Digelar di Kairo, Israel dan Hamas Menuju Perundingan
Poin Penting
|
KAIRO, investortrust.id — Sebuah momentum diplomatik langka kembali muncul di Timur Tengah. Pada 6 Oktober, Mesir menjadi tuan rumah pertemuan penting antara delegasi Israel dan gerakan Hamas, membuka babak baru dalam upaya panjang mencari solusi damai atas konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.
Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Mesir, kedua pihak akan membahas situasi di lapangan serta rincian pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina. Negosiasi ini menjadi kelanjutan dari rencana 20 poin yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 29 September lalu.
Rencana tersebut mencakup gencatan senjata segera, pembebasan sandera dalam 72 jam, serta pembentukan komite teknokrat Palestina non-politik untuk mengelola Gaza pascaperang di bawah pengawasan dewan internasional yang dipimpin AS.
Two State Solution
Meski banyak pihak menyambut inisiatif ‘Two State Solution’, masih banyak hal yang menjadi batu sandungan. Pemerintah Palestina (PA/PLO) tetap berpegang pada formula dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Baca Juga
Di Sidang PBB, Prabowo Tekankan Solusi Dua Negara Palestina dan Israel
Hamas, meski belum memberikan pengakuan formal terhadap Israel, mulai menggunakan jalan tengah yang lebih diplomatis—menyebut dukungan terhadap dorongan internasional menuju dua negara sambil tetap menegaskan hak perlawanan.
Pemerintah Israel di bawah Benjamin Netanyahu menolak gagasan negara Palestina yang membatasi kendali keamanan Israel. Bagi Tel Aviv, Yerusalem engah ibu kota yang tidak terbagi.
Amerika Serikat, di sisi lain, kini mengambil posisi pragmatis: mendukung dua negara secara prinsip, namun menolak resolusi PBB pada September 2025 yang dianggap kontraproduktif.
Mesir, yang selama ini memainkan peran penting sebagai mediator regional, kini engah berada di garis depan rekonsiliasi. Namun, para pengamat menilai bahwa proses ini masih rapuh, dengan tantangan besar di lapangan dan ketidakpastian politik di kedua sisi.
Di luar ruang perundingan, ribuan keluarga masih menunggu kabar tentang anggota mereka yang hilang, ditahan, atau menjadi korban perang. Pertemuan di Kairo—sekalipun hanya langkah awal—tetap memberi secercah harapan bahwa diplomasi masih mungkin di engah reruntuhan konflik.
Langkah Hamas dan Arah Politik Baru
Dalam perkembangan mengejutkan, Hamas menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan pemerintahan Jalur Gaza kepada komite nasional berbasis konsensus Palestina. Kelompok itu juga berkomitmen membebaskan seluruh sandera Israel yang masih hidup serta menyerahkan jenazah mereka yang telah meninggal.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal politik baru dari Hamas—kelompok yang selama bertahun-tahun menolak pengakuan terhadap Israel. Hamas juga menegaskan akan berpartisipasi dalam pembahasan masa depan Gaza melalui kerangka pemerintahan Palestina yang lebih luas, yang mungkin mengarah pada integrasi dengan Otoritas Palestina (PA/PLO) di Ramallah.
Namun, dalam salinan tanggapan yang dilihat Reuters, Hamas tidak menyatakan kesediaan untuk melucuti senjata maupun menerima demiliterisasi Gaza—dua poin utama yang diinginkan Israel dan Amerika Serikat. Kelompok itu juga menolak gagasan penarikan bertahap pasukan Israel, menuntut penarikan penuh dan segera dari seluruh wilayah Gaza.
Seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka “tidak akan melucuti senjata sebelum pendudukan Israel di enklaf itu berakhir,” menegaskan jurang perbedaan posisi antara kedua pihak.
Sementara itu, Qatar telah memulai koordinasi dengan Mesir dan Amerika Serikat untuk melanjutkan pembicaraan mengenai rencana Trump, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar di X.
Rencana Trump dan Respons Dunia
Rencana yang digagas Trump mencakup gencatan senjata segera, pertukaran semua sandera yang ditahan Hamas dengan tahanan Palestina di penjara Israel, penarikan bertahap pasukan Israel, perlucutan senjata Hamas, serta pembentukan pemerintahan transisi yang diawasi badan internasional.
Baca Juga
Akhiri Perang di Gaza, Trump Ungkap Rencana Perdamaian 20 Poin
Dalam tanggapannya, Hamas menyatakan “menghargai upaya Arab, Islam, dan internasional, serta upaya Presiden Donald Trump” untuk mengakhiri perang, mempercepat pertukaran tahanan, dan memastikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hamas menegaskan kesiapannya untuk segera masuk ke tahap negosiasi melalui mediator regional guna membahas rincian teknis pelaksanaan kesepakatan.
Meski demikian, kelompok itu tidak memberikan kejelasan apakah akan menerima larangan menjalankan kekuasaan politik di Gaza sebagaimana diusulkan dalam rencana Trump. Hamas hanya menekankan pentingnya dilibatkan dalam setiap pembahasan mengenai masa depan Gaza.
Trump Tekan Israel Hentikan Pengeboman
Pada Jumat (3/10/2025), Presiden Donald Trump secara terbuka meminta Israel menghentikan pengeboman Gaza setelah Hamas menyetujui sejumlah ketentuan utama dalam rencana perdamaian AS. “Israel harus segera menghentikan pengeboman Gaza agar para sandera bisa dibebaskan dengan aman dan cepat,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya.
Trump mengeklaim Hamas telah menunjukkan kesediaan untuk “perdamaian yang langgeng” dan menekankan bahwa rencana tersebut bukan hanya tentang Gaza, melainkan tentang “perdamaian yang telah lama dicari di Timur Tengah.”
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel “akan terus bekerja sama sepenuhnya dengan Presiden Trump dan timnya untuk mengakhiri perang sesuai prinsip-prinsip yang sejalan dengan visi tersebut.”
Media Israel melaporkan bahwa setelah pesan Trump, militer diperintahkan untuk mengurangi aktivitas ofensif di Gaza. Namun, warga di Kota Gaza mengatakan tank-tank Israel tetap mengebom kawasan Talateeni Street, sementara pesawat tempur melancarkan serangan tambahan di distrik Remal dan Khan Younis.
Tekanan Politik di Dalam Negeri Israel
Netanyahu kini menghadapi tekanan besar dari dua arah: keluarga sandera dan publik yang mendesak diakhirinya perang, serta faksi garis keras dalam koalisi sayap kanannya yang menuntut kampanye militer tetap dilanjutkan tanpa jeda.
Keluarga korban menuntut negosiasi segera untuk pembebasan sandera. Namun, para pejabat militer Israel menegaskan operasi masih diperlukan demi “keamanan nasional.”
Sejak serangan 7 Oktober 2023 yang dipimpin Hamas menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyandera 251 orang, militer Israel telah melancarkan operasi besar-besaran ke Gaza. Menurut data otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 66.000 orang telah tewas — sebagian besar warga sipil — dan sebagian besar wilayah Gaza kini hancur.
Pembatasan bantuan kemanusiaan juga menyebabkan kelaparan di berbagai wilayah, sementara Komisi Penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan tindakan genosida. Pemerintah Netanyahu menolak tuduhan itu, menegaskan bahwa semua operasi dilakukan dalam rangka membela diri.