Konflik Israel-Iran Alihkan Fokus KTT G7, Para Pemimpin Dunia Hadapi Ujian Soliditas
JAKARTA, investortrust.id - KTT G7 yang berlangsung pekan ini di Kanada diperkirakan akan didominasi oleh isu perang di Timur Tengah, khususnya perang Israel-Iran. Serangan udara langsung antara dua musuh bebuyutan itu sebelumnya tidak diperkirakan oleh para pemimpin dunia.
Agenda utama yang direncanakan adalah perang Rusia terhadap Ukraina dan perang tarif yang dipicu oleh Donald Trump terhadap mitra dagang Amerika Serikat.
Namun, pertemuan tiga hari di Pegunungan Rocky, Alberta, itu kini akan lebih terfokus pada konflik di Timur Tengah. Keputusan Israel menyerang Iran memaksa negara-negara anggota G7 untuk mengalihkan perhatian dari isu lain dan lebih banyak membahas cara menangani eskalasi konflik ini.
Seperti banyak diskusi sebelumnya, hal ini akan melibatkan Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia—bersama Kanada dan Jepang—yang berupaya memengaruhi Amerika Serikat. Sebab, meskipun Israel mungkin melancarkan serangan ini tanpa dukungan eksplisit dari Washington, Presiden AS tetap menjadi satu-satunya pemimpin dengan pengaruh nyata terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Para pemimpin G7, yang dijadwalkan tiba di Kanada pada Minggu (15/6/2025), menyadari risiko besar terhadap keamanan global dan stabilitas ekonomi jika konflik ini meluas dan menyeret negara lain, serta mendorong lonjakan harga minyak dunia.
Namun, mereka mungkin kesulitan mencapai posisi bersama. Beberapa pemimpin, seperti Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, menyerukan tindakan menahan diri dan deeskalasi. Tapi yang lain, seperti Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, mengutuk serangan Israel sebagai “tidak bisa ditoleransi” dan “sangat disayangkan”. Sementara itu, Donald Trump justru memuji serangan Israel sebagai “luar biasa”.
Prabowo Pilih ke Rusia
Presiden RI Prabowo Subianto sebenarnya diundang untuk hadir sebagai tamu Istimewa di KTT G7 tanggal 17 Juni. Bahkan, PM Kanada Mark Carney menelepon langsung Prabowo terkait undangan tersebut. Tetapi, pada hari yang sama, Prabowo harus ke Rusia memenuhi undangan dari Presiden Vladimir Putin, yang sudah disampaikan sebelum undangan G7. Selain itu, Prabowo juga harus menghadiri St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Singapura.
“Pada sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto beserta delegasi terbatas Pemerinah Indonesia akan berangkat untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia dalam rangka memenuhi undangan Yang Mulia Vladimir Putin,” tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam unggahan melalui instagram sekretariat kabinet, Minggu (15/6/2025). Di Rusia, Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral Kamis (19/6/2025). Keesokan harinya, Prabowo akan menghadiri dan menjadi pembicara utama di SPIEF 2025 di Singapura.
Kehadiran Indonesia tampaknya diharapkan untuk menjadi penyeimbang dalam pertemuan pemimpin dunia itu, di tengah berbagai persoalan global yang terjadi.
KTT G7 kali ini merupakan momen spesial bagi Perdana Menteri Kanada yang baru, Mark Carney. Ia ingin menggelar pertemuan damai di kawasan terpencil Kananaskis tanpa pertikaian dengan Trump.
Agenda yang disusunnya bersifat netral dan tidak kontroversial, seperti keamanan energi, perlindungan rantai pasok mineral, percepatan transisi digital, dan penanganan kebakaran hutan.
Tapi, dengan perkembangan terbaru, tampaknya fokus beberapa agenda bisa jadi buyar. Selain itu, isu-isu seperti perubahan iklim—yang diragukan kebenarannya oleh Trump—hampir tidak masuk agenda. Bahkan, pejabat Kanada memutuskan untuk tidak merilis komunike resmi guna menghindari perselisihan redaksional yang bisa membayangi pertemuan.
Sebagai gantinya, para pemimpin dunia akan menyepakati sejumlah "pernyataan singkat yang berorientasi pada aksi" demi mempertahankan konsensus dan menghindari isu yang memecah belah.
Kanada masih mengingat baik kekacauan saat terakhir menjadi tuan rumah G7 pada 2018, ketika terjadi pertikaian soal tarif perdagangan Donald Trump. Saat itu, Trump pergi lebih awal dan dari pesawatnya membatalkan dukungan terhadap komunike KTT setelah menyaksikan konferensi pers dari Perdana Menteri Kanada saat itu, Justin Trudeau, yang ia sebut sebagai “sangat tidak jujur dan lemah”.
Untuk KTT kali ini, Mark Carney mungkin akan mengatur kunjungan ke lapangan golf Kananaskis demi menjaga hubungan baik dengan Trump.
Pertemuan Keluarga yang ‘Canggung’
Di balik kehati-hatian ini, tersisa pertanyaan fundamental: apakah pertemuan tahunan seperti ini masih layak diadakan, mengingat sikap Trump yang jelas-jelas meremehkan forum multilateral. Ia lebih memilih kesepakatan bilateral daripada membangun konsensus bersama.
Ini merupakan debut Trump di panggung internasional sejak pelantikannya, dan keenam mitranya akan mengamati dengan cermat: apakah ia akan memicu pertikaian atau justru tampil sebagai negarawan di hadapan para pemilih Amerika.
Menurut Max Bergmann, direktur Program Eropa, Rusia dan Eurasia di Center for Strategic and International Studies, pertanyaannya sekarang bukan lagi ‘apakah ini pertemuan keluarga yang canggung?’ “Itu hampir pasti. Pertanyaannya sekarang adalah, ‘apakah ini masih keluarga?’,” ujar Bergmann, seperti dikutip BBC.
Dalam satu aspek, susunan tokoh di Kananaskis cukup membantu. Banyak wajah baru di meja perundingan, PM Inggris Keir Starmer, Kanselir Jerman Merz, PM Jepang Shigeru Ishiba, dan PM Kanada Mark Carney. Sedangkan para pemimpin G7 yang lebih senior—Presiden Macron dan PM Giorgia Meloni dari Italia—memiliki hubungan yang cukup baik dengan Presiden AS.
Para pemimpin dari Meksiko, India, Australia, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Brasil yang juga menghadiri KTT diperkirakan tidak akan menimbulkan konfrontasi.
Desak Trump soal Tarif
Ujian paling nyata terhadap ketegangan internal G7 adalah perang dagang Trump. Klub negara industri terkaya ini dibentuk pada 1970-an untuk merespons krisis ekonomi global. Kini, G7 harus menangani dampak kebijakan tarif yang diberlakukan oleh salah satu anggotanya sendiri.
Argumen para pemimpin dunia kepada Trump adalah bahwa jika ia ingin mereka membantunya menghadapi ancaman jangka panjang dari Tiongkok—baik ekonomi maupun lainnya—maka tidak masuk akal untuk menghukum sekutunya sendiri. Mereka ingin menegaskan bahwa ada pertukaran antara slogan "America First" dan upaya bersama menghadapi Beijing.
Josh Lipsky, direktur senior GeoEconomics Center dari Atlantic Council, mengatakan: “Kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita berkoordinasi soal Tiongkok, soal teknologi, soal Rusia dan Ukraina—bagaimana kita bisa membangun aliansi antara demokrasi ekonomi maju kalau kita malah menciptakan kesulitan ekonomi akibat kebijakan dari salah satu anggota sendiri?”
Menekan Rusia soal Ukraina
Isu Ukraina akan menjadi kunci dalam perdebatan itu. Presiden Volodymyr Zelensky dijadwalkan bergabung dalam diskusi pada Selasa. Ia dan para pemimpin lainnya akan mengevaluasi pandangan Presiden Trump saat ini terhadap Rusia.
Sekutu Ukraina ingin memberikan tekanan lebih besar pada Presiden Putin untuk bersedia duduk di meja perundingan. Untuk itu, mereka ingin menghantam ekonomi Rusia lebih keras.
Pertama, mereka ingin menurunkan harga yang dibayarkan dunia untuk minyak Rusia. Mereka sudah menyepakati pada Desember 2022 untuk menetapkan batas harga minyak mentah Rusia di angka US$60 per barel, sebagai syarat penggunaan pelabuhan dan asuransi pengiriman Barat. Tapi efektivitas kebijakan ini melemah karena harga energi yang turun.
Komisi Eropa menginginkan batas harga diturunkan menjadi US$45. Ukraina ingin batas itu di angka lebih rendah lagi, US$30. Yang belum jelas adalah bagaimana sikap Trump terkait hal ini. Beberapa pejabat bahkan mengatakan sekutu mungkin harus menurunkan batas harga tanpa dukungan AS.
Kedua, sekutu Ukraina di Barat juga mendorong paket sanksi ekonomi baru yang lebih keras.
Komisi Eropa telah mengusulkan putaran sanksi baru yang menargetkan pendapatan energi, sektor perbankan, dan industri militer Rusia.
Di AS, senator Lindsay Graham dan koleganya tengah mendorong sanksi baru yang akan mengenakan tarif tinggi pada negara-negara yang membeli minyak murah dari Rusia, terutama Tiongkok dan India.
Dulu, G7 disebut sebagai “komite pengarah” bagi dunia bebas. Pekan ini bisa menjadi momen penentu apakah klub ini masih berada di balik kemudi atau tidak.

