Kabar Rotasi Pegawai Sepak Sang Koboi dari Lapangan Banteng?
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – “Kata terakhir.. Apa ya? Pensiun Enak,” seloroh Purbaya sembari tertawa sedikit terbahak. Kalimat itulah yang disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa kepada Investortrust sesaat sebelum ia meninggalkan Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan dengan Alphard hitamnya, Selasa (15/9/2026).
Kepergian Purbaya dari lobi Djuanda I menandai akhir masa tugasnya sebagai menteri keuangan di Kabinet Merah Putih, setelah sehari sebelumnya ia diberhentikan secara ‘dadakan’ di tengah rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah RI, Senin (14/9/2026).
Kursi komandan ‘Lapangan Banteng’, demikian istilah yang diberikan bagi kantor Kementerian Keuangan, telah diserahterimakan kepada Suahasil Nazara, yang sebelumnya membantu tugasnya dalam kapasitas sebagai wakil menteri.
Pergantian jabatan ini memang terbilang cepat. Purbaya menerima telepon dari Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Prasetyo Hadi di tengah rapat dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (14/9/2026). Pada hari yang sama, Suahasil bergegas menuju ke Istana Negara. Cerita akhirnya sudah jelas, wamenkeu Suahasil dilantik menjadi menteri keuangan menggantikan dirinya.
Di tengah proses pergantian yang amat mengejutkan tersebut, beredar sejumlah kisah yang melatari pergantian tersebut. Pergantian jabatan ini memang menjadi tema spekulatif yang amat seru di sejumlah komunitas, baik komunitas berbasis daring maupun luring.
Salah satunya rumor yang beredar adalah keukeuh-nya Purbaya menagih keuntungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebesar Rp 120 triliun untuk masuk ke kas negara.
Permintaan Purbaya ini belakangan memang meninggalkan semacam ‘dispute’ antara kantor Lapangan Banteng dan Wisma Danantara. Apalagi ia dianggap layaknya koboi yang kerap berbicara spontan apa adanya.
Namun rumor ini dipatahkan oleh Purbaya. Ia menampik pencopotannya berhubungan dengan rencana pemindahan keuntungan Danantara ke ketiak negara.
Seperti halnya para pembantu negara di kabinet yang digeser dari posisinya, Purbaya sempat memberikan penjelasan normatif tentang alasannya dicopot. Dikatakan alasan pencopotan adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
Para awak media sempat menanyakan adanya pertemuan sebelum pencopotan. Diakui Purbaya, ia sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kementerian Keuangan, sebelum Prabowo bertolak ke India.
“Ada diskusi, tapi masalah lainnya,” jawab Purbaya, sekaligus menampik kabar bahwa pencopotan dirinya sudah dikomunikasikan sebelumnya. Namun ia tak menjelaskan masalah lain yang menjadi topik pembicaraan dimaksud.
Nah rumor yang lebih santer menyebut bahwa pergeseran jabatan komandan fiskal ini merupakan buah dari gesekan di kalanan internal, khususnya setelah eks Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini merotasi 400 pegawai Kementerian Keuangan dengan jabatan eselon II dan III pada Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan informasi, rotasi ini menjadi titik kulminasi masalah internal sejak masuknya Purbaya. Merespons masalah ini, Purbaya memiliki jawaban sendiri.
“Sebagian ada, sebagian iya,” kata Purbaya yang justru meninggalkan teka-teki.
Namun seperti sudah diduga, kisah ini pastinya memanen sanggahan dari orang-orang di dalam kantor Kementerian Keuangan.
Salah satunya Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama yang langsung membantah kabar tentang tentang konflik internal dengan Purbaya.
“Kata siapa? Lu ngarang-ngarang aja,” kata Djaka.
“Nggak benar. Nggak benar, bohong,” sergahnya menambahkan.
Ditemui terpisah, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto juga membantah adanya kabar ketidaksetujuan Djaka terhadap rotasi tersebut.
“Nggak juga,” ujar Nirwala.
Baca Juga
Namun ia menambahkan bahwa rotasi pegawai direktoratnya saat ini masih menunggu keputusan Suahasil, sebagai menkeu.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Herman Saheruddin mengaku tidak mengetahui adanya masalah internal.
“Nggak tahu lah itu. Pak Sekjen itu,” kata Herman singkat.
Bantahan juga disampaikan internal Kementerian Keuangan. “Tidak ada itu (gesekan),” ujar narasumber tersebut.
Investortrust.id telah mencoba menghubungi dua staf khusus saat mereka masih menjabat. Sayangnya hingga berita ini ditulis, keduanya tak memberi jawaban.
Menanggapi kabar ricuh internal di kantor Bendahara Negara, ekonom Universitas Airlangga, Rahma Gafmi mengatakan pemimpin baru Kementerian Keuangan harus mampu meniadakan gesekan struktural pascarotasi eselon I dengan merangkul kembali para pejabat karier. Stabilitas internal dan soliditas birokrasi merupakan syarat mutlak agar eksekusi APBN tidak tersendat oleh friksi kubu-kubuan.
“Rekonsiliasi internal dan pemulihan soliditas birokrasi merupakan langkah yang paling mendesak untuk dieksekusi segera dalam 100 hari pertama,” ucap dia.
Berikutnya ia memberikan masukan bubat Suahasil yang telah didapuk menjadi Nakhoda kantor Lapangan Banteng. Ia menyebut Suahasil harus memiliki pendekatan taktis agar stabilitas fiskal dan kredibilitas Kementerian Keuangan segera pulih. Ia sendiri mengaku optimistis dengan kemampuan Suahasil, mengingat latar belakangnya sebagai ekonom, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal— yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal (DJSEF), serta orang lama di Kementerian Keuangan.
Rahma menyarankan agar Suahasil belajar dari polemik disinformasi data kas negara dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebelumnya. Kementerian Keuangan di bawah Suahasil perlu memperketat Satu Pintu Data Fiskal.
“Narasi yang keluar ke publik harus berbasis data valid untuk menjaga kepercayaan pasar keuangan (market confidence) dan mencegah spekulasi nilai tukar rupiah,” kata Rahma kepada investortrust.id.
Baca Juga
Rahma pun menyebut perlunya Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi harian dengan Bank Indonesia (BI) guna memastikan bauran kebijakan, seperti instrumen pengelolaan likuiditas dan insentif makroprudensial, berjalan seirama, sehingga sektor riil mendapatkan kepastian likuiditas tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi.
Tugas lain yang perlu menjadi perhatian Suahasil yaitu menjaga disiplin defisit fiskal agar tetap di bawah ambang batas aman sambil memastikan alokasi anggaran belanja tepat sasaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas serta target penyerapan tenaga kerja.
Kementerian Keuangan mutlak harus melanjutkan reformasi birokrasi. Reformasi jilid lanjutan ini, lanjut Rahma, tidak hanya krusial untuk meredam gesekan internal akibat dinamika mutasi struktural sebelumnya, namun juga demi mengawal target-target makroekonomi strategis, efisiensi belanja negara, serta pengamanan target penerimaan fiskal jangka menengah.
Rahma berharap dalam agenda reformasi birokrasi ke depan Suahasil dapat fokus pada adalah pembenahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) & Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dua direktorat tersebut merupakan motor utama penerimaan negara, pos ini memerlukan pembenahan integritas, penguatan tata kelola sistem inti (coretax system), serta transparansi pengawasan agar target perpajakan tercapai tanpa mengorbankan kepatuhan wajib pajak maupun iklim investasi sektor riil.
Meski begitu, Rahma juga memberi catatan terhadap beberapa direktoratnya. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) perlu fokus pada efisiensi alokasi belanja serta sinkronisasi fiskal pusat dan daerah. Penataan ini mendesak untuk memastikan kualitas belanja negara benar-benar produktif, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional seperti program perlindungan sosial serta hilirisasi ekonomi.
Di lain pihak Suahasil juga perlu memperbaiki kinerja DJSEF. Rahma berharap DJSEF memperkuat fungsi riset, perumusan model ekonometrika, dan analisis kebijakan strategis yang independen dan berbasis bukti untuk menghadapi ketidakpastian global, tekanan nilai tukar, serta dinamika bauran kebijakan moneter-fiskal.