Pengembang Properti Soroti Kejelasan Likuiditas BI Rp 80 Triliun: Jangan Berandai-andai 

JAKARTA, investortrust.id – Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menyoroti, insentif likuiditas dari Bank Indonesia (BI) senilai Rp 80 triliun untuk disuntikkan ke bank-bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi guna mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

“Kita jangan berandai-andai, kita bercerita mengenai sumbangan tanah (dari pemerintah), belum peraturan pemerintah (PP)-nya, kemudian banyak hal. Artinya kita jangan berandai-andai  terhadap sebuah kebijakan. If you fail to plan, you plan to fail. Jadi kalau Anda gagal merencanakan maka Anda merencanakan kegaduhan,” kata Joko saat konferensi pers lima asosiasi pengembang perumahan di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Dia menambahkan, ketidakjelasan arah kebijakan atau peta jalan program 3 juta rumah akan menimbulkan efek domino ke depannya.

“Saat ini yang terjadi, dampaknya kepada kita semua dan masyarakat. Bahkan, dampaknya terhadap target pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo. Saya sampaikan, ketika ada 100.000 rumah, kalau kita hitung rata-ratanya Rp 80 juta/unit maka ada sekitar Rp 800 miliar (penjualan rumah) yang berhenti. Kalau 5 pekerja dari 100.000 (rumah) itu, berarti ada 500.000 (pekerja) belum dibayar,” lugas Joko.

Berdasarkan catatan investortrust.id, Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kementerian PKP, Haryo Bekti Martoyoedo menyatakan, insentif likuiditas dari Bank Indonesia (BI) senilai Rp 80 triliun dapat menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga dua kali lipat.

Baca Juga

Surati Prabowo, Pengembang Perumahan Minta Kejelasan Program 3 Juta Rumah

“Kalau hitungan BI kemarin, kalau tidak salah, itu juga di angka 220.000 unit untuk yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berarti bisa dua kali lipat perkiraannya,” kata Haryo usai agenda FGD Investortrust Economic Outlook di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025) lalu.

Sekadar informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait, menyebutkan bahwa BI sepakat untuk mengucurkan insentif likuiditas kepada bank-bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi hingga Rp 80 triliun. Insentif ini bentuk dukungan BI pada program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan 3 juta rumah setahun.

Demikian disampaikan Maruarar, kerap disapa Ara, dari hasil pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, dan Pandu Sjahrir dari BP Investasi Danantara yang dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat.

 

Dalam kesempatan tersebut  Perry Warjiyo menyampaikan, kesepakatan tersebut adalah bentuk dukungan BI terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni pembangunan dan revitalisasi 3 juta rumah dalam setahun.

Dia menuturkan, BI akan memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan KPR subsidi ke sektor perumahan. Saat ini, BI menyediakan Rp 23,19 triliun dan berkomitmen untuk menaikkan insentif ini secara perlahan menjadi Rp 80 triliun. “Dari hasil diskusi tadi, kami akan menaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” tutur Perry.