Desa Nglanggeran Akan Dijadikan Percontohan Pemanfaatan Dana Desa
GUNUNG KIDUL, investortrust.id - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menyebut Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta akan menjadi desa percontohan untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Luky mengatakan desa ini mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan melalui dana APBN melalui dana desa.
“Ini satu desa yang suksesor sebagai desa yang bisa membangun desanya dengan baik,” kata Luky, di Nglanggeran, Gunung Kidul, Kamis (2/5/2024).
Luky mengatakan, Desa Nglanggeran mempu menonjolkan kekhasan wilayahnya. Tidak hanya mengandalkan potensi wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, desa ini juga mampu mengkombinasikan pertanian dan perkebunan kakao yang telah mendunia.
Baca Juga
“Kita lihat sendiri memberdayakan industri kakao mulai dari pertanian , tetapi juga bisa menjadi desa wisata yang bisa kita gali,” ujar dia.
Luky mengatakan, desa yang mendapat julukan Desa Keuangan ini menunjukkan kinerja baik dalam mengelola keuangan. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan memberikan dana bantuan desa sebagai salah satu penghargaan.
“Itu alokasinya Rp 2 triliun kita bagikan di desa-desa dengan kinerja baik,” ucap dia.
Baca Juga
Kemenkeu Tanggapi Rencana Naiknya Stok Utang hingga 40% di RKP 2025
Luky menyebut desa-desa yang memiliki kinerja keuangan baik saat ini terdapat sekitar 15.000 desa. Tiap desa nantinya akan mendapat Rp 100-150 juta.
“Dan salah satunya yang dapat itu Desa Nglanggeran itu,” kata dia.
Berdasarkan data yang diperoleh, pemerintah Desa Nglanggeran pada tahun anggaran 2022 mengelola total Rp 995,8 juta dana desa. Sementara itu pada 2023, desa ini mengelola Rp 946,9 juta dana desa.
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Jaka Sucipta mengatakan pemerintah terus memberikan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk peningkatan ekonomi. Langkah ini diharapkan agar BUMDes tidak bergantung ke dana desa.
“Tapi bagaimana BUMDes berdaya dan tingkatkan Pendapatan Asli (PA) desanya. Jadi kenapa BUMDes potensial kami dampingi dan kami kerja sama dengan PT termasuk melibatkan rekan-rekan di LPEI bagaimana dorong desa devisa, PIP memberi pembiayaan dari sektor UMi, dan SMF mendorong bagaimana desa-desa basis wisata mendapatkan bantuan seperti homestay,” ujar Jaka.