Ekonom: Penerbitan SBN untuk Program 3 Juta Rumah Berisiko
JAKARTA, investortrust.id – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyoroti rencana pemerintah untuk menerbitkan surat utang guna membiayai program 3 juta rumah. Emisi surat tersebut berpotensi memunculkan risiko gagal bayar yang tinggi.
“Risiko default terbuka dan jika itu terjadi, APBN yang harus menanggung,” kata Wijayanto, kepada investortrust.id, Jumat (21/2/2025).
Sebab, menurut Wijayanto, kualitas surat utang tersebut ditentukan kondisi keuangan masyarakat pembeli rumah. Apabila kemampuan mencicil KPR masyarakat buruk tentu berakibat terhadap potensi default surat utang tersebut.
Baca Juga
Pemerintah Akan Terbitkan SBN Perumahan, BI Bakal Beli di Pasar Sekunder?
Selain program 3 juta rumah, Wijayanto mengingatkan pemerintah masih memiliki program ambisius makan bergizi gratis (MBG), setoran yang masif ke BPI Danantara, food estate, dan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Melihat program-program mercusuar ini, APBN diproyeksi makin berat.
“Di tahun pertama ini, pemerintah diminta ekstra hati-hati, berbagai rencana bombastis tersebut akan terbukti jalan atau tidak tahun 2026. Jika tidak, kredibilitas pemerintah akan jatuh, sulit menjalankan pemerintahan yang efektif sepanjang 2027-2029, tanpa kredibilitas yang memadai,” jelas dia.
Baca Juga
Menurut Wijayanto, pemerintah seharusnya juga tidak terlalu agresif dalam melakukan penghematan. Langkah penghematan yang agresif diyakini justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. “Jika dipaksakan justru akan memperlambat ekonomi,” kata dia.
Wijayanto menjelaskan tambahan pertumbuhan ekonomi, karena program makan bergizi gratis (MBG) dan Danantara tidak akan mampu mengimbangi perlambatan ekonomi akibat efisiensi dan realokasi yang masif.