Perang Iran vs AS–Israel Guncang Ekonomi Dunia, Fiskal dan Moneter Indonesia Hadapi Tekanan Berat

Oleh Primus Dorimulu

JAKARTA, Investortrust.id — Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang meletus pada akhir Februari 2026 tidak hanya mengguncang geopolitik Timur Tengah, tetapi juga mulai mengirim gelombang kejut ke ekonomi global. Dalam waktu singkat, konflik tersebut memicu lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok global, volatilitas pasar keuangan, serta kekhawatiran terhadap perlambatan pertumbuhan dunia.

Pasar energi menjadi sektor pertama yang merasakan dampak langsung. Harga minyak mentah global melonjak tajam setelah konflik mengganggu jalur distribusi energi dari kawasan Teluk. Reuters melaporkan harga Brent crude sempat menembus lebih dari US$ 100 per barel, level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan ini terjadi meskipun International Energy Agency (IEA) telah mengumumkan pelepasan cadangan darurat terbesar sepanjang sejarah, yakni 400 juta barel minyak dari negara-negara anggotanya untuk menstabilkan pasar energi global (Reuters, CNBC).

Lonjakan harga minyak tersebut tidak mengejutkan pasar. Sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz, jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Setiap gangguan di jalur ini langsung memicu kepanikan pasar energi global. Menurut berbagai laporan Reuters dan lembaga energi internasional, ancaman terhadap kapal tanker dan gangguan pelayaran di kawasan Teluk telah membuat biaya asuransi dan logistik energi meningkat signifikan.

Tidak hanya minyak, konflik ini juga berdampak pada perdagangan global secara lebih luas. Reuters melaporkan tarif pengiriman udara melonjak hingga 70% pada beberapa rute internasional, sementara tarif pengangkutan LNG meningkat lebih dari 40% karena kapal tanker menghindari kawasan konflik. Lonjakan biaya logistik ini berpotensi mempercepat inflasi global karena biaya distribusi barang menjadi lebih mahal.

Para ekonom mulai memperingatkan kemungkinan munculnya kembali ancaman stagflasi global—kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang melambat dan inflasi yang meningkat. Lonjakan harga energi akan meningkatkan biaya produksi industri, sementara gangguan perdagangan global berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dunia.

Dalam konteks Indonesia, dampak konflik ini tidak datang secara langsung melalui perdagangan dengan Timur Tengah, melainkan melalui jalur energi, nilai tukar, dan pasar keuangan global.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mencatat surplus perdagangan pada awal 2026. Namun di balik surplus tersebut terdapat satu kelemahan struktural: defisit migas yang besar. Sepanjang 2025, sektor migas Indonesia mencatat defisit sekitar US$ 19,7 miliar karena ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan BBM.

Kondisi ini membuat Indonesia sangat sensitif terhadap lonjakan harga minyak dunia. Ketika harga minyak melonjak di atas US$ 100 per barel, biaya impor energi otomatis meningkat dan dapat menggerus surplus perdagangan secara keseluruhan.

Dari sisi industri, dampak konflik menciptakan dua kelompok yang berbeda. Di satu sisi, sektor berbasis komoditas energi seperti batu bara dan emas berpotensi diuntungkan oleh kenaikan harga global. Namun di sisi lain, industri yang sangat bergantung pada energi—seperti transportasi, petrokimia, logistik, semen, dan manufaktur—akan menghadapi kenaikan biaya produksi.

Gangguan pasokan energi dari Timur Tengah juga berpotensi memengaruhi rantai pasok industri Asia. Reuters melaporkan sejumlah kilang dan pabrik petrokimia di Asia mulai mengurangi operasi karena pasokan crude dan bahan baku dari kawasan Teluk terganggu. Kondisi ini dapat berdampak tidak langsung terhadap industri hilir Indonesia yang terintegrasi dengan rantai pasok regional.

Tekanan juga muncul di sektor moneter. Konflik global biasanya mendorong investor mencari aset yang dianggap lebih aman seperti dolar AS dan obligasi pemerintah Amerika Serikat. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah cenderung melemah.

Reuters mencatat rupiah sempat mendekati Rp 17.000 per dolar AS, salah satu level terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Dalam situasi seperti ini, ruang kebijakan Bank Indonesia menjadi lebih sempit. Bank sentral harus menyeimbangkan dua tujuan sekaligus: menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi, sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tekanan inflasi sendiri sudah mulai terlihat. BPS melaporkan inflasi Februari 2026 mencapai 4,76% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Jika harga energi global tetap tinggi, risiko inflasi tambahan dapat muncul melalui kenaikan biaya transportasi, distribusi pangan, dan barang impor.

Dari sisi fiskal, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan menjaga stabilitas APBN. Anggaran negara telah mengalokasikan sekitar Rp 381,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi dengan asumsi harga minyak jauh lebih rendah dari level saat ini. Jika harga minyak dunia bertahan tinggi dalam waktu lama, beban subsidi energi dapat meningkat signifikan.

Menurut laporan Reuters yang mengutip pemerintah Indonesia, jika harga minyak rata-rata mencapai sekitar US$ 90–97 per barel, defisit anggaran berpotensi meningkat hingga sekitar 3,5% dari PDB. Dalam skenario harga minyak yang lebih tinggi, defisit bahkan bisa menembus 4% PDB, kecuali pemerintah melakukan penyesuaian anggaran.

Pasar modal Indonesia juga tidak kebal terhadap gejolak global. Ketika konflik geopolitik meningkat, investor global biasanya mengurangi eksposur terhadap aset berisiko di negara berkembang. Reuters melaporkan sentimen risk-off global telah menekan pasar saham di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan seiring keluarnya sebagian dana asing dari pasar berkembang. Dalam kondisi seperti ini, sektor komoditas sering kali menjadi penopang pasar, sementara sektor konsumsi dan manufaktur lebih rentan terhadap tekanan.

Namun di tengah semua tekanan tersebut, ekonomi Indonesia masih memiliki beberapa bantalan penting. Surplus perdagangan nonmigas, cadangan devisa yang relatif kuat, serta kemampuan pemerintah menggunakan APBN sebagai shock absorber menjadi faktor stabilisasi yang penting.

Konflik Iran melawan AS dan Israel pada akhirnya menjadi pengingat bahwa ekonomi global tetap sangat sensitif terhadap geopolitik energi. Selama Selat Hormuz—salah satu jalur energi paling strategis di dunia—tetap berada dalam bayang-bayang konflik, volatilitas harga energi dan pasar keuangan kemungkinan akan terus berlanjut.

Bagi Indonesia, tantangan utama bukan hanya bertahan dari guncangan jangka pendek, tetapi juga mempercepat transformasi energi dan memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Ketergantungan terhadap impor energi menjadikan setiap konflik di Timur Tengah langsung terasa hingga Jakarta.

Karena itu, perang yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia tetap memiliki dampak nyata terhadap ekonomi nasional. Dalam dunia yang semakin terhubung, krisis geopolitik di satu kawasan dapat dengan cepat berubah menjadi tekanan ekonomi global—dan Indonesia tidak berada di luar lingkaran dampaknya.

Dampak terhadap Indonesia

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, defisit APBN berpotensi melampaui 3% akibat lonjakan harga minyak dunia imbas dari perang Iran. Untuk itu, dia mengusulkan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang (perppu) terkait APBN 2026. Dengan perppu APBN, anggaran lintas program dapat diubah tanpa perlu melalui persetujuan DPR.

Dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), .Airlangga membeberkan tiga skenario perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar (kurs), hingga pertumbuhan ekonomi imbas dari ketegangan geopolitik.

Pertama, ICP berada di angka US$ 86 per barel, kurs rupiah Rp 17.000 per US$, sementara asumsi kurs di APBN Rp 16.500 per US$, dengan pertumbuhan ekonomi dipertahankan 5,3% dan surat berharga negara angkanya 6,8%, maka defisit APBN diperkirakan 3,18%.

Kedua, ICP US$ 97 per barel, kurs rupiah Rp 17.300 per US$, pertumbuhan di angka 5,2%, dengan surat berharga negara lebih tinggi lagi di angka 7,2%, maka defisit APBN diperkirakan mencapai 3,53%.

Ketiga, ICP berada pada angka US$ 115 per barel, kurs rupiah Rp 17.500 per US$, pertumbuhan 5,2%, dan surat berharga negara 7,2%, maka defisit APBN menembus angka 4,06%.

"Dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan," katanya.

Sedangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mewaspadai transmisi perang di Timur Tengah. Terutama potensi ponjakan beban impor migas, potensi capital outflow, tertekannya nilai tukar rupiah, serta potensi peningkatan cost of fund.

Berdasarkan asesmen Kementerian Keuangan, penutupan Selat Hormuz turut mengganggu suplai energi global dan memicu lonjakan harga komoditas terutama minyak. Dampak selanjutnya volatilitas tingggi, pergeseran investor ke safe haven, penguatan indeks dolar AS, serta kenaikan yield US Treasury tenor 10 tahun.

Secara terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Hakam Naja, kenaikan harga minyak akibat penutupan Selat Hormuz di Teluk Persia akan memberikan tekanan fiskal. Harga minyak sempat tembus melampaui US$ 100 per barel, padahal asumsi harga minyak dalam APBN 2026 dipatok US$ 70 per barel.

“Setiap kenaikan US$ 1 per barel dapat menambah defisit anggaran sekitar Rp 6,8 triliun. Jika harga minyak mendekati US$ 100 per barel, defisit anggaran berpotensi mendekati 4% terhadap PDB,” tutur Hakam.

Sementara itu Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan telah mengumpulkan sejumlah eksportir yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) untuk membahas masalah ekspor di tengah konflik Timur Tengah yang tengah memanas. Mendag mengungkapkan bahwa GPEI mengeluhkan kenaikan biaya transportasi dan logistik terimbas konflik di Timur Tengah.

Empat Solusi

Menghadapi situasi dan tekanan sekarang ini, Hakam Naja mengusulkan empat langkah strategis yang bisa menjadi solusi bagi Indonesia. Pertama, efisiensi anggaran secara signifikan. Belanja negara harus diprioritaskan hanya pada sektor yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, terutama layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, energi, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik.

Langkah kedua, menurut Naja, pemerintah mesti mempercepat pengurangan konsumsi minyak melalui konversi energi ke sumber energi baru dan terbarukan (EBT).

“Pemanfaatan energi surya melalui PLTS (pembangkit listrik tenaga surya), energi air melalui PLTA (pembangkit listrik tenaga air), serta energi angin melalui PLTB (pembangkit listrik tenaga bayu) perlu dipacu untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel,” tutur dia.

Naja menambahkan, pemerintah juga perlu memperluas penggunaan kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun mobil, termasuk untuk transportasi publik. Dukungan dapat diberikan melalui insentif pajak serta penguatan infrastruktur pengisian listrik seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Langkah ketiga yaitu memperkuat stimulus ekonomi agar aktivitas usaha tidak terpuruk akibat ketidakpastian global. “Pemerintah perlu melakukan deregulasi dengan memangkas berbagai aturan yang menghambat kegiatan ekonomi. Selain itu, debirokratisasi harus dilakukan agar proses perizinan dan layanan kepada dunia usaha menjadi lebih sederhana,” papar Hakam.

Solusi keempat, kata Hakam Naja, adalah mengevaluasi perjanjian dagang resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) dengan pemerintah AS. Pemerintah memiliki ruang untuk meninjau kembali perjanjian tersebut, salah satunya merujuk putusan Mahkamah Agung (MA) AS pada 20 Februari 2020 yang membatalkan kebijakan tarif era Donald Trump yang menjadi dasar negosiasi ART.Menurut Hakam, jika diperlukan, pemerintah dapat mengajukan pembatalan resmi atau memulai kembali perundingan dari awal dengan posisi negosiasi yang lebih kuat.