andrew Bailey telah lama memperingatkan risiko bagi investor dari Bitcoin, yang menurutnya tidak sebagai penyimpan nilai yang aman seperti mata uang utama.
Namun, ia melihat lebih banyak kasus untuk mengatur apa yang disebut stablecoin, jenis mata uang digital yang berupaya mempertahankan nilai tetap relatif terhadap dolar AS atau aset lainnya.
Baca Juga
Catat! Pengguna Kripto Wajib Lapor Pajak Jika Tidak Mau Kena Tarif 30%
Rancangan aturan pemerintah mengatakan penerbit stablecoin akan tunduk pada regulasi, tetapi hanya jika penerbit tersebut berbasis di Inggris. Kementerian Keuangan mengatakan pihaknya bermaksud untuk merampungkan undang-undang baru tersebut pada akhir tahun. Aturan tersebut disusun berdasarkan proposal awal yang dibuat pada tahun 2023.
Beberapa kritikus mengatakan bahwa mengatur sektor tersebut dapat memberikan rasa aman yang salah kepada publik tentang risiko yang ditimbulkan oleh sekuritas digital yang mungkin memiliki sedikit atau tidak ada nilai dasar.
Namun, Nick Price, spesialis layanan keuangan dan kripto di firma hukum Osborne Clarke, menyebutnya sebagai "undang-undang yang sederhana dan lugas" yang akan memberikan banyak kepastian dan stabilitas serta perlindungan konsumen.
"Langkah tersebut secara eksplisit menyelaraskan pendekatan Inggris dengan pendekatan AS tentang 'kripto sebagai sekuritas' dan merupakan perbedaan dengan pendekatan UE yang lebih khusus terhadap kripto di bawah rezim MiCAR," kata Price.
Pengacara layanan keuangan Linklaters Simon Treacy mengatakan bahwa aturan baru tersebut mendefinisikan cakupan aset dan aktivitas yang akan diatur, tetapi lebih banyak detail akan segera menyusul regulator yang mengembangkan aturan untuk perusahaan yang diatur.
Reeves juga mengatakan bahwa ia akan memaparkan rencana yang lebih luas untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri jasa keuangan Inggris pada tanggal 15 Juli dalam pidato tahunannya di Mansion House, yang merupakan puncak dari proses konsultasi yang dimulai pada bulan November 2024. Dalam pidato Mansion House tahun lalu, Reeves mengatakan bahwa regulator keuangan Inggris telah bertindak terlalu jauh dalam menekan risiko dalam 15 tahun setelah krisis keuangan global.