Indef: Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Sia-Sia Bila Prabowo Abaikan Tata Kelola Pemerintahan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri, memberikan komentarnya terhadap target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 mendatang yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut target itu akan sia-sia bila Prabowo mengabaikan tata kelola pemerintahan.
"Pertumbuhan tinggi itu harus, tapi jangan menjadi satu-satunya pilihan. Target pertumbuhan ekonomi 8% tetap harus menjadi orientasi yang sesuai dengan visi Prabowo, tetapi harus dengan tata kelola yang baik. Jangan dengan tata kelola yang buruk," kata dia kepada Investortrust saat ditemui pada sela-sela Seminar Nasional Indef di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Didin menekankan, Prabowo harus memperhatikan agar desain kebijakan yang sudah dirancang dapat diimplementasikan dengan baik. Khususnya, kata dia, implementasi terhadap program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).
Ia mencontohkan, salah satu keputusan Prabowo yang dinilai tidak mengedepankan tata kelola pemerintahan yang optimal adalah ketika menunjuk pihak kepolisian untuk turut mengurus dapur-dapur MBG atau Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Misalnya, bagaimana MBG diserahkan kepada aparat (kepolisian), kemudian ditemukan juga banyak keracunan dalam pelaksanaan MBG. Jadi tata keolanya sebaiknya bertahap, dipilih UMKM yang baik, yang sebanyak-banyaknya, yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat," sebutnya.
Guru Besar IPB University itu juga berharap agar implementasi yang baik nantinya diterapkan pada program prioritas lainnya, seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga hilirisasi.
Baca Juga
Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2026, Purbaya: Saya Butuh Tantangan!
Ia meyakini, apabila diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, program-program prioritas Prabowo tidak hanya dapat mengantarkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan juga bakal menekan ketimpangan yang ada di tengah masyarakat.
"Setahun terakhir ini, tata kelolanya cukup buruk, mengorbankan pemerataan yang sudah berjalan selama ini. Tata kelola dan tujuan pemerataan, buah syarat supaya Prabowo sukses," ujarnya.
Sementara itu Direktur Program Indef, Eisha Maghfiruha Rachbini, menyebut MBG sebagai salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC), sampai saat ini belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal.
"Penguasaan SPPG itu hanya terkumpul di kelompok-kelompok tertentu misalnya, jadi enggak menetes ke masyarakat yang paling bawah," katanya kepada Investortrust.
Eisha menilai, Prabowo semestinya memprioritaskan pengusha lokal eksisting untuk dapat mengoptimalkan operasional dapur SPPG. Ia juga menyorot adanya sejumlah kendala sehingga program MBG belum memberikan dampak signifikan seperti yang ditargetkan oleh pemerintah.
"Kalau kita lihat di proyeksi kita dampak dari MBG itu mungkin baru mulai terasa tahun 2026. Itu pun kalau perbaikannya terjadi, secara kapasitasnya sudah full. Selama ini kan belum mencapai, tapi kan full function dia belum, standarisasinya belum," ungkapnya.