BI-Rate Bakal Tetap 4,75% Hingga Akhir Tahun

JAKARTA, Investortrust.id —-Tekanan eksternal akan memaksa Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI rate hingga tahun pada level 4,75%. Kalau pun terjadi, penurunannya sangat terbatas dan faktor pembatas itu adalah pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Otoritas moneter akan memprioritaskan stabilitas guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Stabilitas ekonomi makro Indonesia pada awal April 2026 dinilai masih cukup terjaga, meski tekanan eksternal akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, tingginya harga energi, pelemahan rupiah, dan ketidakpastian arah suku bunga global belum sepenuhnya mereda. Di tengah situasi itu, inflasi domestik masih berada dalam kisaran yang terkendali, neraca perdagangan tetap surplus, dan pasar obligasi negara masih ditopang investor domestik.

Gambaran tersebut tertuang dalam BRI Weekly Economic Update W1 April 2026 yang disusun Office of Chief Economist Group BRI, Macroeconomics & Financial Market Analytics Department, Jakarta, Senin (06/04/2026). Di sisi kebijakan moneter, BRI melihat Bank Indonesia masih harus berhati-hati. Secara teoritis, inflasi yang masih berada dalam target memberi ruang pelonggaran. Namun dalam praktiknya, stabilitas rupiah, perkembangan inflasi energi, dan dinamika defisit APBN menjadi faktor penentu utama. BRI menilai probabilitas tertinggi saat ini adalah BI-Rate tetap di 4,75% hingga akhir 2026, atau setidaknya ruang penurunan suku bunga sangat terbatas.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah signifikan dan menembus level psikologis Rp17.000 pada perdagangan Senin, 6 April 2026, seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Data Bank Indonesia menunjukkan kurs Jisdor berada di level Rp17.037 per dolar AS, sementara di pasar spot rupiah ditutup di kisaran Rp17.035 hingga Rp17.080. Di perbankan, e-rate BCA tercatat Rp17.065 untuk jual dan Rp16.995 untuk beli. Pelemahan ini dipicu eskalasi konflik AS–Iran yang mendorong lonjakan harga minyak dunia dan meningkatkan permintaan investor terhadap aset safe haven seperti dolar AS, sehingga menekan mayoritas mata uang Asia, termasuk rupiah.

Untuk sektor perbankan, kondisi makro seperti ini membawa implikasi berlapis. Dari sisi risiko pasar, bank perlu mewaspadai potensi volatilitas lanjutan di tengah ketidakpastian geopolitik. Dari sisi biaya dana, ruang penurunan cost of fund masih terbatas karena pelonggaran moneter global dan domestik belum leluasa. Sedangkan dari sisi kredit, perbankan diminta lebih selektif mengantisipasi potensi moderasi permintaan pembiayaan dan kenaikan risiko kredit, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya energi, logistik, dan bahan baku.

Secara keseluruhan, laporan BRI memperlihatkan bahwa stabilitas ekonomi makro Indonesia masih terjaga, tetapi belum sepenuhnya aman. Inflasi masih dalam batas sasaran, neraca perdagangan tetap surplus, dan pasar obligasi relatif tertopang. Namun, pelemahan rupiah, koreksi IHSG, tingginya harga energi, dan ketidakpastian suku bunga global menandakan fondasi stabilitas itu masih terus diuji.

Artinya, tantangan utama Indonesia saat ini bukan semata menjaga pertumbuhan, melainkan memastikan agar stabilitas makro tidak tergerus oleh guncangan eksternal yang berkepanjangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi kunci agar Indonesia tidak sekadar bertahan, tetapi tetap mampu menjaga momentum ekonomi di tengah dunia yang makin tidak pasti.

Dalam situasi gejolak moneter, ketika inflasi meningkat dan nilai tukar tertekan, bank sentral memang memprioritaskan stabilitas melalui kebijakan suku bunga yang lebih ketat, yang dalam jangka pendek dapat menahan laju konsumsi dan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Namun secara teoretis, stabilitas bukanlah musuh pertumbuhan, melainkan prasyaratnya: tanpa inflasi yang terkendali, nilai tukar yang stabil, dan kepercayaan pasar, aktivitas ekonomi justru akan terganggu lebih dalam dan pertumbuhan menjadi rapuh. Karena itu, kebijakan stabilisasi berfungsi sebagai “rem sementara” untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, agar setelah tekanan mereda, ekonomi dapat kembali tumbuh dengan fondasi yang lebih sehat, berkelanjutan, dan kredibel.

Laporan BRI dalam Weekly Economic Update W1 April 2026 juga menunjukkan bahwa dari sisi global, perekonomian dunia masih relatif solid hingga Maret 2026. Hal itu antara lain tercermin dari PMI manufaktur global yang masih berada di zona ekspansi pada level 51,3, meski melandai tipis. Artinya, aktivitas produksi global masih bertahan, walaupun kepercayaan konsumen belum pulih sepenuhnya. Estimasi pertumbuhan ekonomi global bulanan bahkan disebut meningkat ke 4,2% SAAR, lebih tinggi dibanding rata-rata 2025.

Namun, ketahanan global itu dibayangi oleh inflasi biaya dan gangguan rantai pasok, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Di Amerika Serikat, sektor manufaktur masih ekspansif, dengan ISM manufaktur naik ke 52,7 pada Maret 2026 dari 52,4 pada bulan sebelumnya. Meski demikian, penguatan tersebut dinilai lebih banyak ditopang kenaikan biaya dan perlambatan pengiriman daripada lonjakan permintaan yang luas.

Di saat yang sama, pasar tenaga kerja AS masih menunjukkan daya tahan. Tingkat pengangguran turun ke 4,3% dan nonfarm payroll bertambah 178 ribu pada Maret 2026. Meski kualitas perbaikannya belum sepenuhnya solid karena tingkat partisipasi angkatan kerja turun ke 61,9%, kondisi ini tetap membuat ruang pelonggaran moneter The Fed menjadi semakin terbatas.

BRI menilai ekspektasi pasar masih mengarah pada kebijakan suku bunga AS yang higher for longer. Sepanjang 2026, Fed Funds Rate diperkirakan bertahan di kisaran 3,75%, karena risiko inflasi masih tinggi dan pasar tenaga kerja AS tetap resilien. Sikap The Fed juga masih cenderung hawkish, meskipun sedikit lebih moderat dibanding pekan sebelumnya.

Bagi Indonesia, kombinasi suku bunga global yang tinggi, harga energi yang masih mahal, dan ketidakpastian geopolitik menjadi sumber tekanan utama. Meski volatilitas pasar keuangan global mulai menurun setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump pada 1 April 2026 mengenai potensi berakhirnya konflik Timur Tengah dalam dua hingga tiga pekan, BRI menilai persepsi risiko global masih relatif tinggi.

Hal itu tercermin dari arus modal yang masih keluar dari emerging markets, walau mulai mereda. Tekanan global itu juga masih terasa di pasar domestik. Mayoritas mata uang negara berkembang memang menguat terhadap dolar AS, seiring pelemahan indeks dolar AS. Namun rupiah justru melemah 0,21% secara mingguan, di tengah kenaikan tekanan depresiasi di pasar nondeliverable forward (NDF) pada berbagai tenor.

“Fundamental domestik memang masih solid, tetapi rupiah masih menghadapi tekanan yang tidak ringan. BRI menilai stabilitas nilai tukar menjadi faktor pembatas utama bagi ruang pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia,” demikian laporan itu.

Dari sisi harga, kondisi domestik memperlihatkan campuran sinyal positif dan kewaspadaan. Inflasi Indonesia pada Maret 2026 tercatat 3,48% year on year, melandai dari 4,76% pada Februari. Meski demikian, inflasi masih relatif tinggi, terutama dipicu komponen administered prices yang melonjak ke 6,08% akibat efek basis rendah.

Sementara itu, inflasi inti justru tetap rendah, yakni 2,52%, menandakan tekanan permintaan domestik belum terlalu kuat. BRI melihat hal ini sebagai indikasi bahwa lonjakan inflasi belakangan lebih banyak dipengaruhi faktor penawaran dan harga yang diatur pemerintah, bukan karena konsumsi yang melonjak tajam.

Karena itu, secara umum inflasi Indonesia sepanjang 2026 masih diproyeksikan berada dalam target Bank Indonesia. Dalam skenario dasar, inflasi diperkirakan berada di sekitar 2,86% pada akhir 2026. Bahkan dalam skenario dampak perang, inflasi diproyeksikan sekitar 3,42%, masih di dalam rentang target BI 1,5%-3,5%.

Meski demikian, BRI mengingatkan bahwa tekanan harga belum sepenuhnya hilang. Pada Maret 2026, harga BBM nonsubsidi naik, bersamaan dengan kenaikan mayoritas bahan pangan pokok seiring momentum Idul Fitri. Kenaikan terlihat pada beras, daging ayam, daging sapi, telur, cabai, minyak goreng, dan gula. Ini berarti risiko inflasi pangan dan transportasi tetap harus diwaspadai.

Di sektor eksternal, Indonesia masih memiliki penopang penting, yaitu neraca perdagangan yang tetap surplus. Pada Februari 2026, surplus perdagangan Indonesia meningkat menjadi US$1,27 miliar, dari US$0,95 miliar pada Januari 2026. Dengan capaian tersebut, Indonesia membukukan surplus perdagangan selama 70 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Kenaikan surplus terutama disebabkan penurunan defisit migas. Defisit migas turun signifikan menjadi US$0,92 miliar pada Februari 2026, dari US$2,27 miliar pada Januari. Perbaikan ini dipicu penurunan impor migas dan kenaikan ekspor migas, khususnya gas.

Namun, BRI mengingatkan bahwa perbaikan itu belum mengubah persoalan struktural. Indonesia masih bergantung pada impor minyak, sehingga lonjakan harga minyak dunia tetap berpotensi menekan kembali neraca migas dan mempersempit surplus perdagangan secara keseluruhan. Secara historis, harga minyak Brent disebut berkorelasi positif dengan defisit perdagangan minyak Indonesia, dengan koefisien korelasi 0,7746.

Risiko ini menjadi semakin relevan karena meskipun harga Brent turun 3,1% secara mingguan ke US$109 per barel pada pekan pertama April 2026, level tersebut masih sangat tinggi secara historis. Harga energi yang tetap mahal berpotensi menjaga tekanan inflasi global, mempersempit ruang pemangkasan suku bunga, dan menekan pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di pasar keuangan domestik, sentimen masih cenderung rapuh. IHSG turun 0,99% secara mingguan ke level 7.027 pada pekan pertama April 2026. Secara year to date, indeks telah terkoreksi 18,74%. Walaupun tekanan outflow asing di pasar saham menurun dibandingkan pekan sebelumnya, investor asing tetap mencatatkan arus keluar bersih sekitar US$0,17 miliar.

Sementara itu, pasar obligasi pemerintah menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Yield SBN turun di seluruh tenor, walau penurunan pada tenor panjang lebih terbatas. Tekanan jual investor asing juga mereda, dan pasar SBN banyak ditopang oleh investor bank domestik. Pergeseran komposisi kepemilikan obligasi menunjukkan peran perbankan nasional semakin penting dalam menopang pasar surat utang negara.

Di sisi kebijakan moneter, BRI melihat Bank Indonesia masih harus berhati-hati. Secara teoritis, inflasi yang masih berada dalam target memberi ruang pelonggaran. Namun dalam praktiknya, stabilitas rupiah, perkembangan inflasi energi, dan dinamika defisit APBN menjadi faktor penentu utama. BRI menilai probabilitas tertinggi saat ini adalah BI-Rate tetap di 4,75% hingga akhir 2026, atau setidaknya ruang penurunan suku bunga sangat terbatas.

Untuk sektor perbankan, kondisi makro seperti ini membawa implikasi berlapis. Dari sisi risiko pasar, bank perlu mewaspadai potensi volatilitas lanjutan di tengah ketidakpastian geopolitik. Dari sisi biaya dana, ruang penurunan cost of fund masih terbatas karena pelonggaran moneter global dan domestik belum leluasa. Sedangkan dari sisi kredit, perbankan diminta lebih selektif mengantisipasi potensi moderasi permintaan pembiayaan dan kenaikan risiko kredit, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya energi, logistik, dan bahan baku.