Berkat Inpres 8/2025, Pemerintah Klaim Kemiskinan Ekstrem Turun Drastis
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penguatan orkestrasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Muhaimin saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang digelar secara tertutup dalam membahas evaluasi implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target untuk mencapai 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan 5% tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2029.
“Bapak ibu sekalian, alhamdulillah kemiskinan ekstrem berhasil turun. Dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0.78% pada September 2025. Pada sekitar 0.48% penduduk miskin ekstrem alhamdulillah telah naik kelas,” ucap Muhaimin pada.
Muhaimin menjelaskan Inpres 8/2025 mengamanatkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sebagai koordinator memimpin upaya pencapaian target tersebut. Sebanyak 47 Kementerian dan Lembaga, serta seluruh Pemerintah Daerah masuk dalam penugasan Inpres dimaksud.
Muhaimin mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Lebih dari 774 ribu keluarga pada kelompok desil 1 masih belum tersentuh program, terutama di wilayah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur.
Selain itu, masih terdapat 8,1% keluarga yang belum menerima bantuan, serta 60,2% keluarga desil 1 yang baru menerima satu hingga dua program.
Baca Juga
Pemerintah Klaim 1,36 Juta Penduduk Miskin Ekstrem Telah Naik Kelas
Muhaimin menyebut dalam mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2026 memiliki sisa waktu yang sangat sempit.
Oleh karena itu, Kemenko PM akan mengorkestrasikan berbagai program lintas Kementerian di daerah-daerah, khususnya kantong kemiskinan.
“Daerah-daerah prioritas yang disasar adalah 16.550 desa/kelurahan sesuai dengan Kepmenko Pemberdayaan Masyarakat No.6 Tahun 2026,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Untuk itu, Cak Imin menegaskan pentingnya perubahan paradigma kerja seluruh K/L, dari sekadar berorientasi pada serapan anggaran menjadi fokus pada hasil nyata.
“Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target 0% pada tahun 2026 dan maksimal 5% pada tahun 2029,” ujarnya.