BGN Ajukan Anggaran 2027 Sebesar Rp240,2 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan anggaran sebesar Rp240,20 triliun untuk tahun 2027 guna menjamin keberlanjutan dan optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran tersebut telah mengalami efisiensi Rp30 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang mencapai Rp270,20 triliun.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (03/09/2026). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) BGN Tahun 2027. Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menjelaskan bahwa penyusunan anggaran BGN melalui dua tahap penetapan, yakni pagu indikatif dan pagu anggaran. Pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun itulah yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja BGN untuk tahun depan.
“Pagu Indikatif berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif sebesar Rp270,20 triliun, sedangkan Pagu Anggaran berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran sebesar Rp240,20 triliun. Angka Rp240,20 triliun inilah yang menjadi dasar Rencana Kerja dan Anggaran yang kami sampaikan pada hari ini,” ujar Sudaryono.
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp232,88 triliun atau 96,95% dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara itu, Rp7,33 triliun atau 3,05% lainnya digunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen.
Dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional, alokasi khusus untuk pelaksanaan MBG mencapai Rp232,50 triliun atau 99,84%. Anggaran itu mencakup penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sudaryono menegaskan bahwa anggaran BGN tidak hanya ditujukan untuk membiayai penyediaan makanan bergizi. Anggaran juga diarahkan untuk memperkuat sistem pendukung yang menentukan kualitas, efektivitas, dan kesinambungan program.
Baca Juga
BGN Kawal Penanganan 80 Siswa di Sidoarjo yang Masih Dirawat
“Di dalamnya juga terdapat dukungan terhadap sistem informasi, promosi dan edukasi, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan dan pengawasan, serta penguatan tata kelola,” katanya.
Menurut Sudaryono, dukungan terhadap berbagai komponen tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemenuhan gizi nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, MBG tidak semata-mata berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga ditopang oleh sistem informasi, edukasi, kemitraan, pengawasan, dan tata kelola yang kuat.
Pada 2027, BGN menargetkan MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat. Target tersebut terdiri atas 60.599.777 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan serta 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Target penerima manfaat yang ditetapkan BGN itu sekitar 7,52 juta orang lebih banyak dibandingkan basis target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2027 sebanyak 64,94 juta orang.
Dengan usulan anggaran Rp240,20 triliun tersebut, BGN berharap pelaksanaan MBG pada 2027 tetap berjalan optimal meskipun dilakukan efisiensi anggaran. Penguatan pengawasan dan tata kelola juga akan menjadi bagian penting untuk memastikan program tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan.
