BI Perkuat Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Dorong UMKM Binaan Tembus Pasar Global di ISEF 2026

JAKARTA, Investortrust.id – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas usaha, mendorong sertifikasi halal, memperluas akses pembiayaan, memanfaatkan teknologi digital, serta membuka akses pasar yang lebih luas agar UMKM mampu naik kelas dan bersaing di pasar global.

Komitmen tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 pada 14–18 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center. Melalui ajang ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia ini, BI mempertemukan pelaku industri halal, wirausaha muda, serta pelaku UMKM binaan dari berbagai daerah untuk menunjukkan potensi produk lokal sekaligus memperluas peluang bisnis melalui jejaring perdagangan dan kemitraan.

Kehadiran pelaku UMKM binaan BI dari berbagai wilayah Indonesia menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem usaha yang lebih kuat. Pendampingan tidak cukup berhenti pada peningkatan produksi, tetapi perlu mencakup penguatan kelembagaan, kualitas produk, standardisasi dan sertifikasi halal, pemasaran digital, serta akses terhadap pembeli dan mitra usaha. Dengan dukungan tersebut, UMKM diharapkan mampu meningkatkan skala bisnis, memasuki rantai pasok industri halal, dan menjangkau pasar internasional.

Satu di antara ratusan pelaku usaha UMKM yang berkesempatan hadir di Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di JICC, Jakarta adalah Zuhrina Bustamam, akrab disapa Rina. Rina yang mengusung produk sharia fashion dengan brand @Rinatamam merupakan salah satu kontingen binaan BI Sulsel.

Rina mengaku tak menyangka usahanya bisa lolos kurasi dan menjadi kontingen BI Sulsel sektor wastra (fashion). Namun ia mengaku amat terbantu dengan program pendampingan Bank Indonesia yang menggelar pelatihan selama 3 tahun di Makassar.

“Kami amat terbantu dengan program pendampingan Bank Indonesia. Selama setahun kami belajar banyak hal, salah satunya tentang digital marketing, pengelolaan SDM termasuk pembukuan. Hal utama yang menurut saya amat berguna adalah perubahan mindset kami sebagai pelaku usaha kecil menengah, untuk membuka potensi pasar tak hanya di daerah saja, tapi ke seluruh Indonesia atau bahkan go global,” kata Rina saat bincang-bincang dengan Investortrust.id.

Wanita yang memulai usaha mendesain dan menjahit pakaian sejak lulus sekolah menengah di tahun 1997 ini, merasa bangga bisa menjadi pekaku UMKM yang naik kelas, dan layak hadir di ajang ISEF 2026, berkat pendampingan dari Bank Indonesia.

“Ke depan saya tentu punya angan-angan bisa memperbesar skala usaha Rinatamam Fashion, dan sudah pasti saya juga punya mimpi punya outlet di Jakarta,” kata Rina.

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah

ISEF 2026 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital” dengan semangat “Kebaikan untuk Semua”. Forum ini dirancang untuk memperkuat ekosistem rantai nilai halal, memperdalam pasar keuangan syariah, mengoptimalkan keuangan sosial syariah, dan memperluas inklusi melalui transformasi digital. Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Pembukaan ISEF 2026 dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo. Acara tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPR RI, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Anggota Dewan Komisioner OJK Agusman dan Dicky Kartikoyono, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua BWI Kamaruddin Amin, serta Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah.

Penyelenggaraan ISEF didukung kolaborasi lintas otoritas dan mitra strategis internasional, antara lain Islamic Development Bank, Indonesia Financial Services Board, dan International Islamic Liquidity Management Corporation. Di tingkat nasional, sinergi juga melibatkan BAZNAS, BPJPH, serta ASBISINDO. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi syariah sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis.

UMKM dan industri halal sebagai sumber pertumbuhan baru

Penguatan UMKM melalui ISEF memiliki relevansi strategis di tengah besarnya potensi ekonomi halal global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, melalui sambutan yang dibacakan Wakil Menteri Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing nasional.

Peluang tersebut ditopang proyeksi belanja masyarakat muslim global yang diperkirakan mencapai US$3,56 triliun pada 2029. Untuk menangkap peluang tersebut, pemerintah mendorong penguatan industri halal dan UMKM, perluasan ekspor produk halal, peningkatan kerja sama internasional, serta pengembangan keuangan dan dana sosial syariah guna memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan literasi masyarakat.

Bagi UMKM, besarnya potensi pasar global tersebut perlu diikuti kesiapan untuk memenuhi standar dan kebutuhan konsumen. Produk yang memiliki potensi komersial harus didukung kualitas yang konsisten, identitas merek yang kuat, sertifikasi yang sesuai, dan strategi pemasaran yang mampu menjangkau konsumen lintas negara. Karena itu, pendampingan dan fasilitasi menjadi bagian penting untuk menjembatani pelaku usaha kecil dengan peluang pasar yang lebih luas.

Daya saing ekonomi syariah Indonesia di tingkat internasional juga menunjukkan perkembangan. Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026 menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia. Indonesia berada di posisi pertama pada sektor modest fashion, peringkat ketiga pada makanan halal serta media dan rekreasi, dan posisi keempat pada farmasi dan kosmetik halal.

Baca Juga

Bidik Sektor Produktif, Bank Mega Syariah Kucurkan Pembiayaan Rp 196,9 Miliar di ISEF 2026

Di dalam negeri, kinerja rantai nilai halal tumbuh 5,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, penerbitan green sukuk Indonesia sejak 2018 hingga Juni 2026 mencapai US$7,7 miliar di pasar global dan Rp108,9 triliun di pasar domestik.

“Capaian ini menjadi fondasi, bukan garis akhir, karena masih terbuka ruang besar untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah, memperdalam pasar, dan memperluas literasi, sehingga diperlukan akselerasi melalui sinergi dan transformasi digital,” ujar Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

Dalam ISEF 2026, BI meluncurkan tiga program unggulan untuk memperkuat struktur ekonomi syariah nasional. Pertama, Islamic Financial Market Code of Conduct (ICoC) yang disusun APUVINDO dan IIGMA bersama BI serta OJK sebagai pedoman transaksi untuk meningkatkan integritas dan efisiensi pasar keuangan syariah.

Kedua, pengenalan Indeks Penerapan Prinsip Utama Zakat 2.0 atau Zakat Core Principles (ZCP), hasil pembaruan BAZNAS dan BI yang menambahkan dimensi manajemen risiko guna memperkuat tata kelola zakat. Ketiga, peluncuran program beasiswa internasional bagi mahasiswa asing melalui dana sosial syariah untuk mencetak sumber daya manusia unggul, mengoptimalkan pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara produktif, serta memperluas pengenalan ekonomi syariah Indonesia di tingkat global.

Penguatan tata kelola pasar keuangan syariah dan optimalisasi dana sosial syariah tersebut menjadi bagian dari ekosistem yang lebih luas. Di dalamnya, pengembangan usaha produktif dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dapat berjalan beriringan dengan upaya memperluas akses pembiayaan dan memperkuat daya saing industri halal.

ISEF 2026 menghadirkan lebih dari 100 kegiatan secara luring dan daring yang melibatkan lebih dari 1.000 pelaku industri halal dari hulu hingga hilir. Rangkaian kegiatannya mencakup business matching perdagangan dan wastra, Forum Bisnis Pesantren, serta forum nasional dan internasional di bidang halal, zakat, wakaf, pembiayaan haji, dan pariwisata ramah muslim.

Ajang ini juga menghadirkan tiga kebaruan, yakni kolaborasi strategis dengan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, pemanfaatan teknologi digital immersive, serta perluasan partisipasi generasi muda melalui kompetisi digital Video Kreatif Ekonomi Syariah (VITRAH) dan ISEF World Island pada platform Roblox. Rangkaian tersebut didahului Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESyar) di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.

Kehadiran berbagai pelaku usaha dalam rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan pentingnya ruang pertemuan antara produsen, pembeli, lembaga pembiayaan, dan mitra strategis. Bagi UMKM binaan, forum seperti ini dapat menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk, membangun jejaring, serta mempelajari kebutuhan pasar yang harus dipenuhi agar usaha dapat berkembang lebih jauh.

Pariwisata ramah muslim membuka peluang bagi usaha lokal

Penguatan rantai nilai halal juga mencakup pariwisata ramah muslim (PRM), sektor yang membuka peluang bagi UMKM di daerah melalui produk kuliner, fesyen, kerajinan, jasa perjalanan, dan berbagai layanan pendukung pariwisata.

Indonesia naik ke peringkat kedua dunia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026, dari posisi kelima pada 2025. Dalam laporan SGIE 2025/2026, Indonesia berada di peringkat keenam dunia untuk sektor tersebut. PRM juga ditempatkan sebagai Program Prioritas Ekonomi Syariah dalam RPJMN 2025–2029, dengan target pertumbuhan meningkat dari 10,28% pada 2025 menjadi 13,08% pada 2029, sekaligus mendukung Asta Cita 2. Sebagaimana diketahui, Asta Cita 2 Preiden Prabowo Subianto mencakup langkah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Pasar PRM global diproyeksikan meningkat dari US$249 miliar pada 2024 menjadi US$424 miliar pada 2029, dengan pertumbuhan tahunan 11,2%. Besarnya peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal apabila didukung kualitas layanan, kemudahan transaksi, akses informasi, dan keterhubungan dengan ekosistem pariwisata.

Dalam Indonesia Muslim Friendly Travel Summit, yang dibuka Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, BI meluncurkan tiga inisiatif strategis, yaitu pemanfaatan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI), penyusunan Peta Jalan PRM Nasional, dan pelatihan bagi pengelola desa wisata.

Upaya tersebut diperkuat dengan peluncuran inisiatif Indonesia Travel Pack pada September 2026 yang mengintegrasikan informasi destinasi, konektivitas digital, dan sistem pembayaran QRIS Antarnegara. BI juga menerbitkan Kajian Rekomendasi Peta Jalan PRM Nasional serta memberikan penghargaan IMTI kepada 15 provinsi terbaik.

“Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi salah satu pusat pariwisata ramah muslim dunia,” tegas Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyoroti potensi pasar wisatawan muslim global yang diproyeksikan mencapai 260 juta perjalanan dengan pengeluaran tahunan US$310 miliar. Kementerian Pariwisata memperkuat promosi digital melalui Portal Visit Indonesia di 38 provinsi dan memanfaatkan kecerdasan buatan melalui MaiA (Meticulous Artificial Intelligence of Indonesia).

Baca Juga

Transaksi ISEF 2026 Tembus Rp 13,8 Miliar, Business Deal Capai Rp 3,2 Triliun

“Kita tidak hanya ingin mengatakan kepada wisatawan, inilah indahnya Indonesia, tetapi juga memberi tahu mereka cara menikmati dan menjelajahinya,” tutur Widiyanti.

Perkembangan pariwisata ramah muslim dapat memberi ruang bagi UMKM di berbagai daerah untuk masuk ke rantai pasok pariwisata. Produk makanan halal, fesyen, kerajinan, serta jasa yang dikelola masyarakat dapat memperoleh peluang lebih luas apabila terhubung dengan promosi destinasi dan didukung standar pelayanan yang memadai.

Pemberdayaan perempuan memperkuat basis UMKM

Pemberdayaan perempuan juga menjadi bagian penting dalam agenda pengembangan ekonomi syariah. Melalui Konferensi Pemberdayaan Komunitas Perempuan dan Syariah yang dibuka Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, BI menekankan pentingnya memperluas peran perempuan dalam pengembangan usaha dan perekonomian nasional.

Industri halal tercatat berkontribusi 27% terhadap PDB Indonesia atau sekitar Rp4.900 triliun. Ekspor produk halal mencapai US$35,7 miliar pada semester I 2026, sedangkan jumlah produk bersertifikat halal mencapai 14,06 juta per Juli 2026.

Berdasarkan data BPS 2024, sebanyak 64,5% atau 37 juta pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan. Secara keseluruhan, UMKM menyerap 96,9% tenaga kerja nasional dan berkontribusi 60,51% terhadap PDB.

Besarnya peran perempuan dalam UMKM menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas usaha kelompok ini dapat memperkuat basis ekonomi nasional. BI mendorong pemberdayaan UMKM perempuan melalui penguatan kelembagaan dan sertifikasi halal, fasilitasi sistem pembayaran digital, serta perluasan akses pasar internasional.

Diskusi panel bersama BSI, PT Miranda Moda, dan Shopee Indonesia merumuskan tiga kunci agar UMKM perempuan dapat naik kelas, yaitu memperkuat merek lokal, memanfaatkan kecerdasan buatan dan e-commerce, serta memperluas akses pembiayaan.

“Investasi pada perempuan memberikan manfaat luas bagi perekonomian karena pendapatan yang diperoleh turut mendukung kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan,” ungkap Aida S. Budiman.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menambahkan bahwa kesetaraan peran perempuan penting dalam pembangunan nasional. “Perempuan yang berdaya tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara,” jelas Arifah.

Penguatan kapasitas perempuan pelaku UMKM melalui pendampingan, sertifikasi, digitalisasi, dan akses pasar diharapkan dapat mendorong lebih banyak usaha berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat pengembangan ekonomi syariah tidak hanya dirasakan pelaku industri berskala besar, tetapi juga usaha kecil yang menjadi bagian penting dari perekonomian daerah.

Transformasi digital dan generasi muda sebagai penggerak usaha

Selain UMKM perempuan, ISEF 2026 mendorong generasi muda mengambil peran sebagai produsen, wirausaha, dan penggerak koperasi di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Perubahan perilaku konsumen dan meluasnya penggunaan platform digital membuka kesempatan bagi pelaku usaha muda untuk memasarkan produk, memperluas jaringan konsumen, dan mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif.

Pengguna internet di Indonesia tercatat mencapai 235,3 juta orang atau 81,7% dari populasi. Nilai gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia mencapai US$100 miliar, dengan kontribusi e-commerce sebesar US$71 miliar. Sementara itu, hingga Agustus 2026, penggunaan QRIS telah menjangkau 47,11 juta merchant dan 69,32 juta pengguna.

BI memfasilitasi wirausaha muda melalui pengembangan model bisnis seperti Eptilu di Garut, pelatihan Cangkir Barista dan Citra Nusa, kompetisi PIDI–DIGDAYA x Hackathon, serta penguatan kepemimpinan melalui beasiswa Generasi Baru Indonesia (GenBI) di 175 perguruan tinggi.

Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kewirausahaan membutuhkan dukungan yang berkesinambungan, mulai dari pembentukan kapasitas, penguatan model bisnis, pemanfaatan teknologi, hingga pembukaan akses pasar. Pendekatan ini penting agar pelaku usaha muda tidak hanya mampu memulai bisnis, tetapi juga membangun usaha yang produktif dan berkelanjutan.

“Anak muda Indonesia memiliki potensi besar untuk membawa perubahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadilah generasi yang mampu berkarya, membawa kemajuan, dan membanggakan bangsa,” pesan Aida S. Budiman.

Menteri Koperasi Fery Juliantono, dalam sambutan yang dibacakan Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destri Anna Sari, juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Forum ini diharapkan dapat melahirkan kolaborasi nyata antara generasi muda, koperasi, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, masjid dan pemerintah. Ekosistem yang kuat diyakini dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Destri Anna Sari.

Melalui ISEF 2026, BI menempatkan penguatan UMKM, pengembangan industri halal, pemberdayaan perempuan, kewirausahaan generasi muda, dan transformasi digital dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Kehadiran pelaku usaha binaan dari berbagai daerah menjadi gambaran penting bahwa pertumbuhan ekonomi nasional perlu ditopang oleh semakin banyak usaha lokal yang produktif, memiliki daya saing, dan terhubung dengan pasar yang lebih luas.

Pendampingan yang terintegrasi dengan akses pembiayaan, standardisasi produk, teknologi, serta jejaring perdagangan menjadi bekal penting bagi UMKM untuk naik kelas. Dengan memperkuat kemampuan pelaku usaha kecil dalam memanfaatkan peluang pasar domestik dan global, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.