PM Jepang Shigeru Ishiba Akan Mundur

TOKYO, Investortrust.id - Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri. Langkah ini ia tetapkan setelah kurang dari satu tahun menjabat, menyusul dua kekalahan besar dalam pemilu.

Langkah ini diumumkan sehari sebelum Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpinnya dijadwalkan mengadakan pemungutan suara internal untuk menentukan apakah akan dilakukan pemilihan kepemimpinan baru yang bisa saja memaksa Ishiba mundur, demikian dilaporkan BBC, Minggu (7/9/2025).

LDP telah memimpin Jepang selama hampir tujuh dekade, namun di bawah kepemimpinan Ishiba partai tersebut kehilangan mayoritas di majelis rendah untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, dan kemudian kehilangan mayoritas di majelis tinggi pada bulan Juli lalu.

Jepang, yang merupakan ekonomi terbesar keempat di dunia sekaligus sekutu utama Amerika Serikat, kini menghadapi periode ketidakpastian politik di tengah meningkatnya ketegangan dengan China dan eskalasi ketidakamanan di kawasan.

“Sekarang setelah kesimpulan dicapai dalam negosiasi mengenai kebijakan tarif AS, saya percaya inilah saat yang paling tepat,” kata Ishiba, merujuk pada kesepakatan yang ditandatangani pekan lalu untuk meringankan tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap mobil dan ekspor Jepang lainnya.

Hingga Minggu, Ishiba masih menolak desakan untuk mundur, dengan alasan bahwa merupakan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan sengketa dengan Washington sebelum meninggalkan jabatannya.

Baca Juga

Jepang Janji Investasi US$ 550 Miliar di AS, Trump Resmi Turunkan Tarif Otomotif Jadi 15%

“Saya selalu percaya bahwa negosiasi mengenai kebijakan tarif AS, yang bisa digambarkan sebagai krisis nasional, harus diselesaikan di bawah tanggung jawab pemerintahan kami,” tambahnya.

Politikus berusia 68 tahun itu mengatakan ia akan tetap menjalankan tugasnya “kepada rakyat” hingga seorang perdana menteri baru dipilih.

Ishiba, yang mulai menjabat pada Oktober 2024 dengan janji menekan kenaikan harga, gagal membangkitkan kepercayaan publik ketika Jepang menghadapi tantangan ekonomi, krisis biaya hidup, dan hubungan politik yang penuh ketegangan dengan Amerika Serikat.

Inflasi, khususnya harga beras yang melonjak hingga dua kali lipat dalam setahun terakhir, menjadi pukulan politik yang berat.

Dukungan publik kian merosot setelah serangkaian kontroversi, termasuk kritik terhadap keputusannya menunjuk hanya dua perempuan dalam kabinetnya, serta tuduhan memberikan hadiah mahal kepada anggota partai.