Rencana AS Kuras Minyak Venezuela Butuh Dana US$100 Miliar

JAKARTA, Investortrust.id - Upaya meningkatkan produksi minyak Venezuela dari sekitar 1 juta barel per hari menjadi 4 juta barel per hari diperkirakan membutuhkan waktu hingga satu dekade serta investasi sekitar US$100 miliar. Tantangan besar ini muncul di tengah rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih industri minyak Venezuela dan melibatkan perusahaan-perusahaan energi AS setelah penangkapan Presiden Nicolás Maduro dalam sebuah operasi militer.

Venezuela menghasilkan minyak berjenis heavy crude yang sangat dibutuhkan untuk produksi solar, aspal, dan bahan bakar industri berat.

Jenis minyak ini kini semakin langka di pasar global akibat sanksi terhadap Venezuela dan Rusia, sementara minyak mentah ringan produksi Amerika Serikat tidak mudah menggantikannya.

Kondisi tersebut menjadikan Venezuela berpotensi kembali memainkan peran strategis dalam pasar energi dunia, meski jalannya tidak mudah.

Industri minyak Venezuela sendiri telah lama berada dalam kondisi rusak akibat bertahun-tahun salah kelola, korupsi, dan sanksi internasional. Meski sejumlah laporan menyebut infrastruktur minyak tidak terdampak langsung oleh operasi militer AS, para analis menilai kerusakan telah terjadi jauh sebelumnya.

“Meskipun banyak yang melaporkan infrastruktur minyak Venezuela tidak rusak akibat aksi militer AS, kenyataannya fasilitas tersebut telah mengalami pembusukan selama bertahun-tahun dan akan membutuhkan waktu untuk dibangun kembali,” kata Patrick De Haan, analis utama minyak bumi dari GasBuddy yang dikutip AP, Minggu (4/1/2026).

Baca Juga

Trump Terus Terang Selain Narkoba, Minyak Jadi Alasan AS Serang Venezuela

Saat ini, produksi minyak Venezuela berada di kisaran 1,1 juta barel per hari, jauh menurun dibandingkan puncaknya pada 1999 yang mencapai 3,5 juta barel per hari.

Padahal, Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, sekitar 303 miliar barel, atau setara 17% dari total cadangan minyak global menurut Badan Informasi Energi AS. Ironisnya, dengan cadangan sebesar itu, kontribusi Venezuela terhadap pasokan minyak dunia kini kurang dari 1%.

Meski begitu, sejumlah analis melihat peluang pemulihan produksi dalam jangka menengah hingga panjang. Phil Flynn, analis pasar senior di Price Futures Group, menilai jika Amerika Serikat mampu menciptakan stabilitas politik di Venezuela, optimisme investor bisa meningkat dengan cepat.

“Jika terlihat bahwa AS berhasil menjalankan negara ini setidaknya dalam 24 jam ke depan, saya pikir akan muncul optimisme besar bahwa perusahaan energi AS bisa masuk dan merevitalisasi industri minyak Venezuela dengan cukup cepat,” ujar Flynn. Ia menambahkan, jika Venezuela kembali menjadi kekuatan besar produksi minyak, hal itu “dapat mengokohkan harga minyak yang lebih rendah dalam jangka panjang” sekaligus memberi tekanan tambahan pada Rusia.

Ketidakpastian Politik

Namun, ketidakpastian politik masih menjadi hambatan utama. Perusahaan-perusahaan minyak AS enggan berinvestasi besar tanpa kepastian rezim yang stabil dan kepastian kontrak.

Situasi makin rumit karena Trump menyatakan AS kini mengendalikan Venezuela, sementara wakil presiden Venezuela sebelumnya bersikukuh Maduro harus dikembalikan ke kekuasaan, sebelum Mahkamah Agung Venezuela memerintahkannya menjabat sebagai presiden sementara.

Dari sisi pasar, dampak langsung terhadap harga minyak dinilai minim. Perdagangan minyak tidak berlangsung selama akhir pekan, dan ketika pasar dibuka kembali, lonjakan harga besar diperkirakan tidak akan terjadi. Venezuela merupakan anggota OPEC sehingga produksinya sudah diperhitungkan dalam kuota organisasi tersebut, sementara pasar global saat ini berada dalam kondisi surplus pasokan.

Ketertarikan perusahaan energi internasional terhadap Venezuela tetap tinggi. Namun, hingga kini perusahaan-perusahaan besar seperti Exxon Mobil dan Chevron belum memberikan komentar resmi.

ConocoPhillips menyatakan masih memantau perkembangan situasi dan dampaknya terhadap stabilitas pasokan energi global.

Chevron menjadi satu-satunya perusahaan AS dengan operasi signifikan di Venezuela, dengan produksi sekitar 250 ribu barel per hari melalui kerja sama dengan perusahaan minyak negara PDVSA.

Baca Juga

Trump Sindir Kolombia dan Kuba di Tengah Konflik AS-Venezuela, Kenapa?

Sejarah nasionalisasi industri minyak pada 2007 di era Presiden Hugo Chávez masih membayangi kepercayaan investor. Saat itu, perusahaan-perusahaan besar asing dipaksa hengkang, meninggalkan trauma kontraktual yang belum sepenuhnya pulih.

“Masalahnya bukan hanya infrastruktur yang rusak, tetapi bagaimana meyakinkan perusahaan asing untuk menanamkan modal sebelum mereka memiliki gambaran jelas tentang stabilitas politik dan kepastian kontrak,” ujar Francisco Monaldi, Direktur Program Energi Amerika Latin di Rice University.

Di sisi lain, peningkatan produksi Venezuela berpotensi mengubah peta geopolitik energi. Minyak berat Venezuela sangat dibutuhkan oleh kilang-kilang di Pantai Teluk AS yang sejak lama dirancang untuk mengolah jenis crude tersebut.

Akses kembali terhadap minyak Venezuela dinilai dapat membantu kilang beroperasi lebih efisien dan menekan biaya. Selain itu, peningkatan pasokan heavy crude dari Venezuela dapat mengurangi ketergantungan Eropa dan negara lain pada minyak Rusia.

“Ada keuntungan besar bagi Rusia ketika industri minyak Venezuela runtuh karena mereka adalah pesaing di pasar global minyak berat,” kata Flynn.

Namun, rencana penguasaan sumber daya Venezuela oleh AS juga membuka persoalan hukum internasional. Profesor hukum dari Columbia University, Matthew Waxman, mengingatkan bahwa pengambilalihan sumber daya oleh kekuatan militer pendudukan menimbulkan masalah legal serius.

“Masalah besar yang muncul adalah siapa sebenarnya pemilik minyak Venezuela. Kekuatan militer pendudukan tidak boleh memperkaya diri dengan mengambil sumber daya negara lain, meskipun pemerintahan Trump kemungkinan akan mengeklaim pemerintah Venezuela tidak pernah memegangnya secara sah,” tulis Waxman. Ia juga mencatat bahwa pemerintahan Trump kerap bersikap meremehkan hukum internasional dalam isu Venezuela.