Purbaya Janji Akan Kelola SiLPA 2026 Agar Tak Menumpuk

JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat terjadinya kenaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA 2025. Pada 2025, SiLPA tercatat mencapai Rp 72,4 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp 26,67 triliun dibanding periode tahun sebelumnya.

“Meningkat Rp 26,67 triliun dibandingkan 2024,” kata Purbaya, saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Berdasarkan paparannya, SiLPA yang naik ini terjadi karena lebihnya pembiayaan terhadap defisit APBN 2025. Realisasi pembiayaan mencapai Rp 742,73 triliun atau 20,54% lebih tinggi dari target APBN 2025. Sementara itu, defisit APBN 2025 yang sebesar 2,81% dari PDB mencapai Rp 670,34 triliun.

Purbaya mengatakan pembiayaan ditetapkan untuk mendukung berbagai agenda pembangunan pemerintah. Pemerintah, kata Purbaya, berupaya agar sumber pembiayaan mengutamakan sumber domestik yang stabil, sekaligus diiring upaya pengelolaan risiko utang secara hati-hati.

“Serta memastikan efisiensi biaya dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang tetap terjaga,” ujar dia.

Dalam kesempatan serupa Purbaya melaporkan dengan adanya SiLPA ini, maka Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada awal tahun menjadi berubah. Pada awal 2025, SAL tercatat sebesar Rp 457,54 triliun. Sebagian dari SAL tersebut telah digunakan untuk menambal pembiayaan APBN sebesar Rp 93,15 triliun.

Dengan memperhitungkan SiLPA dan penyesuaian lainnya, maka SAL di akhir 2025 tercatat sebesar Rp 438,26 triliun.

Baca Juga

SiLPA Tersisa Rp 17,3 Triliun, Kemenkeu Ungkap Penyebab SiLPA Turun

“Saldo ini tetap terjaga dalam jumlah yang memadai dan diharapkan akan bertahan sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi tantangan ketidakpastian,” ucap dia.

Selanjutnya Purbaya juga memaparkan posisi keuangan negara per 31 Desember 2025. Menurut dia, total aset negara mencapai Rp 14.600,98 triliun. Kewajiban negara mencapai Rp 11.527,29 triliun dan ekuitas sebesar Rp 3.073,69 triliun.

“Posisi ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” jelas dia.

SiLPA dan manajemen uang

Pada rapat awal pekan Juli 2026, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah memproyeksikan SiLPA pemerintah bisa mencapai Rp 255,5 triliun.

Di saat yang sama Said mengingatkan, tingginya jumlah SiLPA juga menandakan perencanaan pembiayaan utang dan investasi yang masih harus disempurnakan.

Merespons hal ini, Purbaya mengatakan menumpuknya sisa pembiayaan ini terkait dengan manajemen uang atau cash management pemerintah. Dia melihat pada satu titik, uang tunai pemerintah terlalu rendah.

“Jadi, saya minta kita nggak boleh cash-nya di bawah level tertentu,” kata Purbaya.

Purbaya mengantisipasi kondisi itu dengan penerbitan surat utang di waktu-waktu tertentu yang lebih cepat dari biasanya. Strategi ini dilakukan agar buffer pemerintah cukup dan tak perlu panik dengan melibatkan perbankan.

Meski menumpuk hingga semester I-2026, Purbaya meyakini jumlah SiLPA akan menurun di akhir tahun.

“Ini karena anggaran kita defisit. Jadi ini harus habis,” ucap dia.