Lolos Lubang Jarum, Pasar Modal Indonesia Berbenah (Lagi)

Oleh: Anto Prabowo *)

INVESTORTRUST - Indonesia kembali lolos dari “lubang jarum”. Dalam MSCI Global Market Accessibility Review 2026, Indonesia tetap dipertahankan sebagai bagian dari kelompok Emerging Markets. Di permukaan, keputusan ini dapat dianggap sebagai kabar baik. Namun, jika dicermati lebih dalam, laporan tersebut justru memuat peringatan mengenai kualitas pasar modal Indonesia.

MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow, dari kategori ”+” menjadi ”-”. Penurunan ini bukan sekadar koreksi administratif, melainkan refleksi bahwa pasar modal Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar pada transparansi, integritas pasar, dan tata kelola.

Ironisnya, penurunan ini terjadi ketika pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang gencar mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi global. Di satu sisi Indonesia menawarkan berbagai insentif dan instrumen investasi baru, tetapi di sisi lain investor internasional justru mempertanyakan kualitas fondasi pasar yang menopang investasi tersebut. Dengan kata lain, Indonesia mungkin berhasil menarik perhatian investor, tetapi belum sepenuhnya berhasil membangun kepercayaan mereka.

Meningkatkan Kepercayaan

Sebagian pihak mungkin menafsirkan catatan MSCI hanya sebagai persoalan minimnya keterbukaan informasi perusahaan dalam bahasa Inggris. Penafsiran seperti ini terlalu dangkal. Jika membaca laporan MSCI secara utuh, persoalan yang disorot jauh lebih mendasar, yaitu:

1. keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham;
2. indikasi praktik perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading behavior);
3. mekanisme pembentukan harga yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan proses pasar yang efisien.

Artinya, yang sedang dipertanyakan bukan sekadar information disclosure, tetapi market integrity. Investor global tidak sekadar membeli saham. Mereka membeli kepercayaan terhadap institusi pasar. Mereka ingin memastikan bahwa seluruh pelaku memperoleh akses informasi yang sama, harga terbentuk secara wajar, dan tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan karena asimetri informasi atau praktik perdagangan yang menyimpang. Kepercayaan inilah yang menjadi “mata uang” paling berharga dalam pasar modal modern.

Governance Discount Masih Membayangi Indonesia

Di pasar keuangan internasional terdapat istilah governance discount, yaitu kondisi ketika aset suatu negara dihargai lebih rendah bukan karena fundamental ekonominya lemah, tetapi karena kualitas tata kelolanya dianggap kurang meyakinkan. Indonesia berpotensi menghadapi kondisi tersebut. Fundamental ekonomi relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi stabil, rasio utang pemerintah terkendali, sektor perbankan resilien, dan investor domestik semakin besar. Namun, apabila transparansi, kepastian hukum, dan integritas pasar masih dipertanyakan, maka investor global akan tetap meminta risk premium yang lebih tinggi. Konsekuensinya tidak sederhana. Cost of equity meningkat, biaya pendanaan emiten menjadi lebih mahal, valuasi saham sulit mencapai potensi optimal, dan daya saing pasar modal Indonesia dibandingkan negara lain menjadi melemah.

Aturan mengenai keterbukaan informasi, transaksi afiliasi, benturan kepentingan, perdagangan orang dalam, hingga manipulasi pasar telah tersedia. Persoalannya terletak pada kualitas implementasi, konsistensi penegakan hukum, dan efektivitas pengawasan. Pasar yang dipercaya investor bukan dibangun oleh banyaknya aturan, melainkan oleh kepastian bahwa aturan tersebut ditegakkan secara konsisten terhadap siapa pun. Dalam konteks ini, pengawasan yang bersifat administratif tidak lagi memadai. Pasar modal modern menuntut pengawasan yang berbasis data (data-driven supervision), analitik, kecerdasan buatan (AI), dan deteksi dini terhadap pola perdagangan yang tidak wajar.

Liberalisasi Belum Selesai

MSCI juga menyoroti belum efisiennya pasar valuta asing Indonesia. Kewajiban adanya underlying transaction memang merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Namun dari perspektif investor global, pembatasan tersebut meningkatkan biaya lindung nilai (hedging cost) dan mengurangi fleksibilitas pengelolaan portofolio. Hal yang sama juga terlihat pada pembatasan stock lending, short selling, in-kind transfer, maupun tidak tersedianya fasilitas overdraft bagi investor asing.

Seluruh kebijakan tersebut dapat dipahami dari sudut pandang stabilitas sistem keuangan. Akan tetapi, pertanyaan kebijakannya adalah apakah desain regulasi saat ini sudah mencapai titik keseimbangan yang optimal antara prudential regulation dan market competitiveness.

Dalam persaingan global, negara yang terlalu protektif berisiko kehilangan daya tarik. Sebaliknya, negara yang terlalu liberal berpotensi menghadapi instabilitas. Tantangan regulator adalah menemukan titik keseimbangan tersebut.

Keberlanjutan Agenda Reformasi Pasar Modal

Temuan MSCI menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan berbasis jenis lembaga (entity-based supervision) mulai kehilangan relevansi. Pasar modal saat ini semakin terintegrasi dengan perbankan, manajer investasi, perusahaan efek, fintech, kustodian, hingga pasar derivatif. Risiko juga bergerak lintas lembaga. Karena itu, OJK perlu mempercepat transformasi menuju ecosystem-based supervision yang memantau aliran modal, pola transaksi, hubungan antar-entitas, serta potensi risiko sistemik secara terpadu. Pengawasan tidak lagi cukup memeriksa kepatuhan masing-masing institusi, tetapi harus mampu membaca dinamika seluruh ekosistem keuangan. Laporan MSCI seharusnya diperlakukan sebagai peta jalan reformasi, bukan sekadar evaluasi tahunan. Prioritas yang perlu segera dilakukan antara lain:

1. meningkatkan transparansi hingga tingkat ultimate beneficial ownership;
2. membangun sistem pengawasan berbasis AI untuk mendeteksi market abuse secara real time;
3. mewajibkan seluruh keterbukaan informasi material tersedia secara simultan dalam bahasa Indonesia dan Inggris;
4. mengevaluasi berbagai pembatasan operasional pasar agar lebih sejalan dengan praktik terbaik internasional tanpa mengorbankan stabilitas; dan
5. mengubah paradigma pengawasan dari compliance-based supervision menjadi market integrity supervision.

Laporan MSCI 2026 bukanlah ancaman terhadap pasar modal Indonesia. Sebaliknya, laporan tersebut adalah cermin yang memperlihatkan bahwa reformasi belum selesai. Indonesia boleh saja tetap bertahan dalam kelompok Emerging Markets. Namun, bertahan tidak identik dengan menjadi lebih kompetitif.

Dalam era ketika modal bergerak lintas negara hanya dengan satu klik, daya tarik suatu pasar tidak lagi hanya ditentukan oleh ukuran ekonomi atau jumlah investor domestik. Yang jauh lebih menentukan adalah kualitas tata kelola, integritas pasar, kepastian hukum, dan tingkat kepercayaan investor.

*) Anto Prabowo – Dosen FEB UNS dan UNIPI. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.