Ekonomi Indonesia 2025 Tetap Tangguh, Stabilitas Makro Terjaga

JAKARTA, Investortrust.id - Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Pemerintah secara konsisten menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto dalam pernyataan tertulis yang dikutip Kamis (1/1/2026), menyampaikan bahwa penguatan koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama dalam menjaga kinerja ekonomi nasional. Menurutnya, sepanjang 2025 pemerintah berhasil memastikan perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid meskipun menghadapi berbagai tantangan eksternal.

Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 terjaga di kisaran 5%, dengan realisasi pertumbuhan pada kuartal III-2025 mencapai 5,04% secara tahunan.

Skala ekonomi nasional juga terus membesar, tercermin dari Produk Domestik Bruto nominal yang pada 2024 mencapai US$1.396,30 miliar. Sementara itu, PDB berdasarkan paritas daya beli tercatat sebesar US$4,10 triliun, menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-8 di dunia. Sejalan dengan itu, PDB per kapita meningkat menjadi Rp78,62 juta atau setara US$4.960,33.

Stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan inflasi yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen dan tercatat sebesar 2,72 persen secara tahunan pada November 2025. Di sektor keuangan, kinerja pasar modal menunjukkan penguatan dengan Indeks Harga Saham Gabungan berada di level 8.644,26 pada 29 Desember 2025. Nilai tukar rupiah juga relatif stabil di kisaran Rp16.785 per dolar AS pada Desember 2025.

Ketahanan ekonomi turut ditopang oleh indikator makro lainnya. Cadangan devisa Indonesia tetap tinggi dan mencapai US$ 150,1 miliar pada November 2025. Kinerja sektor riil menunjukkan tren positif, tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada fase ekspansi dengan level 53,3 pada November 2025. Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi juga tetap terjaga, sebagaimana tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang berada di level 124,0, serta Indeks Penjualan Riil yang diperkirakan tumbuh 5,9% secara tahunan pada November 2025.

Baca Juga

Target Investasi Manufaktur Rp852,9 Triliun, Kemenperin Pacu Pertumbuhan Industri 5,51% pada 2026

Dari sisi eksternal, perekonomian Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat dengan neraca perdagangan mencatatkan surplus selama 66 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pada periode Januari hingga Oktober 2025, surplus neraca perdagangan mencapai US$35,88 miliar. Kinerja investasi juga tetap solid dengan realisasi investasi Januari–September 2025 mencapai Rp1.434,3 triliun atau tumbuh 13,7% secara tahunan. Sementara itu, penyaluran kredit perbankan tumbuh 7,36 persen secara tahunan pada Oktober 2025, mencerminkan dukungan berkelanjutan sektor keuangan terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja naik menjadi 70,59 persen pada Agustus 2025, mencerminkan meningkatnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Penciptaan lapangan kerja terus didorong melalui penguatan sektor riil serta berbagai program pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat, Kredit Alsintan, KIPK, Kredit Perumahan, Program Padat Karya Tunai, dan program magang bagi lulusan perguruan tinggi.

Seiring dengan upaya tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil ditekan hingga 4,85%. Tingkat kemiskinan nasional juga menurun menjadi 8,47 persen pada Maret 2025, sementara kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,85%, menunjukkan percepatan menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem. Rasio gini yang berada di level 0,375 mencerminkan perbaikan pemerataan pendapatan di masyarakat.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah terus mengoordinasikan berbagai stimulus dan paket kebijakan ekonomi yang bersifat antisipatif dan responsif. Kebijakan tersebut mencakup penyaluran bantuan pangan, tambahan Kartu Sembako, Bantuan Subsidi Upah, BLTS Kesra, stimulus mobilitas masyarakat melalui diskon transportasi, dukungan bagi industri padat karya, insentif fiskal bagi pekerja dan UMKM, serta percepatan deregulasi dan debottlenecking melalui penyederhanaan regulasi dan integrasi perizinan lintas kementerian dan lembaga dalam sistem OSS.

Haryo menegaskan bahwa ke depan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan perekonomian nasional dan memastikan sinergi lintas sektor berjalan efektif. Pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berdaya saing agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.