Malaysia akan Pimpin Asean Respons Tarif Impor yang Ditetapkan Trump

KUALA LUMPUR, Investortrust.id  – Malaysia akan memimpin upaya untuk mengoordinasikan respons regional di Asia Tenggara terhadap tarif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, demikian disampaikan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

“Malaysia, sebagai ketua ASEAN, akan memimpin upaya untuk menyampaikan sikap regional yang bersatu, menjaga rantai pasok yang terbuka dan tangguh, serta memastikan suara kolektif ASEAN terdengar jelas dan tegas di panggung internasional,” kata Datuk Seri Anwar dalam pidato video yang diunggah ke saluran media sosialnya, termasuk Facebook, pada Minggu malam (6/4/2025).

Dalam unggahan terpisah, Anwar menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan panggilan dengan Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, untuk membahas respons bersama dari kawasan. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, juga dijadwalkan bertemu dengan Anwar pada Minggu malam 6 April 2024, demikian dikutip dari Strait Times. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah berangkat ke Kuala Lumpur pada Minggu (6/4/2025) sore untuk bertemu dengan PM Anwar. Sekretaris Kabinet Teddy INdra Wijaya menyebut pertemuan tersebut merupakan silaturahmi antara dua pemimpin negara yang sejak awal telah menjalin hubungan yang sangat dekat.

Namun Teddy tidak membantah jika dalam pertemuan silaturahmi tersebut kedua pemimpin negara bisa saja membahas banyak isu terkini, termasuk perihal tarif yang diterapkan pemerintahan AS, di bawah Donald Trump.

Baca Juga

Prabowo Akan ke Malaysia Kunjungi PM Anwar Ibrahim Malam Ini, Ada Apa?

Negara-negara ASEAN,  sebuah kelompok yang terdiri atas sepuluh negara di kawasan, termasuk yang paling terdampak oleh tarif dari AS.

Vietnam dan Kamboja masing-masing dikenai tarif sebesar 46% dan 49% oleh pemerintahan Trump, sementara Malaysia dikenai tarif sebesar 24%.

Seperti negara-negara tetangganya, Malaysia memilih untuk tidak membalas tarif tersebut, dan lebih memilih untuk menjalin dialog. Namun, Malaysia membantah klaim pemerintahan Trump bahwa negara tersebut mengenakan tarif sebesar 47% terhadap barang-barang asal AS.

Dikutip Bloomberg,   Anwar mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk pusat komando geo-ekonomi, dan upaya sedang dilakukan untuk berkomunikasi dengan pihak AS guna mencari “solusi yang dapat diterima bersama”. Ia menegaskan bahwa respons Malaysia akan bersifat “tenang, tegas, dan berpijak pada kepentingan nasional Malaysia.”

Ia kembali menegaskan bahwa negara tidak akan mengalami resesi akibat tarif tersebut, namun mengatakan bahwa pemerintah mungkin akan meninjau kembali target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun 2025 jika tarif itu mulai berlaku pada 9 April.

“Kita harus mengakui bahwa putaran tarif besar-besaran kali ini mungkin hanyalah awal dari tantangan-tantangan yang lebih besar di sektor ekonomi eksternal,” ujar Perdana Menteri.