Di WEF, Prabowo Tegaskan Tidak Ada Iklim Investasi Tanpa Kepastian Hukum
DAVOS, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepastian hukum untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Tidak ada investor yang mau berinvestasi di negara yang hukumya lemah atau tidak pasti.
Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
"Hadirin sekalian, izinkan saya menegaskan: tidak ada iklim investasi tanpa kepastian hukum yang adil," kata Prabowo.
Baca Juga
Prabowo Undang Pemimpin Negara dan Pengusaha Global Datang Ke Bali Juni Mendatang, Ada Apa?
Untuk itu, Prabowo bertekad pemerintahan yang dipimpinnya akan menegakkan supremasi hukum di atas kepentingan apa pun. Pemerintah, katanya, telah dan terus memerangi korupsi secara langsung, tegas, dan terbuka.
"Seperti halnya penyakit, kita harus berani mengakui dan menghadapi masalah ini. Saya tidak punya pilihan lain. Saya telah dilantik dan disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum," katanya.
Di awal pemerintahannya, Prabowo mengaku menemukan penyalahgunaan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah. Bahkan, penyimpangan dan pelanggaran hukum terjadi di hampir seluruh sektor ekonomi.
"Dalam tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal. Ini sungguh mencengangkan. Saya tidak menyebut ini sebagai kebebasan berusaha. Saya tidak menyebut ini sebagai pasar bebas. Saya menyebutnya secara terbuka sebagai greedinomics, ekonomi keserakahan, ekonomi yang dipenuhi praktik-praktik rakus dan predatoris. Mungkin di banyak negara Anda pernah mengalami fase serupa, era para robber barons," katanya.
Tak hanya itu, Prabowo menyatakan telah mencabut izin 28 korporasi yang menguasai lahan seluas 1,01 juta hektare. Langkah tegas itu dilakukan setelah pemerintah menemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan 28 perusahaan tersebut.
"Mereka membuka perkebunan di kawasan hutan lindung. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum," tegasnya.
Prabowo juga telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal. Meski demikian, masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya. Bahkan, tak tertutup kemungkinan terdapat sekitar 666 perusahaan yang melanggar hukum.
Prabowo menyebut para pengusaha rakus merasa tidak perlu menghormati kedaulatan Pemerintah Indonesia. Para pengusaha itu juga merasa bisa membeli semua pejabat pemerintah Indonesia. Namun, Prabowo menegaskan, hal tersebut tidak akan terjadi di pemerintahannya, Bahkan, Prabowo menantang para pengusaha rakus itu untuk menyuap pejabat pemerintahannya.
"Mereka akan mendapatkan kejutan besar," ungkapnya.
Baca Juga
Prabowo Tekankan Pentingnya Sektor Pendidikan bagi Investor Global
Untuk memberantas praktik korupsi dan ilegal itu, Kepala Negara menekankan, tidak ada pilihan selain keberanian menegakkan hukum tanpa kompromi. Dikatakan, tidak ada jalan mundur dalam memberantas korupsi.
"Rakyat saya menuntut hal ini. Dan kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran. Saya bertekad, secara pribadi, untuk menegakkan sumpah jabatan saya, membela konstitusi negara saya, dan menegakkan hukum yang berlaku," katanya.