Perbatasan Kamboja–Thailand Memanas, KBRI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban

PHNOM PENH, Investortrust.id – Pemerintah Kamboja menyampaikan perkembangan terbaru mengenai situasi keamanan di kawasan perbatasan dengan Thailand yang belakangan mengalami eskalasi. Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn, Jumat pagi (25/7/2025) memberikan briefing khusus kepada korps diplomatik di Phnom Penh, termasuk Duta Besar Republik Indonesia dan Atase Pertahanan KBRI Phnom Penh.

Dalam penjelasannya, Menlu Prak Sokhonn memaparkan kronologi ketegangan yang bermula dari insiden bentrok bersenjata pada 28 Mei 2025 yang menyebabkan gugurnya seorang serdadu Kamboja. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kamboja berkomitmen menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai berdasarkan prinsip hukum internasional.

Sebagai langkah diplomatik lanjutan, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet telah mengirimkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB guna mendorong pembahasan dan kesepakatan gencatan senjata antara kedua negara. Surat serupa juga telah dikirim kepada Perdana Menteri Malaysia yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN. Menlu Kamboja menyampaikan apresiasi atas upaya diplomasi langsung yang telah dilakukan oleh PM Malaysia kepada pemimpin kedua negara yang tengah berseteru.

Saat menjawab pertanyaan dari Duta Besar RI mengenai dampak konflik terhadap warga sipil, Menlu Kamboja mengakui telah terjadi korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di pihak Kamboja. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum dapat mengonfirmasi jumlah pasti korban meninggal, terluka, maupun bangunan yang terdampak. Ia menekankan bahwa tidak ada warga negara asing yang menjadi korban, termasuk WNI.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kamboja juga mengimbau agar warga lokal maupun asing untuk tidak melakukan perjalanan ke wilayah yang berdekatan dengan zona konflik, khususnya di Provinsi Oddar Meanchey dan Provinsi Preah Vihear yang menjadi titik utama ketegangan.

Baca Juga

Konflik Perbatasan Ancam Industri Pariwisata Thailand-Kamboja

KBRI Phnom Penh mencatat adanya sejumlah WNI yang tinggal dan bekerja di O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey. Informasi ini diperoleh dari sejumlah aduan yang diterima melalui layanan hotline KBRI selama ini. Meski demikian, jumlah pasti WNI di wilayah tersebut belum dapat dipastikan, dan hingga kini tidak ada laporan mengenai keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear. Kedua provinsi itu sendiri berjarak lebih dari enam jam perjalanan darat dari ibu kota Phnom Penh.

Menanggapi situasi ini, KBRI Phnom Penh menghimbau agar seluruh WNI yang berada di Kamboja tetap tenang dan waspada, serta menghindari perjalanan ke area terdampak konflik. WNI juga diminta untuk terus memantau perkembangan keamanan dari sumber resmi pemerintah Kamboja, media terpercaya, serta saluran informasi resmi KBRI Phnom Penh. Diimbau pula agar WNI melakukan lapor diri melalui portal Peduli WNI (www.peduliwni.kemlu.go.id) untuk memudahkan komunikasi dan pelindungan lebih lanjut dari perwakilan RI.

KBRI Phnom Penh menegaskan akan terus memantau secara intensif perkembangan situasi di lapangan dan memperkuat komunikasi dengan komunitas WNI yang tersebar di berbagai provinsi di Kamboja. WNI yang membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi KBRI Phnom Penh melalui layanan WhatsApp Hotline Pelindungan WNI di nomor +855 12 813 282, dan Hotline Konsuler di nomor +855 61 844 661, demikian siaran pers yang disampaikan KBRI di Phnom Penh, Jumat (25/7/3035).