Demonstrasi Besar-besaran Goyang Bangkok, PM Thailand Dituntut Mundur

BANGKOK, investortrust.id – Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di ibu kota Thailand, Bangkok, pada Sabtu (28/6/2025), menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Aksi ini memperbesar tekanan terhadap pemerintah yang kini terancam runtuh di tengah sengketa perbatasan dengan Kamboja.

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Indonesia Dukung Thailand Bergabung dengan BRICS

Dalam demonstrasi terbesar sejak Partai Pheu Thai berkuasa pada 2023, massa yang sebagian besar terdiri dari warga lanjut usia menerobos hujan deras untuk memprotes Paetongtarn, 38 tahun. Sang perdana menteri tengah menghadapi ekonomi yang lesu serta retaknya koalisi yang rapuh menjelang kemungkinan mosi tidak percaya bulan depan.

"Dia seharusnya mundur karena dia adalah sumber masalahnya," kata Parnthep Pourpongpan, pemimpin aksi, seperti dikutip Reuters.

Sengketa terbaru dipicu bentrokan antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan yang disengketakan pada Mei lalu. Kelompok nasionalis Thailand menuntut Paetongtarn mundur setelah dalam rekaman percakapan yang bocor, ia terdengar mengkritik seorang komandan militer Thailand dan dianggap merendahkan diri di hadapan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.

Kritik terhadap militer merupakan garis merah dalam politik Thailand, di mana militer masih memiliki pengaruh besar. Paetongtarn kemudian meminta maaf atas isi percakapan tersebut.

Menurut Parnthep, banyak warga Thailand merasa Paetongtarn dan ayahnya yang berpengaruh, Thaksin Shinawatra, kini berada di bawah kendali Hun Sen—mantan sekutu keluarga Shinawatra yang kini berbalik arah.

Baca Juga

Prabowo dan PM Paengtongtarn Komitmen Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia–Thailand

Di sekitar Monumen Kemenangan yang ikonik, massa memblokade lalu lintas sambil mengibarkan bendera nasional Thailand dan meneriakkan, “Ung Ing, keluar!”—menggunakan nama panggilan sang perdana menteri, seperti tergambar dari postingan di X @BangkokPost. 

Thapanawat Aramroong (73) mengatakan, komentar Paetongtarn soal militer serta sikap lunaknya terhadap PM Kamboja Hun Sen tidak bisa diterima.

Aksi ini diorganisir oleh United Force of the Land, aliansi aktivis nasionalis yang selama dua dekade terakhir kerap memimpin demonstrasi anti-pemerintah yang didukung keluarga Shinawatra.

Dalam pernyataan terbuka yang dibacakan di hadapan massa, kelompok tersebut menyebut bahwa "eksekutif dan parlemen tidak bekerja demi kepentingan demokrasi dan monarki konstitusional." Mereka juga mendesak mitra koalisi yang tersisa untuk segera hengkang.

Walaupun protes sebelumnya tidak langsung menjatuhkan pemerintahan Shinawatra, tekanan publik sering kali menjadi pendahulu intervensi yudisial dan kudeta militer seperti yang terjadi pada 2006 dan 2014.

Namun, sebagian peserta aksi menolak opsi kudeta. “Saya tidak ingin militer kembali mengambil alih. Kudeta sebelumnya tidak menyelesaikan masalah korupsi maupun tata kelola negara,”  ujar Somkhuan Yimyai (68).

Guncangan Politik dan Krisis Ekonomi

Kisruh politik ini kian membebani pemulihan ekonomi Thailand yang tersendat. Koalisi pemerintahan kini bergantung pada mayoritas tipis setelah Partai Bhumjaithai hengkang pekan lalu. Demonstran pada Sabtu juga menyerukan agar partai koalisi lainnya keluar dari pemerintahan.

Di saat bersamaan, Paetongtarn menghadapi tekanan hukum setelah sekelompok senator melayangkan petisi ke Mahkamah Konstitusi dan lembaga antikorupsi nasional guna menyelidiki dugaan pelanggaran dalam percakapan telepon yang bocor.

Keputusan dari dua lembaga itu bisa berujung pada pencopotan dirinya dari jabatan.

Situasi diperkeruh oleh serangan terbuka Hun Sen terhadap Paetongtarn dan keluarganya dalam pidato televisi berdurasi panjang pada Jumat lalu. Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut pidato tersebut sebagai “luar biasa” dan menegaskan bahwa Thailand memilih jalur diplomatik.