PKS Nilai Pemerintah Perlu Evaluasi Keanggotaan RI di Board of Peace

JAKARTA, Investortrust.id -- Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto menilai perlu adanya evaluasi komprehensif dan sungguh-sungguh atas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Hal tersebut disampaikan melihat perkembangan geopolitik terbaru di Timur Tengah, termasuk eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang menewaskan Pemimpin Iran Ali Khamenei.

"Situasi ini secara objektif telah mengubah konteks strategis yang melatarbelakangi pembentukan dan partisipasi dalam forum tersebut," kata Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Menurut Mulyanto, Indonesia sejak awal berpartisipasi dalam berbagai forum global dengan niat konstruktif untuk mendukung stabilitas dan perdamaian. Dalam isu Palestina, posisi Indonesia konsisten dan tegas: mendukung kemerdekaan Palestina, penghentian kekerasan, perlindungan rakyat sipil, serta solusi yang adil berdasarkan hukum internasional dan prinsip hak menentukan nasib sendiri.

Namun demikian, ketika aktor-aktor kunci dalam suatu arsitektur perdamaian terlibat dalam eskalasi militer besar di kawasan, wajar jika muncul pertanyaan mengenai efektivitas dan kredibilitas forum tersebut. Evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dalam BoP bukanlah sikap emosional, melainkan langkah rasional dalam membaca dinamika baru yang berkembang.

"Indonesia harus memastikan bahwa setiap keterlibatan dalam mekanisme stabilisasi atau keamanan kawasan tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta tidak mengurangi ruang diplomasi Indonesia dalam menjaga hubungan yang seimbang dengan berbagai pihak," ujarnya.

Ia menjelaskan, perubahan kebijakan strategis di negara-negara besar yang dipengaruhi dinamika politik dan hukum domestik juga menunjukkan tingginya volatilitas tatanan global saat ini. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia perlu menjaga fleksibilitas dan kemandirian dalam menentukan posisi di berbagai forum internasional.

Baca Juga

Board of Peace Luncurkan Rencana Besar Perdamaian Gaza, Indonesia Jadi Aktor Kunci

Mulyanto menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manfaat dan implikasi strategis keanggotaan dalam BoP. Jika forum tersebut tidak lagi secara efektif berkontribusi pada de-eskalasi dan penyelesaian konflik secara adil, maka opsi peninjauan ulang, termasuk pembekuan partisipasi, perlu dipertimbangkan secara serius.

Ia meyakini pemerintah terus memonitor perkembangan terbaru secara cermat dan akan mengambil langkah yang bijak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Komitmen terhadap perdamaian dunia tetap menjadi pedoman utama, namun harus dijalankan dengan perhitungan strategis yang matang.

"Indonesia perlu terus memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang dan jembatan dialog, bukan sekadar bagian dari konfigurasi geopolitik yang tidak memberikan dampak nyata terhadap penghentian kekerasan dan perlindungan sipil," ujarnya.

Mulyanto mendorong agar pemerintah menyampaikan hasil evaluasi ini kepada DPR dan publik secara terbuka, guna memastikan legitimasi demokratis dan dukungan nasional terhadap setiap keputusan kebijakan luar negeri yang diambil. Menurutnya Indonesia harus tetap berdiri pada amanat konstitusi: memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dengan menjaga integritas dan kepentingan nasional dalam setiap langkahnya.