Pertemuan Menlu ASEAN di Manila Fokus Bahas Eskalasi Perang AS-Iran dan Krisis Regional

MANILA, Investortrust.id -- Para diplomat tingkat tinggi dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan menyampaikan keprihatinan mendalam terkait berkecamuknya kembali permusuhan di Timur Tengah saat mereka berkumpul di ibu kota Filipina, Manila, pada Selasa (21/7/2026).

Pertemuan tahunan blok regional tersebut dihadiri oleh para mitra dari negara-negara Barat dan Asia, termasuk perwakilan dari Amerika Serikat, China, Rusia, dan Uni Eropa. Sejumlah konflik global terberat, termasuk pertempuran terbaru di Iran, menjadi prioritas utama dalam agenda pembicaraan.

Filipina memegang keketuaan blok regional beranggotakan 11 negara tersebut tahun ini dan bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan rangkaian pertemuan selama tiga hari di Manila.

Sejumlah pejabat penting dijadwalkan hadir, di antaranya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Selain itu, diplomat tertinggi Ukraina, Andrii Sybiha, diundang untuk menghadiri upacara peringatan perjanjian non-agresi ASEAN tahun 1976 pada hari Jumat (17/7/2026), meskipun ia tidak berpartisipasi dalam sesi utama ASEAN yang dihadiri Lavrov dan Rubio.

Sejauh ini, Rubio dan Lavrov sebagaimana diberitakan AsiaOne, Senin (20/7/2026) belum mengumumkan rencana untuk melakukan pertemuan bilateral antara satu sama lain maupun dengan Sybiha selama berada di Manila.

Menteri Luar Negeri ASEAN akan terlebih dahulu menggelar pertemuan internal pada hari Selasa (21/7/2026) guna membahas pertempuran antara AS dan Iran yang telah meluas ke negara-negara lain di Timur Tengah serta memicu kekhawatiran akan terjadinya perang skala penuh.

Dua diplomat Asia Tenggara yang dikutip AsiaOne mengungkapkan bahwa ASEAN berencana mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutarakan kekhawatiran atas perkembangan tersebut sekaligus mendesak kedua belah pihak untuk segera melanjutkan dialog. Pertempuran tersebut kembali mengancam lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, jalur perairan strategis tempat transit sekitar 20 persen pasokan minyak global sebelum perang pecah.

Kawasan Asia Tenggara yang dihuni lebih dari 680 juta jiwa sangat bergantung pada pasokan minyak dan gas dari Timur Tengah, sehingga wilayah ini berdampak serius akibat guncangan pasokan dan kenaikan harga global yang dipicu oleh perang Iran.

Menyikapi ancaman krisis tersebut, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional pada bulan Maret lalu demi menjamin ketersediaan bahan bakar, pangan, serta barang kebutuhan pokok, sekaligus mencegah praktik penimbunan dan pengambilan keuntungan tidak wajar.

Fokus Washington terhadap perang di Iran dan pengalihan kekuatan militer AS ke Timur Tengah memicu kekhawatiran di kawasan Asia-Pasifik, terutama terkait fokus AS menghadapi tindakan agresif China di Laut China Selatan dan ancaman terhadap Taiwan yang sebelumnya telah dijanjikan untuk ditangkal oleh pemerintahan Trump.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Thomas Pigott menyatakan bahwa kehadiran Rubio di Manila bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen Washington.

"Kunjungan Sekretaris mengusung prioritas jelas Amerika Serikat: Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang memberikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan bagi kawasan serta rakyat Amerika," ujar Thomas Pigott.

Di sela-sela KTT, Rubio juga dijadwalkan menghadiri pertemuan kelompok Quad yang beranggotakan AS, India, Jepang, dan Australia. Kelompok tersebut dipandang sebagai komponen utama strategi AS untuk mengimbangi Beijing, yang berulang kali dikritik China sebagai skema AS untuk membendung pengaruhnya yang kian meluas.

Baca Juga

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Asean dan Myanmar Tentukan Langkah Damai

Selain konflik eksternal, para menteri luar negeri ASEAN mendapat tekanan kuat untuk menyelesaikan permasalahan internal kawasan, khususnya perang sipil di Myanmar dan sengketa di Laut China Selatan.

Lembaga pemantau hak asasi manusia Assistance Association for Political Prisoners mencatat bahwa sejak militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan demokratis Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, lebih dari 8.100 orang tewas dalam pertempuran dan hampir 22.500 orang masih ditahan.

Konsensus Lima Poin yang dirumuskan pemimpin ASEAN pada tahun 2021 gagal menghentikan kekerasan akibat ketidakpatuhan pemerintah militer Myanmar, sehingga ASEAN melarang pimpinan dan menteri luar negeri junta menghadiri pertemuan tingkat tinggi blok tersebut.

Sebagai upaya memecah kebuntuan, Menteri Luar Negeri ASEAN yang dipimpin Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro mengadakan pertemuan dengan Menlu Myanmar Tin Maung Swe di Bangkok bulan ini untuk pertama kalinya dalam lima tahun.

Pertemuan tersebut melahirkan pembaruan imbauan agar kekerasan diredakan dan dialog antarkelompok dilanjutkan. Lazaro bersama Menlu Thailand Sihasak Phuangketkeow juga telah menemui perwakilan kelompok bersenjata etnis Myanmar di Pattaya.

Meskipun langkah tersebut mendapat kritik keras dari kelompok HAM yang menilai ASEAN telah memberikan panggung bagi junta tanpa mendapatkan konsesi, Lazaro menegaskan posisinya. "Langkah tersebut bukan dan tidak boleh disalahartikan sebagai pengabaian terhadap Konsensus Lima Poin. Jalan menuju perdamaian hanya dapat dicapai melalui diplomasi yang tegas dengan semua pihak yang berkonflik," kata Lazaro.

Mengenai dinamika kawasan perairan, para menteri luar negeri ASEAN dijadwalkan bertemu dengan Wang Yi di Manila guna membahas kelanjutan negosiasi pakta panduan perilaku (code of conduct) di Laut China Selatan untuk mencegah ketegangan wilayah meluas. Sengketa wilayah ini melibatkan China, Taiwan, serta negara anggota ASEAN yakni Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Eskalasi ketegangan tercatat meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, terutama akibat konfrontasi langsung antara penjaga pantai dan kekuatan angkatan laut China dengan Filipina.