Boy Thohir: Patriot Bonds Memastikan Pembangunan Nasional Lebih Mandiri dan Berkelanjutan

JAKARTA, Investortrust.id – Rencana Danantara menerbitkan  “Patriot Bonds” senilai Rp 50 triliun dengan kupon bunga 2% disambut positif oleh para pengusaha papan atas yang menjadi target.  

Patriot bonds dinilai mencerminkan semangat gotong royong yang telah menjadi kekuatan bangsa ini. Di saat negara sedang kesulitan ekonomi akibat perubahan geopolitik, perang tarif, ekonomi global, dan belum pulihnya daya beli masyarakat, para pelaku usaha harus menunjukkan semangat gotong royong.

“Melalui instrumen ini (patriot bonds —Red), dunia usaha dapat ikut serta memastikan pembiayaan pembangunan nasional lebih mandiri dan berkelanjutan,” kata Wakil Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia Tbk  Garibaldi (Boy) Thohir di Jakarta, Rabu (27/08/2025). Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) itu menjelaskan, pihaknya dan para pengusaha yang dimintai bantuan oleh pemerintah, siap sedia menyukseskan penerbitan patriot bonds.

“Apalagi patriot bonds ini akan dipakai untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti waste to energy yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda kita,” ujar Boy. Ketika negara sedang dalam kesulitan dan membutuhkan partisipasi semua pihak, para pengusaha berada barisan terdepan memberikan dukungan. 

Sebagaimana diberitakan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mempersiapkan penerbitan patriot bonds dalam dua seri, masing-masing sebesar Rp 25 triliun dengan tenor lima tahun dan tujuh tahun dengan imbal hasil 2% setahun. Instrumen ini dirancang sebagai obligasi jangka menengah hingga panjang, dengan semangat partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan dunia usaha .

Ekonomi Indonesia dikelola secara gotong royong sebagaimana Pasal 33 UUD. Presiden Prabowo Subianto selalu menggaungkan semangat Indonesia Incorporated (Inc), sebuah konsep yang sesuai dengan semangat gotong royong yang menjadi budaya Indonesia. Pada Pasal 33 ayat 1 UUD disebutkan,  “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Patriot bond dirancang sebagai instrumen pembiayaan strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Obligasi ini dimaksudkan untuk membuka ruang bagi kelompok usaha nasional menyalurkan bentuk pengabdiannya kepada bangsa, dengan berkontribusi pada agenda pembangunan jangka panjang Indonesia.
 
Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir pada pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/8/2025), menegaskan, penerbitan patriot bond menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung kemandirian pembiayaan nasional. “Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan mandat sebagai pengelola investasi negara dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik. Setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang serta memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan,” ujarnya.

 
Patriot bond merupakan instrumen pembiayaan yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat, untuk menyediakan sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil. Melalui instrumen ini, negara memperoleh dana pembangunan berkelanjutan, sementara pelaku usaha memiliki akses pada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Tawarkan Kupon Rendah

Target Danantara dari penerbitan patriot bonds ini adalah dana senilai US$ 3,1 miliar atau Rp  50 triliun. Informasi yang beredar menyebut kupon yang ditawarkan sifatnya tetap (fixed rate) sebesar 2%, jauh lebih rendah dari suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan yang masing-masing sebesar 5,28%; 5,32%; dan 5,34% per tanggal 15 Agustus 2025. Kupon Patriot juga masih lebih kecil dibanding yield SBN untuk tenor 2  dan 10 tahun yang masing-masing sebesar 5,54% dan 6,40% pada periode yang sama. Patriot bonds direncanakan diluncurkan 1 Oktober 2025 melalui mekanisme private placement, bukan publik dan dikelola oleh Mandiri Sekuritas .

Para pengusaha yang menjadi calon bondholder bersedia  menerima imbal hasil riil negatif dalam jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan bahwa mereka  lebih mengedepankan kepedulian terhadap negara  yang sedang kesulitan. Kupon bunga yang berada di bawah tingkat pasar menegaskan konsep mirip impact investing, di mana investor rela menukar sebagian potensi keuntungan finansial demi memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas.

Patriot bonds, kata Pandu, dibangun di atas partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama. “Skema ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk berkontribusi pada agenda pembangunan lintas generasi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
 
Dana yang terkumpul akan difokuskan untuk mengatasi tantangan struktural perekonomian Indonesia, mulai dari rendahnya proporsi tenaga kerja lulusan Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM), ancaman penuaan penduduk menuju 2045, hingga persoalan krisis sampah nasional yang berpotensi mencapai 82 juta ton per tahun.  Dalam proposal Danantara, patriot bonds juga disebut sebagai bagian dari strategi besar “Indonesia Inc.” yang dirancang untuk mendukung proyek-proyek strategis jangka panjang, seperti transisi energi, pengelolaan limbah, hingga penciptaan lapangan kerja di sektor bernilai tambah tinggi. 

Meski menawarkan kupon lebih rendah dari suku bunga acuan Bank Indonesia maupun yield dan kupin obligasi pemerintah sejenis, Danantara tetap optimistis instrumen ini akan menarik minat kelompok usaha nasional.  Pandu menekankan bahwa penerbitan obligasi ini merupakan tonggak baru dalam perjalanan Indonesia menuju visi 2045. “Ini adalah panggilan gotong royong bagi dunia usaha Indonesia. Sebuah ajakan untuk menukar sebagian keuntungan jangka pendek dengan warisan jangka panjang berupa kemandirian, keberlanjutan, dan kesejahteraan bangsa,” pungkasnya.

Selain Boy Thohir, para pengusaha yang diundang ke Istana Presiden pekan lalu untuk membahas pengelolaan Danantara dan  patriot bonds antara lain Anthony Salim (Salim Group), Sugianto Kusuma atau Aguan (Agung Sedayu Group), Prajogo Pangestu (Barito Pacific) yang diwakili putranya, Agus Salim Pangestu, Franky Oesman Widjaja (Sinarmas),  Dato’ Sri Tahir (Mayapada Group), James Riady (Lippo Group), Tomy Winata (Artha Graha Group), Hilmi Panigoro (Medco Energy Group), wakil dari Djarum Group, Tantowi Yahya mewakili Ibu Cicih Samsul Nursalim dari Gajah Tunggal.

Sedang  pihak pemerintah diwakili CEO Danantara yang juga Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Berita ini tersiar akibat unggahan Tantowi Yahya di media sosial.  

 
Menyelesaikan Sampah

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait proyek waste to energy atau mengubah sampah menjadi energi listrik. “Proyek ini bertujuan menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah yang mandek selama 10 tahun terakhir,” kata Zulkifli usai menghadiri rapat terbatas ekonomi nasional bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025). 

 
Untuk mendorong percepatan pengelolaan sampah, Menko menyebut pemerintah telah menunjuk Danantara untuk mengambil kendali. Ia berujar, keterlibatan Danantara akan memangkas panjangnya rantai birokrasi yang selama ini menghambat realisasi proyek.
 
Menurutnya, dengan skema baru, proses kontrak hanya melibatkan Danantara, PLN, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sehingga tak ada lagi 'cengkunek-cengkunek' (hal yang mengada-ada, bahasa melayu) semacam tipping fee. Bahkan sejumlah pihak yang awalnya kerap dianggap sebagai stake holder, seperti bupati, gubernur, DPRD kabupaten, juga provinsi, hingga menteri keuangan, dan menteri lingkungan hidup, serta menteri energi, termasuk PLN, tak harus ikut terlibat dalam proses 'memasak' proyek yang akan dibiayai dari obligasi Danantara tersebut.

"Nanti enggak. Dari Danantara kontrak ke PLN, dikerjakan, nanti dari ESDM izinnya, selesai," ungkapnya. 

Presiden Prabowo, demikian Zulkifli, meminta agar proyek ini segera dirampungkan paling lambat dalam kurun waktu 18 bulan. "Presiden menegur kami, 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan," katanya. 

Sekadar informasi. Departemen Keuangan AS pada  9 Desember 2001 menerbitkan patriot bonds sebagai simbol dukungan rakyat AS terhadap upaya perang melawan terorisme global, menyusul Tragedi  11 September 2001.

Hasil penjualan  patriot bonds tidak diarahkan ke proyek khusus, melainkan masuk ke kas umum pemerintah federal, seperti obligasi pemerintah AS lainnya. Disebut “patriot” karena obligasi ini dirancang untuk memfasilitasi warga AS yang ingin menunjukkan rasa patriotisme dan dukungan moral melalui pembelian obligasi negara.

Ini mirip konsep “war bonds” yang diterbitkan pemerintah AS saat Perang Dunia I dan II untuk membiayai kebutuhan negara.