Wamenkeu: Indonesia Jangan Menua Sebelum Kaya

Target pertumbuhan 8% menjadi dorongan untuk memanfaatkan bonus demografi. Penguatan institusi, peningkatan kualitas manusia, dan industri bernilai tambah tinggi menjadi kunci.

JAKARTA, Investortrust.id — Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, Indonesia harus mempercepat transformasi ekonomi agar mampu menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum kehilangan momentum bonus demografi. Besarnya jumlah penduduk usia produktif harus segera diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, penguatan industri, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Indonesia, menurut Juda, masih memiliki kesempatan sekitar 10–15 tahun untuk memanfaatkan angkatan kerja yang besar, generasi muda yang semakin terhubung dengan teknologi, serta pasar domestik yang luas. Namun, kesempatan tersebut tidak akan terbuka selamanya.

“Kita tidak boleh menjadi negara yang menua sebelum menjadi negara yang kaya,” ujar Juda dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Seminar ini menghadirkan Prof. James A. Robinson, peraih Penghargaan Nobel Ilmu Ekonomi 2024 sebagai pembicara utama.

Ia menjelaskan, bonus demografi tidak otomatis menghasilkan kemakmuran. Jumlah penduduk usia produktif yang besar harus ditopang pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai. Apabila penciptaan pekerjaan tertinggal, keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri, dan produktivitas meningkat terlalu lambat, kesempatan tersebut dapat terlewatkan.

Seiring penuaan penduduk, beban yang harus ditanggung kelompok usia produktif juga akan meningkat. Karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu memanfaatkan periode ini untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja sekaligus membangun perusahaan yang sanggup bersaing di pasar global.

Dalam konteks tersebut, Juda menempatkan target pertumbuhan ekonomi 8% sebagai dorongan untuk membangun kesadaran akan pentingnya bertindak segera. Target yang ambisius itu membutuhkan upaya bersama pemerintah dan sektor swasta agar peluang demografi menghasilkan peningkatan kesejahteraan.

Menurut dia, ketahanan ekonomi yang sudah dimiliki Indonesia perlu ditingkatkan menjadi kemampuan untuk tumbuh lebih cepat dan lebih produktif. Untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, Indonesia membutuhkan investasi yang lebih besar, kemampuan industri yang lebih kuat, serta penciptaan pekerjaan yang memberikan nilai tambah lebih tinggi.

Juda mengingatkan, Indonesia perlu keluar dari pola pertumbuhan yang terlalu mengandalkan kegiatan ekonomi bernilai tambah rendah. Kekayaan sumber daya alam, konsumsi domestik, dan investasi telah memberikan manfaat bagi perekonomian. Namun, untuk naik kelas, Indonesia membutuhkan industri yang lebih kompleks, perusahaan inovatif, jasa modern, serta hubungan yang lebih kuat antara pendidikan dan kegiatan produksi.

Indonesia, lanjutnya, harus meningkatkan kemampuan dari sekadar memiliki sumber daya alam menjadi menguasai teknologi pengolahannya. Kemampuan memproduksi barang juga perlu berkembang menjadi kemampuan merancang dan mengembangkan produk bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat perannya dalam rantai nilai global.

Perubahan tersebut merupakan inti peningkatan kompleksitas ekonomi, yakni kemampuan suatu negara menghasilkan beragam produk dan jasa yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, teknologi, serta kemampuan produksi yang semakin maju.

Dalam paparannya, Juda menyebut posisi Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara pembanding dalam kompleksitas ekonomi. Struktur ekspor yang masih bertumpu pada sumber daya alam dan produk dengan kompleksitas relatif rendah memperlihatkan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan.

Baca Juga

Hashim: Pertumbuhan 8% Bisa Dicapai, Benahi SDM dan Gali Penerimaan Negara

Pengembangan industri karena itu perlu diarahkan pada produksi bahan baku antara yang lebih canggih dan produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Langkah tersebut akan memperluas pasar sekaligus menciptakan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi. Tantangan Indonesia adalah memperbesar skala ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas kegiatan produksi di dalamnya.

Juda menegaskan, tidak ada satu resep pembangunan yang dapat diterapkan begitu saja untuk semua negara. Pengalaman negara lain dapat menjadi pelajaran, tetapi strategi Indonesia harus berangkat dari potensi dan persoalannya sendiri.

Korea Selatan memberikan pelajaran mengenai industrialisasi dan ekspor. Vietnam menunjukkan pentingnya keterhubungan dengan rantai pasok global, termasuk melalui keberadaan industri elektronik. India menawarkan pengalaman pemanfaatan skala ekonomi, teknologi, dan jasa modern, sedangkan Thailand memberikan pelajaran mengenai pengembangan industri serta tantangan produktivitas.

Indonesia perlu merumuskan jalannya dengan mempertimbangkan kekuatan sumber daya alam, besarnya pasar domestik, kualitas sumber daya manusia, kemampuan industri, dan kapasitas fiskal. Kesenjangan produktivitas antarwilayah maupun antarpelaku usaha juga harus menjadi bagian dari perumusan kebijakan.

Karena itu, peningkatan kualitas manusia, hilirisasi dan industrialisasi, digitalisasi, serta ketahanan pangan dan energi ditempatkan sebagai fondasi sekaligus pendorong percepatan transformasi ekonomi.

Pendidikan jadi Jalan Mobilitas Sosial

Di bidang sumber daya manusia, Juda menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan mobilitas sosial. Akses pendidikan yang baik perlu membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan taraf hidupnya.

Dukungan pendidikan tidak cukup berhenti pada perluasan akses. Kualitas pembelajaran, fasilitas, dan keterampilan yang dikembangkan harus memungkinkan peserta didik menjawab kebutuhan ekonomi yang semakin berbasis teknologi.

Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kompleksitas ekonomi. Indonesia dapat bertolak dari keunggulan sumber daya alam yang telah dimiliki, kemudian secara bertahap mengembangkan kemampuan produksi yang lebih maju.

Juda mencontohkan perkembangan industri baterai di Weda Bay serta pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD di Subang sebagai bagian dari penguatan basis industri nasional. Perkembangan tersebut memperlihatkan peluang memperpanjang rantai produksi dari pengolahan sumber daya menuju kegiatan manufaktur bernilai tambah lebih tinggi.

Untuk mendukung transformasi tersebut, Indonesia membutuhkan pembiayaan yang memadai. Namun, menurut Juda, persoalannya bukan semata-mata berapa besar dana yang dapat dihimpun. Kualitas penggunaan dana menjadi penentu agar setiap rupiah belanja dan investasi memberikan manfaat bagi produktivitas serta pertumbuhan.

Ia menempatkan kebijakan fiskal dan Danantara sebagai dua penggerak yang perlu bekerja selaras. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi, dengan mandat dan tata kelola yang harus tetap dibedakan secara tegas.

Kebijakan fiskal berperan membangun fondasi ekonomi melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pangan, energi, dan perlindungan sosial. Instrumen fiskal juga dapat membantu mengurangi risiko investasi serta memperbaiki kelayakan proyek agar menarik partisipasi swasta.

Namun, ruang fiskal harus tetap dikelola secara disiplin. Menurut Juda, disiplin fiskal diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan kemampuan pemerintah menghadapi guncangan. Kualitas belanja harus tercermin dalam produktivitas yang meningkat, pekerjaan yang lebih baik, dan fondasi ekonomi yang semakin kuat.

APBN juga tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Karena itu, kebijakan fiskal harus mampu membuka jalan dan menarik masuk investasi swasta, sehingga kapasitas pembiayaan pembangunan menjadi lebih besar.

Peran Danantara

Danantara, di sisi lain, diharapkan menjadi penggerak investasi strategis melalui mobilisasi modal jangka panjang, pengembangan nilai aset, dan investasi yang mendukung transformasi ekonomi.

Juda menekankan, penghimpunan modal harus diikuti pemilihan investasi yang layak, produktif, dan memiliki manfaat ekonomi yang jelas. Pengelolaannya harus profesional, transparan, dan akuntabel. Besarnya dana yang dikelola perlu diimbangi kualitas keputusan investasi.

Keselarasan tersebut juga membutuhkan dukungan kebijakan moneter dan kebijakan sektor keuangan. Dengan demikian, pembiayaan, investasi, dan penguatan sektor produksi dapat berjalan bersama dengan terjaganya stabilitas ekonomi.

Juda mengaitkan seluruh agenda tersebut dengan pentingnya kualitas institusi. Merujuk pada pemikiran yang disampaikan dalam forum itu, ia menegaskan bahwa kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh cara institusi dibangun, keputusan diambil, dan kesempatan diberikan kepada masyarakat untuk berusaha serta berinovasi.

Menurut dia, perjalanan Indonesia sejak reformasi menunjukkan kemajuan dalam pembangunan kelembagaan ekonomi. Demokrasi yang semakin terbuka, desentralisasi, perbaikan pengelolaan keuangan negara, serta penguatan lembaga ekonomi dan keuangan telah membentuk fondasi ketahanan nasional.

Fondasi tersebut membantu Indonesia menghadapi berbagai tekanan. Namun, kualitas regulasi dan institusi tetap harus diperbaiki. Institusi yang baik perlu mampu menjaga stabilitas sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan yang produktif berkembang.

Tantangan berikutnya, kata Juda, adalah mengubah institusi yang semakin kuat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Negara perlu menyediakan institusi yang kredibel, infrastruktur, sumber daya manusia berkualitas, dan aturan yang adil. Sektor swasta mengembangkan inovasi, investasi, dan efisiensi, sementara sektor keuangan mendukung kebutuhan pembiayaan.

Ia menegaskan, transformasi ekonomi tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga atau satu instrumen kebijakan. Keberhasilannya membutuhkan keselarasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, serta kerja bersama pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membawa Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.