Dua Tahun, Tiga Menkeu

Oleh: Primus Dorimulu

JAKARTA, Investortrust— Kursi Menkeu adalah kursi paling panas di Kabinet Merah Putih. Dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto, sudah terjadi dua kali pergantian Menkeu. Pertama, pergantian Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) kepada Purbaya Yudhi Sadewa. Kedua, pergantian Purbaya kepada Suahasil Nazara.

Ada beberapa alasan Purbaya diganti meski kinerjanya tidak buruk jika dilihat dari target pemerintahan Prabowo yang sangat ambisius. Laju pertumbuhan harus dipacu di atas 5% dan secara bertahap menuju 8% pada 2029. Kemiskinan ekstrem harus mencapai nol persen pada 2027. Semua program pemerintah—khususnya MBG—harus dijalankan dengan tetap menjaga kondisi fiskal agar sehat dan kredibel, di antaranya diukur dari defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

Untuk mewujudkan program Presiden, Purbaya melakukan sejumlah langkah yang kemudian menjadi bumerang. Pertama, penahanan restitusi pajak. Kedua, penyuntikan dana SAL ke bank-bank Himbara dan penarikan kembali dana tersebut pada waktu yang tidak terduga. Ketiga, reformasi radikal di Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak.

Restitusi Pajak

Purbaya Yudhi Sadewa sesungguhnya bukan tidak melakukan restitusi pajak atau mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Selama menjabat Menteri Keuangan, ia tetap menjalankan restitusi sesuai ketentuan, tetapi menertibkan prosesnya melalui pengetatan persyaratan, peningkatan pengawasan, dan pemeriksaan terhadap lonjakan pencairan yang dinilai tidak wajar, terutama di sektor pertambangan batu bara. Melalui PMK Nomor 28 Tahun 2026, batas pengembalian pendahuluan yang dipercepat bagi Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah juga diturunkan dari Rp5 miliar menjadi maksimal Rp1 miliar.

Langkah tersebut bukan penghapusan ataupun penolakan restitusi, melainkan upaya memastikan uang negara hanya dikembalikan kepada pihak yang benar-benar berhak. Pemerintah menegaskan tidak menetapkan kuota atau menahan restitusi secara sepihak. Keluhan pengusaha mengenai lambatnya pencairan pun dijanjikan akan ditelusuri. Dengan demikian, kebijakan Purbaya dapat diringkas dalam satu kalimat: restitusi tetap dibayar, tetapi prosesnya ditertibkan agar tidak menjadi celah manipulasi dan kebocoran kas negara.

Namun, kebijakan ini mengganggu likuiditas perusahaan. Niat baik tidak tepat sasaran. Jelas, tidak mudah menertibkan restitusi pajak untuk menjaga kesehatan APBN dan menangkap koruptor, sekaligus menjaga likuiditas perusahaan yang berhak mendapatkan restitusi pajak.

Dana ke Himbara

Sedikitnya tiga gelombang utama penempatan dan penambahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN dilakukan selama Purbaya Yudhi Sadewa menjabat Menteri Keuangan. Pertama, Rp200 triliun ditempatkan pada September 2025. Kedua, pemerintah menambah sekitar Rp76 triliun pada November 2025. Ketiga, setelah sebagian dana sempat ditarik pada pertengahan 2026, pemerintah mengembalikan dan menambahnya lagi sehingga total penempatan direncanakan mencapai sekitar Rp400 triliun. Realisasinya disebut sekitar Rp381 triliun pada akhir Juni 2026. Jadi, jika penempatan kembali setelah penarikan dihitung sebagai transaksi baru, frekuensinya bisa lebih dari tiga kali.

Kebijakan ini tidak otomatis negatif karena dapat menambah likuiditas, menurunkan biaya dana, dan mendorong kredit. Namun, risikonya besar jika dilakukan berulang kali tanpa tata kelola yang ketat: mengurangi SAL sebagai bantalan APBN, mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter, memberikan keuntungan tidak seimbang kepada bank negara, serta belum menjamin dana mengalir ke sektor produktif. Penempatan dan penarikan dana dalam jumlah ratusan triliun juga dapat mengguncang likuiditas, suku bunga, rupiah, dan pasar obligasi.

Karena itu, persoalan utamanya bukan sekadar memindahkan SAL ke Himbara, melainkan menyangkut transparansi keputusan, koordinasi dengan Bank Indonesia, penetapan tenor, imbal hasil, tujuan kredit, dan pertanggungjawaban atas risiko uang negara. OJK sendiri menilai penempatan tersebut positif bagi likuiditas, tetapi menekankan perlunya penarikan yang terencana dan terkoordinasi.

Ditjen Bea dan Cukai

Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Purbaya Yudhi Sadewa memilih langkah “bersih-bersih” melalui perombakan organisasi dan rotasi pejabat, termasuk rencana menempatkan sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada posisi strategis di Bea Cukai. Langkah semacam shock therapy itu diarahkan untuk memutus zona nyaman, memperketat pengawasan, serta menutup celah penyelundupan dan manipulasi nilai transaksi perdagangan, termasuk praktik under-invoicing dan over-invoicing. Melalui PMK Nomor 58 Tahun 2026, Purbaya juga merombak struktur instansi vertikal DJBC agar pengawasan dan pelayanan lebih efektif.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang berulang kali menunjukkan kejengkelan terhadap buruknya kinerja dan dugaan penyelewengan di Bea Cukai, bahkan melemparkan peringatan keras mengenai masa depan lembaga tersebut jika tidak segera berbenah. Salah satu solusi yang diambil Presiden adalah pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Purbaya mencoba menjawab kegelisahan Presiden dengan reformasi organisasi dan pergantian personel: Bea Cukai tidak dibubarkan, tetapi dibersihkan agar tidak menjadi pintu masuk penyelundupan dan kebocoran penerimaan negara.

Ada lagi alasan lain yang berkaitan dengan komunikasi. Dengan tinggi badan 185 sentimeter dan dikenal sangat cerdas, selalu menjadi juara satu sejak SD hingga ITB, serta lama menjadi peneliti, Purbaya terkesan arogan bagi lawan bicaranya. Apalagi, lingkungan barunya sebagai Menkeu mengharuskannya selalu berhubungan dengan para pejabat negara dan politisi—lingkungan yang acap kali diwarnai kepalsuan. Purbaya berbicara ceplas-ceplos.

Beberapa kali ketika menjawab pertanyaan, ia mengatakan, “Saya dipilih menjadi Menkeu karena pintar.” Jawaban yang jujur ini rupanya tidak berkenan di kalangan pejabat. Ngono yo ngono, ning ojo ngono. Biarlah orang lain yang mengatakan kita pintar, jangan kita sendiri yang mengatakannya.

Pada awal menjabat Menkeu, ia sempat dinilai seperti koboi karena gaya komunikasinya yang ugal-ugalan. Namun, setelah beberapa bulan, ia berubah. Ia berbicara lebih terukur.

Sungguhpun demikian, ia tidak bisa sepenuhnya melepaskan sikapnya yang ceplas-ceplos. Menkeu—di negara mana pun—biasanya irit bicara. Hemat bicara dianggap sebagai bagian dari sikap prudensial.

Sosok Purbaya

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam perombakan Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, ekonom senior tersebut menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sejak 2020. Purbaya memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, antara lain di Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian, serta Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Ia juga aktif di Komite Ekonomi Nasional, Dewan Pertimbangan Kadin, dan Indonesia Economic Forum.

Lulusan Teknik Elektro ITB itu meraih gelar master dan doktor bidang ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat. Karier profesionalnya dimulai sebagai field engineer di Schlumberger sebelum beralih ke sektor keuangan sebagai ekonom dan eksekutif di Danareksa. Perpaduan pengalaman di dunia usaha, riset ekonomi, dan pemerintahan menjadi modal Purbaya dalam memimpin kebijakan fiskal, memperkuat fondasi APBN, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Sosok Suahasil

Suahasil Nazara merupakan ekonom dan teknokrat dengan pengalaman panjang dalam perumusan kebijakan fiskal. Pria kelahiran Jakarta, 23 November 1970, itu meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1994, Master of Science dari Cornell University pada 1997, serta Ph.D. dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003. Kepakaran dan dedikasinya dalam dunia akademik mengantarkan Suahasil menjadi Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UI pada Oktober 2009.

Sebelum masuk ke jajaran puncak Kementerian Keuangan, Suahasil terlibat dalam berbagai tim kebijakan publik, mulai dari desentralisasi fiskal, pengawasan otonomi daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, hingga Komite Ekonomi Nasional. Ia kemudian menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2016 dan dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019. Suahasil kembali dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024 untuk membantu memimpin Kementerian Keuangan serta merumuskan dan menjalankan kebijakan fiskal nasional.

Saling Berterima Kasih

Serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara berlangsung singkat dan hangat di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Purbaya menutup masa tugasnya dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kementerian atas kerja sama selama setahun terakhir. “Biasanya ngomong panjang kalau akan menjabat. Sekarang saya ngomong pendek saja. Biar Menkeu baru yang bicara panjang,” ujarnya.

Suahasil membalas dengan menyampaikan penghargaan atas pengabdian Purbaya serta kontribusinya dalam memperkuat semangat dan kolaborasi lintas unit Kementerian Keuangan. Ia sekaligus meminta dukungan seluruh jajaran dan pemangku kepentingan agar pengelolaan keuangan negara tetap berjalan dengan baik. Purbaya pergi membawa ucapan terima kasih, sedangkan Suahasil memulai tugas dengan penghormatan kepada pendahulunya—menegaskan bahwa pemimpin dapat berganti, tetapi tanggung jawab menjaga keuangan negara harus terus berlanjut.

Kurang Elegan

Pemberitahuan pergantian Purbaya sebagai Menkeu terkesan kurang elegan. Presiden memang memiliki kewenangan konstitusional penuh untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.

Namun, cara pergantian Menteri Keuangan Purbaya dinilai kurang elegan karena berlangsung sangat mendadak. Pada Senin (14/9/2026), sejak pukul 11.00 WIB, Purbaya masih menghadiri rapat kerja bersama Komite IV DPD RI tanpa menunjukkan tanda-tanda mengetahui bahwa dirinya akan diganti.

Di tengah sesi tanya jawab, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi tiba-tiba menghentikan rapat setelah menerima informasi bahwa Purbaya mendapat telepon dari Istana dan dipanggil Menteri Sekretaris Negara untuk suatu urusan penting. Menurut Nawardi, Purbaya datang dalam keadaan santai dan menjalankan agenda seperti biasa. Peristiwa itu menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi penyampaian keputusan kepada pejabat yang diganti semestinya dilakukan dengan lebih patut, tertib, dan tetap menjaga martabat institusi.

Tugas Berat Suahasil

Menteri Keuangan Suahasil Nazara akan memusatkan langkahnya pada tiga agenda utama: menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN, membiayai program prioritas pemerintah, serta menopang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Ia memastikan disiplin fiskal tetap menjadi pijakan dengan mempertahankan defisit APBN di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto sesuai amanat undang-undang.

Ini adalah tugas yang sangat tidak mudah! Menjalankan semua program prioritas Presiden—Program MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat—membutuhkan banyak dana APBN. Pada saat yang sama, pemerintah melalui APBN harus memberikan bantuan iuran kepada penerima bantuan iuran (PBI) serta pekerja bukan penerima upah (PBPU) peserta BPJS Kesehatan.

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp66,5 triliun untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Di luar itu, tersedia sekitar Rp2,5 triliun untuk bantuan iuran peserta PBPU dan Bukan Pekerja kelas III. Dengan demikian, dukungan APBN yang langsung berkaitan dengan pembayaran iuran JKN mencapai sekitar Rp69 triliun. Istilah yang lebih tepat adalah pembayaran dan bantuan iuran, bukan subsidi langsung kepada BPJS Kesehatan.

Total piutang iuran peserta JKN mencapai Rp26,47 triliun. Sekitar Rp22,2 triliun atau bagian terbesarnya berasal dari peserta mandiri/PBPU. Dari jumlah tersebut, pemerintah pernah menyiapkan skema pemutihan sekitar Rp14 triliun bagi peserta tertentu serta dukungan hingga Rp20 triliun untuk menjaga keberlanjutan Dana JKN.

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami perubahan cukup besar dalam tiga tahun. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut. Memasuki 2026, pagu MBG melonjak menjadi Rp335 triliun dan kemudian diturunkan menjadi Rp229 triliun. Sementara itu, realisasi MBG sejak Januari hingga 27 Agustus 2026 mencapai sekitar Rp117 triliun atau setara dengan sekitar 51,1% dari pagu terbaru MBG 2026 sebesar Rp229 triliun.

Pada 2027, pemerintah merancang anggaran MBG sebesar Rp240,2 triliun, lebih rendah dibandingkan pagu setelah penyesuaian pada 2026. Perubahan tersebut menunjukkan perlunya perencanaan yang semakin realistis, pengendalian biaya, dan evaluasi pelaksanaan agar program tetap menjangkau penerima sasaran tanpa membebani APBN secara berlebihan. Ini tantangan yang tidak mudah.

Suahasil juga akan meningkatkan efektivitas belanja negara. Menurut dia, efisiensi tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pemotongan anggaran, tetapi sebagai upaya memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menkeu baru juga akan semakin didesak untuk meningkatkan dana transfer ke daerah yang selama ini dipangkas.

Menkeu juga berkomitmen membangun komunikasi publik yang transparan dan dapat dipercaya guna menjaga keyakinan masyarakat serta pelaku pasar terhadap pengelolaan keuangan negara.

Berbekal pengalaman panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan, Suahasil menegaskan bahwa kepemimpinannya merupakan kelanjutan, bukan perubahan mendadak arah kebijakan fiskal. Ia akan mengoordinasikan transisi, mengevaluasi kebijakan sebelumnya, dan menggerakkan sekitar 77.000 pegawai Kementerian Keuangan agar APBN tetap mampu membiayai pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan lain adalah melanjutkan reformasi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang sudah dimulai Purbaya. Kedua direktorat jenderal ini dikenal sangat sulit dibersihkan karena kedekatan keduanya dengan petinggi negeri.

Suahasil memiliki modal kuat untuk mewujudkan APBN yang sehat sekaligus menjalankan semua program prioritas pemerintah. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di Kementerian Keuangan dan mengusung semangat keberlanjutan, kita yakin Menkeu baru akan berhasil.

Pasar diharapkan memberikan respons positif dan pertumbuhan ekonomi bergerak menuju 6%, 7%, dan 8%. Dalam dua hari terakhir, pasar merah. Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia turun dan rupiah melemah terhadap dolar AS. Mudah-mudah, besok mulai berbalik arah.

Kita berterima kasih kepada Purbaya yang sudah sukses melakukan terobosan dan memberikan dukungannya kepada Suahasil agar berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap program pemerintah, sambil menjaga agar APBN tetap sehat, kredibel, dan mendapatkan respons positif dari pasar.***