Politik Amerika dan Dampak Kemerosotan Manufaktur Tiongkok
Oleh Tri Winarno,
Mantan Ekonom Senior Bank Indonesia
INVESTORTRUST.ID - Kelebihan kapasitas produksi manufaktur di Tiongkok menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Alasannya mudah diketahui: Tiongkok menyumbang hampir sepertiga nilai tambah manufaktur dunia, dan seperlima ekspor manufaktur global.
Ada alasan kuat untuk meyakini bahwa kemerosotan sektor manufaktur Tiongkok akan segera terjadi. Untuk memahami apa yang terjadi saat ini di Tiongkok, ada baiknya mengingat sejarah terkini Jepang.
Baca Juga
UE Naikkan Tarif EV Tiongkok, Nio Pertimbangkan Kenaikan Harga
Setelah Perang Dunia II, sektor manufaktur Jepang tumbuh pesat, sebagian besar berkat akses ke pasar Amerika Serikat yang sangat besar. Namun Plaza Accord tahun 1985 (yang meningkatkan nilai yen dan melemahkan ekspor Jepang), bersamaan dengan populasi yang menua dan menyusutnya angkatan kerja, membalikkan tren tersebut.
Dari tahun 1985 hingga 2022, pangsa barang-barang Jepang dalam impor AS turun dari 22% menjadi 5%, dan pangsa ekspor manufaktur global Jepang menurun dari 16% menjadi 4%. Selain itu, pangsa Jepang dalam nilai tambah manufaktur global turun tajam, dari 22% pada tahun 1992 menjadi 5% pada tahun 2022. Jumlah perusahaan Jepang yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 pun turun, dari 149 pada tahun 1995 menjadi hanya 40 saat ini.
Seperti yang terlihat pada grafik, Tiongkok juga mengalami tren peningkatan serupa dalam beberapa dekade terakhir, bahkan peningkatan manufaktur Tiongkok lebih bergantung pada pasar AS. Impor Jepang dari Amerika setara dengan 51% ekspornya ke Amerika pada tahun 1978-1984, dibanding dengan 23% ekspor Tiongkok pada tahun 2001-2018.
Dampak Kebijakan 1 Anak Tiongkok
Kebijakan keluarga berencana di Tiongkok merupakan penyebab utama ketidakseimbangan ini. Biasanya, pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan akan mencapai 60-70% produk domestik bruto (PDB) suatu negara, untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga yang berjumlah sekitar 60% PDB. Namun di Tiongkok, kebijakan satu anak -- yang berlaku sejak tahun 1980 hingga 2015 -- membatasi pendapatan rumah tangga, mendorong tingginya tabungan, dan membatasi permintaan domestik.
Akibatnya, pendapatan rumah tangga di Tiongkok turun dari 62% PDB pada tahun 1983 menjadi 44% PDB saat ini, dengan konsumsi rumah tangga turun dari 53% PDB menjadi 37% PDB. Sebaliknya di Jepang, konsumsi rumah tangga setara dengan 56% PDB.
Baca Juga
Debat Capres AS: Harris-Trump Berselisih Soal Kebijakan Perdagangan AS dengan China
Kita dapat melihatnya sebagai berikut: jika upah normalnya berjumlah US$ 60-70, pekerja Tiongkok hanya menerima US$ 44 dan memiliki daya beli cuma US$ 37. Sedangkan pekerja Jepang memiliki daya beli US$ 56.
Namun, pemerintah Tiongkok memiliki banyak sumber daya keuangan, yang digunakan untuk mendukung subsidi industri dan investasi di bidang manufaktur. Selain itu, karena sektor manufaktur Tiongkok menawarkan keuntungan yang tinggi, investor internasional bersedia menyalurkan modalnya ke sektor tersebut. Ditambah dengan surplus sekitar 100 juta pekerja, kelebihan kapasitas sulit untuk dihindari.
Politik Amerika Ubah Perekonomian Tiongkok
Mengingat kurangnya permintaan di dalam negeri, satu-satunya pilihan Tiongkok untuk mengurangi kelebihan kapasitas dan menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya adalah dengan mempertahankan surplus neraca berjalan yang besar. Di sinilah peran Amerika Serikat: pangsa barang Tiongkok dalam impor Amerika meningkat dari 1% pada tahun 1985 menjadi 22% pada tahun 2017. Pada tahun 2001-2018, Amerika menyumbang tiga perempat surplus perdagangan Tiongkok.
Surplus besar Tiongkok ini menjadi cerminan dari defisit Amerika. Meskipun peningkatan manufaktur Tiongkok bukan satu-satunya alasan penurunan manufaktur AS, hal ini merupakan salah satu penyebab terbesarnya.
Sebelumnya, pangsa Amerika dalam ekspor manufaktur dunia tetap stabil, sebesar 13%, antara tahun 1971 dan 2000. Namun, turun tajam setelah Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001, dan hanya mencapai 6% pada tahun 2022. Pangsa Amerika dalam nilai tambah manufaktur juga anjlok, dari 25% pada tahun 2000 menjadi 16% pada tahun 2021.
Ketika tren ini menghancurkan Rust Belt Amerika, yang membentang dari Wisconsin hingga Pennsylvania bagian timur, rasa frustrasi masyarakat terhadap globalisasi -- dan terhadap “elite politik” yang mendorongnya -- semakin meningkat. Pada tahun 2016, Donald Trump menyampaikan rasa frustrasinya ke Gedung Putih, bersumpah untuk menghidupkan kembali manufaktur AS dan memaksa Tiongkok untuk mengubah praktik perdagangannya. Dan, Trump berharap melakukan hal yang sama guna memenangi Pilpres AS kedua kalinya, pada bulan November mendatang.
Dalam hal ini, kebijakan satu anak Tiongkok secara tidak langsung namun mendalam telah mengubah lanskap politik Amerika. Berikutnya, kini, politik Amerika sedang mengubah perekonomian Tiongkok. Reaksi AS terhadap Tiongkok, yang dimulai dengan penerapan tarif tinggi oleh Trump pada tahun 2018 dan semakin intensif di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, telah menyebabkan pangsa barang Tiongkok dalam impor AS turun menjadi hanya 12,7% pada paruh pertama tahun 2024.
Selain kehilangan pasar Amerika, Tiongkok juga kehilangan beberapa perusahaan manufakturnya. Negara dengan penduduk terbanyak kedua di dunia itu mengalihkan sebagian produksinya ke negara-negara seperti Vietnam dan Meksiko, untuk menghindari tarif tinggi AS. Pengalihan sebagian ini menandakan penurunan yang semakin meluas, seperti yang dihadapi oleh sektor manufaktur Jepang yang telah mengalami penurunan semakin dalam.
Tiongkok semakin mirip dengan Jepang karena dua alasan lain. Pertama, tenaga kerjanya menyusut dan menua dengan cepat. Menurut pemerintah, angka kelahiran tahunan telah anjlok dari rata-rata 23,4 juta pada tahun 1962-1990 menjadi hanya sembilan juta pada tahun lalu, dan bahkan angka tersebut mungkin terlalu dilebih-lebihkan.
Dalam beberapa tahun ke depan, Tiongkok mungkin hanya akan mencatat enam juta kelahiran per tahun. Sementara itu, usia rata-rata pekerja migran, yang merupakan 80% dari angkatan kerja manufaktur Tiongkok, telah meningkat dari 34 tahun pada tahun 2008 menjadi 43 tahun pada tahun lalu, dengan jumlah penduduk berusia di atas 50 tahun meningkat dari 11% menjadi 31%. Beberapa pabrik sudah tutup karena kekurangan pekerja.
Kedua, sektor jasa Tiongkok akan menekan sektor manufaktur. Ketika pemerintah Tiongkok berupaya meningkatkan porsi PDB dari pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan, permintaan Tiongkok terhadap barang-barang AS akan meningkat. Selain itu, sebagian pekerja manufaktur akan beralih ke jasa -- yang juga merupakan tempat bagi lulusan perguruan tinggi Tiongkok yang berkembang pesat -- untuk mendapatkan pekerjaan.
Penurunan sektor manufaktur mungkin tidak akan terjadi secepat di Jepang, karena Tiongkok memiliki pasar domestik yang lebih besar dan ekosistem industri yang lebih lengkap, serta negara tersebut banyak berinvestasi pada kecerdasan buatan dan robotika, yang dapat memberikan peningkatan produktivitas. Namun, penurunan tidak dapat dihindari dan tidak dapat diubah. Sayangnya bagi AS, hal ini tidak serta merta membawa kebangkitan manufaktur dalam negerinya.
Mencermati penurunan industri manufaktur Tiongkok, hal tersebut akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonominya, yang akan tertransmisikan pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Bagi negara yang kaitan ekonominya besar terhadap ekonomi Tiongkok, seperti Indonesia, akan sangat terdampak dengan penurunan manufaktur Negeri Tirai Bambu tersebut.
Banyuwangi, 11 September 2024
Video: Miracle Process

