Ekonomi Tumbuh 5,29%, Angka Pengangguran & Kemiskinan Turun, Tapi Ketimpangan Membesar

Oleh: Primus Dorimulu

JAKARTA, Investortrust.id – Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (5/8/2026), merilis tiga indikator utama yang menjadi cermin kondisi perekonomian nasional, yakni pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026, ketenagakerjaan Mei 2026, serta kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran Maret 2026. Secara umum, ketiga indikator tersebut menunjukkan arah yang positif. Ekonomi tumbuh lebih tinggi, lapangan kerja bertambah, angka pengangguran dan kemiskinan menurun. Namun, di saat yang sama, kesenjangan sosial kembali melebar sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi masih perlu terus diperbaiki.

Perekonomian Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal II-2026, tetap solid di tengah ketidakpastian global. Dibandingkan kuartal I-2026, ekonomi tumbuh 3,73%. Sedangkan secara kumulatif sepanjang semester I-2026 mencapai 5,45%. Berdasarkan harga berlaku, nilai Produk Domestik Bruto tercatat Rp 6.552,1 triliun, sementara PDB berdasarkan harga konstan 2010 mencapai Rp 3.576,2 triliun.

Pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi komponen permintaan dengan pertumbuhan tertinggi. Pada kuartal II-2026, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% secara tahunan dan 15,08% secara kuartalan. Secara kumulatif selama semester I-2026, komponen tersebut melonjak 18,62% dan menyumbang 1,07 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II. Angka 18,62% merupakan pertumbuhan semester I-2026, bukan hanya pertumbuhan pada kuartal II.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama ekonomi dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Komponen tersebut tumbuh 5,06% dan memberikan sumber pertumbuhan terbesar, yakni 2,67 poin persentase. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh 6,87% dan menyumbang 2,06 poin persentase, sedangkan ekspor barang dan jasa tumbuh 4,13%. Impor meningkat 8,82%, mencerminkan naiknya kebutuhan bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi, tetapi menjadi faktor pengurang dalam penghitungan PDB.

Dari sisi produksi, hampir seluruh lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif. Pengadaan listrik dan gas tumbuh paling tinggi sebesar 10,81%, disusul akomodasi dan makan minum 10,60%, informasi dan komunikasi 6,97%, administrasi pemerintahan 6,89%, jasa kesehatan 6,88%, konstruksi 6,68%, perdagangan 6,39%, serta transportasi dan pergudangan 5,65%. Industri pengolahan sebagai sektor terbesar tumbuh 4,52%, sedangkan pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 3,80%.

Pertambangan dan penggalian menjadi satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi, yakni 1,64% secara tahunan. Penurunan sektor ini mengurangi pertumbuhan ekonomi sekitar 0,11 poin persentase. Sebaliknya, industri pengolahan memberikan sumber pertumbuhan terbesar dari sisi produksi sebesar 0,90 poin persentase, diikuti perdagangan 0,83 poin, konstruksi 0,62 poin, informasi dan komunikasi 0,48 poin, serta pertanian 0,46 poin.

Secara kuartalan, pertanian menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 dengan kenaikan 12,26% dibandingkan kuartal sebelumnya. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan musim panen dan meningkatnya produksi sejumlah komoditas pangan. Pengadaan listrik dan gas tumbuh 9%, transportasi dan pergudangan 4,21%, jasa perusahaan 4,13%, serta akomodasi dan makan minum 4,03%.

Struktur perekonomian nasional masih bertumpu pada lima sektor utama. Industri pengolahan memberikan kontribusi 18,50% terhadap PDB, pertanian 13,57%, perdagangan 13,02%, konstruksi 9,79%, serta pertambangan dan penggalian 8,87%. Kelima sektor tersebut secara bersama-sama menguasai 63,75% perekonomian Indonesia, menunjukkan peran industri, pangan, perdagangan, pembangunan fisik, dan sumber daya alam masih sangat dominan.

Secara spasial, seluruh wilayah tumbuh positif. Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,10%, disusul Jawa 5,65%, Sulawesi 5,53%, Sumatera 5,06%, Kalimantan 4,10%, serta Maluku dan Papua 1,36%. Namun, Jawa tetap mendominasi ekonomi nasional dengan kontribusi 56,47% terhadap PDB dan menyumbang 3,31 poin persentase terhadap pertumbuhan nasional. Sumatera berkontribusi 22,50%, sehingga kedua wilayah tersebut secara bersama-sama menguasai 78,97% struktur perekonomian Indonesia.

Secara keseluruhan, pertumbuhan kuartal II-2026 ditopang oleh fondasi yang relatif luas, mulai dari konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, investasi, ekspor, konstruksi, perdagangan, pertanian, hingga sektor jasa. Tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas belanja negara, memastikan investasi menciptakan kapasitas produksi dan lapangan kerja, memperkuat industri pengolahan, serta mengurangi ketergantungan ekonomi pada Jawa dan Sumatera agar pertumbuhan semakin merata dan berkelanjutan.

Ketimpangan Sosial Membesar

Data BPS juga menunjukkan, jumlah penganggur terbuka turun menjadi 7,22 juta orang atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,65% pada Mei 2026. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 menyusut menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Di balik capaian tersebut, kesenjangan pengeluaran masyarakat justru sedikit melebar, tercermin dari kenaikan rasio Gini menjadi 0,368.

Data tersebut dipublikasikan BPS melalui Berita Resmi Statistik (BRS) Nomor 80/08/Th. XXIX tentang Profil Kemiskinan Maret 2026 dan BRS Nomor 82/08/Th. XXIX tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Mei 2026, yang diterbitkan pada Rabu (5/8/2026). Kedua indikator menunjukkan perbaikan kuantitatif pasar kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat, meski kualitas pertumbuhan ekonomi masih memerlukan penguatan.

Pada Mei 2026, jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 148,19 juta orang, bertambah sekitar 522 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Sementara itu, jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,57%. Pertambahan jumlah penduduk bekerja yang lebih besar dibandingkan pertambahan angkatan kerja menjadi faktor utama penurunan tingkat pengangguran.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 42,60 juta pekerja atau 28,75% dari total penduduk bekerja. Disusul sektor perdagangan sebanyak 26,38 juta pekerja dan industri pengolahan 20,04 juta pekerja. Tambahan tenaga kerja terbesar justru terjadi pada sektor akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, serta kelompok jasa lainnya.

Dari sisi kualitas pekerjaan, tantangan masih besar. Sebanyak 87,88 juta orang atau 59,30% penduduk bekerja masih berada di sektor informal, sedangkan pekerja formal baru mencapai 60,31 juta orang atau 40,70%. Di sisi lain, buruh, karyawan, dan pegawai meningkat menjadi 54,96 juta orang atau 37,09% dari total pekerja, menunjukkan perlahan bertambahnya pekerjaan formal.

BPS juga mencatat rata-rata upah buruh, karyawan, dan pegawai naik menjadi Rp 3,39 juta per bulan, meningkat 3,08% dibandingkan Februari 2026. Namun, kesenjangan upah masih terlihat cukup lebar. Rata-rata upah buruh laki-laki mencapai Rp 3,69 juta, sedangkan perempuan Rp 2,86 juta. Upah tertinggi terdapat di sektor pertambangan, penyediaan listrik dan gas, jasa keuangan, serta real estat, sedangkan pertanian masih menjadi sektor dengan rata-rata upah terendah.

Di sisi lain, jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Dibandingkan September 2025, jumlah penduduk miskin berkurang 430 ribu orang, sedangkan dibandingkan Maret 2025 berkurang 920 ribu orang. Capaian tersebut menjadi tingkat kemiskinan terendah dalam lebih dari satu dekade, melanjutkan tren penurunan sejak pemulihan ekonomi pascapandemi.

Penurunan kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Jumlah penduduk miskin perkotaan turun menjadi 10,83 juta orang dengan tingkat kemiskinan 6,34%, sedangkan di perdesaan berkurang menjadi 12,10 juta orang atau 10,67%. Meski demikian, tingkat kemiskinan di desa masih hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

Dilihat menurut wilayah, Pulau Jawa masih menampung jumlah penduduk miskin terbesar, yakni 12,02 juta orang atau lebih dari separuh total penduduk miskin nasional. Namun, dari sisi persentase, kawasan Maluku dan Papua masih menjadi wilayah termiskin dengan tingkat kemiskinan mencapai 18,06%, sedangkan Kalimantan menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah sebesar 4,94%. Pada tingkat provinsi, Papua Tengah mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, yakni 30,41%, sedangkan Bali menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah sebesar 3,44%.

BPS mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 meningkat menjadi Rp 669.235 per kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, komponen makanan menyumbang 74,70%, dengan beras tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan, diikuti rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, serta sejumlah kebutuhan pangan pokok lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan masih menjadi faktor penting dalam pengendalian kemiskinan.

Selain jumlah penduduk miskin yang menurun, kualitas kemiskinan juga membaik. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun menjadi 1,268 dari 1,290 pada September 2025, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun menjadi 0,291 dari 0,303. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan di antara kelompok miskin juga semakin mengecil.

Namun, di tengah penurunan kemiskinan, ketimpangan pengeluaran masyarakat sedikit meningkat. Rasio gini naik dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026, meski masih lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,375. Ketimpangan di perkotaan tetap lebih tinggi dibandingkan perdesaan, dengan rasio gini masing-masing mencapai 0,387 dan 0,296. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan rasio gini tertinggi sebesar 0,435, sedangkan Kepulauan Bangka Belitung terendah sebesar 0,214.

Menurut BPS, penurunan kemiskinan didorong oleh pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan, meningkatnya konsumsi rumah tangga, tambahan sekitar 1,9 juta lapangan kerja sepanjang Februari 2025–Februari 2026, serta penyaluran bantuan sosial yang hampir mencapai target. Faktor-faktor tersebut memperkuat daya beli masyarakat dan membantu mengurangi jumlah penduduk miskin.

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan arah pembangunan Indonesia semakin positif. Pertumbuhan ekonomi berhasil menciptakan lapangan kerja, menurunkan pengangguran, meningkatkan pendapatan pekerja, dan mengurangi kemiskinan. Namun, dominasi pekerja informal, tingginya pengangguran usia muda, kesenjangan upah, serta kenaikan tipis rasio Gini menjadi pengingat bahwa kualitas pertumbuhan perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dinikmati lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dampak Program Pemerintah

Program-program prioritas pemerintah mulai memberikan dorongan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 yang mencapai 5,29% secara tahunan. Percepatan belanja negara, termasuk untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, penguatan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, serta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ikut menggerakkan konsumsi, investasi, konstruksi, distribusi, dan kegiatan produksi. Hal itu tercermin dari lonjakan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 15,97%, pertumbuhan investasi atau PMTB sebesar 6,87%, konstruksi 6,68%, perdagangan 6,39%, akomodasi dan makan minum 10,60%, serta pengadaan listrik dan gas 10,81%.

Program MBG memiliki efek ekonomi berlapis karena tidak hanya memperkuat kualitas gizi dan produktivitas sumber daya manusia, tetapi juga menciptakan permintaan rutin terhadap beras, telur, susu, sayur, ikan, daging, jasa memasak, distribusi, dan logistik. Permintaan tersebut membuka ruang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, dan pengusaha lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok program pemerintah. Dampaknya terlihat pada kuatnya sektor pertanian yang menyerap 42,60 juta tenaga kerja, serta bertambahnya pekerja pada sektor akomodasi dan makan minum, transportasi dan penyimpanan, serta jasa lainnya.

Program tiga juta rumah turut mendorong sektor konstruksi, industri bahan bangunan, pembiayaan perumahan, perdagangan, dan jasa pendukung. Pembangunan rumah dalam skala besar membutuhkan semen, baja, keramik, kaca, kayu, furnitur, tenaga tukang, jasa arsitektur, transportasi, hingga pembiayaan perbankan. Bersama program hilirisasi, pembangunan perumahan berpotensi memperluas pekerjaan formal dan meningkatkan nilai tambah domestik. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja menjadi 148,19 juta orang dan penurunan jumlah penganggur menjadi 7,22 juta orang atau 4,65% pada Mei 2026, meskipun pekerja informal masih mendominasi sebesar 59,30%.

Ketahanan pangan dan energi juga berperan penting dalam menjaga daya beli dan menekan kemiskinan. Peningkatan produksi pangan membantu menahan harga beras, telur, daging ayam, dan kebutuhan pokok lain yang menyumbang bagian terbesar garis kemiskinan. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07%, berkurang 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Pada saat yang sama, hilirisasi mineral, pertanian, perikanan, dan energi membuka peluang investasi, ekspor, serta pekerjaan bernilai tambah lebih tinggi sehingga Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat dari proses produksi di dalam negeri.

Namun, kenaikan rasio Gini dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026 menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya tersebar merata. Karena itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi penting sebagai instrumen pemerataan, terutama untuk memperkuat posisi petani, nelayan, pelaku ultra mikro, dan UMKM dalam rantai pasok pangan, MBG, perumahan, energi, dan hilirisasi. Agar program prioritas benar-benar menghasilkan pertumbuhan inklusif, pelaksanaannya harus memastikan koperasi dan usaha kecil memperoleh akses pembiayaan, teknologi, pasar, serta kemitraan dengan BUMN dan perusahaan besar. Dengan cara itu, pertumbuhan tidak hanya menurunkan pengangguran dan kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Dengan perbaikan yang sistematis, program pemerintah, terutama MBG, diharapkan memberikan dampak nyata dalam menggerakkan perekonomian pada kuartal III dan IV tahun 2026 serta tahun-tahun selanjutnya. Pastikan bahwa pelaksanaan program MBG menggerakkan ekonomi masyarakat, meningkatkan permintaan terhadap bahan pangan, logistik, dan transportasi. Dampak terhadap kecerdasan siswa akan terlihat 15 tahun akan datang. Sedang dampak ekonomi sangat penting dirasakan hari-hari ini.*