Perang AS-Iran Memanas, Menko Airlangga Klaim Stok Pangan dan Energi RI Tetap Aman

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan sektor pangan dan energi nasional tetap aman di tengah eskalasi perang Amerika Serikat (AS) dan Iran di kawasan Timur Tengah.

Dia menyampaikan, untuk periode Lebaran, ketersediaan pangan dan energi dalam negeri dalam kondisi relatif terkendali.

“Pertama, kita untuk lebaran ini aman dari segi pangan dan kemudian dari segi energi juga relatif masih aman,” kata Airlangga optimistis saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Meski demikian, pemerintah tetap memantau perkembangan konflik guna mengantisipasi dampak lanjutan, termasuk potensi kenaikan harga melalui transmission channel. “Nah, tentu kita akan monitor berapa lama perang ini terjadi sehingga tentu responsnya kita lihat terhadap situasi,” tambah Airlangga.

Untuk menjaga ketahanan energi, kata Airlangga, pemerintah telah menyiapkan sumber pasokan alternatif di luar kawasan Timur Tengah. Salah satunya melalui kerja sama dalam skema agreement on reciprocal tariff (ART) yang membuka akses energi, termasuk LPG dari Amerika Serikat.

“Tetapi untuk kebutuhan energi kita sudah mencari source lain seperti dalam agreement on reciprocal tariff, kita mendapatkan alternatif daripada energi termasuk LPG dari Amerika,” terangnya.

PT Pertamina (Persero), lanjut dia, juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat pasokan dari sumber lain apabila terjadi gangguan suplai akibat perang berkepanjangan.

“Jadi kita juga sudah ada Pertamina sudah membuat MoU sehingga dengan demikian source lain juga sebetulnya secara paralel dipersiapkan, seandainya suplai dari Timur Tengah betul-betul terganggu karena perang berkepanjangan,” ucap Airlangga.

Dia menegaskan, sumber alternatif tersebut berada di luar pasokan yang sebelumnya disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencukupi selama 20 hari. “Di luar itu,” imbuh Airlangga.

Dikatakan Airlangga, pemerintah telah memiliki kontrak pasokan energi dengan berbagai negara untuk jangka waktu menengah sembari memantau eskalasi konflik AS-Iran. “Jangka waktu menengah, karena kita sudah punya kontrak dengan berbagai negara,” katanya.

Terpisah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mencermati secara mendalam dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi dan sektor keuangan domestik.

Baca Juga

Dua Kapal Pertamina Terjebak di Selat Hormuz, Jalur Alternatif Crude Dipersiapkan

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, setidaknya terdapat tiga jalur transmisi utama (transmission channel) yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.

Kiki, sapaan karib Friderica, menjelaskan bahwa faktor risiko pertama yang paling diantisipasi adalah lonjakan harga energi dunia. Ketegangan ini memicu kekhawatiran serius terhadap jalur distribusi energi global, terutama di wilayah-wilayah strategis yang menjadi urat nadi pasokan minyak dan gas bumi.

"Yang pertama tentu saja kenaikan harga minyak. Melalui pemberitaan kita bisa melihat bagaimana penutupan Selat Hormuz ini kalau terjadi berkepanjangan tentu saja ini berisiko karena ini kan apa, 30% ya suplai minyak dunia itu lewat situ, kemudian LNG juga cukup signifikan juga, sehingga kita antisipasi dampak rambatannya di kita terkait dengan harga minyak ini," kata Kiki dalam acara Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan (RDKB) Februari 2026 di Ruang Serbaguna Menara Radius Prawiro Lantai 25 Gedung A Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Selain masalah energi, jalur transmisi kedua berkaitan dengan tekanan inflasi global. Kenaikan harga komoditas energi dipastikan akan memicu inflasi yang lebih tinggi di berbagai negara, yang kemudian berujung pada kebijakan moneter yang ketat dari bank-bank sentral dunia.

"Kemudian tentu saja ini akan meningkatkan inflasi global yang ini tentu saja akan berpengaruh pada kebijakan bank sentral untuk terkait dengan suku bunga. Ya, ini juga kita harus melihat bagaimana dampaknya terhadap pengetatan likuiditas di pasar keuangan global, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain," jelas Kiki.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kondisi tersebut akan menciptakan persaingan ketat dalam memperebutkan likuiditas di pasar internasional.

"Sehingga kita juga melihat bagaimana ini potensi perebutan apa, persaingan untuk dana-dana ini. Dan makanya kita harus memastikan kesiapan kita di dalam negeri ya untuk supaya kita bisa menghadapi eksposur global yang tinggi ini," tambahnya.

Baca Juga

Harga Minyak Meroket Imbas Perang Iran, Purbaya: Tidak Masalah, Kita Bisa Atur

Jalur transmisi ketiga yang menjadi perhatian OJK adalah meningkatnya ketidakpastian pasar yang memicu perilaku investor untuk mencari aset yang lebih aman. Fenomena flight to quality ke instrumen safe haven menjadi tantangan tersendiri bagi pasar keuangan di negara berkembang.

"Kemudian yang ketiga adalah peningkatan ketidakpastian dan yang mendorong flight to quality ke instrumen safe haven. Ini juga tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam situasi saat ini, tentu kita melihat bagaimana pasar negara berkembang seperti di Indonesia kita dituntut untuk menunjukkan integritas dan likuiditas yang kuat sekaligus tata kelola yang kredibel supaya tetap kompetitif dan menarik untuk aliran modal asing," tegas Kiki.

Pemerintah dan regulator pun berkomitmen untuk terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui reformasi struktural di sektor keuangan. Langkah ini diambil agar Indonesia tetap memiliki daya tarik di tengah guncangan eksternal dan fluktuasi pasar yang tidak menentu.

"Dan kita juga akan terus melakukan reformasi struktural tentu saja untuk memperkuat fundamental sektor keuangan Indonesia termasuk terus melanjutkan program reformasi untuk peningkatan integritas dan likuiditas di pasaran. OJK dan SRO tentu punya, kita punya serangkaian instrumen kebijakan apabila diperlukan diaktivasi dalam hal adanya fluktuasi pasar yang tidak kita harapkan tentu saja," tuturnya.

Kiki menuturkan, OJK juga telah menginstruksikan lembaga jasa keuangan (LJK) untuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah-langkah mitigasi risiko dan pengujian daya tahan (stress testing) harus dilakukan secara berkala guna menghadapi berbagai skenario terburuk yang mungkin terjadi.

"Kami juga berusaha, juga meminta lembaga jasa keuangan untuk terus melakukan monitoring dinamika global termasuk potensi dampaknya, serta terutama juga memperkuat manajemen risiko dan melakukan stress testing di berbagai skenario," kata Kiki.

Lebih lanjut, Kiki memastikan bahwa koordinasi antarotoritas dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berjalan dengan sangat solid. Sinergi antara OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

"Selain itu juga kita kerja sama dan sinergi yang sangat baik di antara forum KSSK, OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS untuk terus melakukan koordinasi erat terutama di saat-saat seperti ini," pungkasnya.