Menanti Peran Pasar Modal yang Lebih Bertaji

JAKARTA, investortrust.id – Dalam seremoni pembukaan perdagangan saham, awal Januari 2025, otoritas bursa dan pelaku pasar modal optimistis indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini bisa tembus 8.000. Harapan rebound-nya IHSG wajar karena indeks sepanjang 2024 terkoreksi 2,65% ke level 7.079,1 pada penutupan akhir tahun.

Optimisme tersebut sempat memudar ketika pada 18 Maret 2025 indeks runtuh hingga 5,02% (325 poin), sehingga BEI terpaksa menerapkan trading halt atau penghentian sementara perdagangan saham menjelang penutupan perdagangan sesi pertama. Hari itu, IHSG bahkan nyaris menembus level psikologis 6.000 sebelum akhirnya sedikit bangkit dan ditutup di level 6.223,38 atau hanya melemah 3,84%.

Perlahan, indeks bangkit karena sejumlah sentimen. Pertama adalah peraturan yang membolehkan emiten melakukan buy back saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kedua adalah pengumuman manajemen inti Danantara, yang dinilai menghadirkan sosok profesional dan relatif tidak terafiliasi dengan politik. Danantara menjadi salah satu “tertuduh” atau kambing hitam atas kejatuhan yang terjadi di bursa sepanjang Maret.

Volatilitas pasar yang melanda bursa belakangan ini merefleksikan bahwa stabilitas di pasar modal menjadi pilar penting bagi kondusivitas perekonomian secara keseluruhan. Pasar modal, khususnya pasar saham, menjadi alarm pertama manakala terjadi gejolak atau sentimen negatif, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

Jika kita merunut eksistensi pasar modal selama ini, perannya terhadap perekonomian kian vital. Pasar modal merupakan sarana untuk menggalang dana murah sekaligus menjadi ladang investasi atau pembiakan uang bagi para investor, baik perorangan maupun institusi. Banyak opsi instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil (return) menarik.

Sejumlah data perjalanan pasar modal mencerminkan peran pentingnya dalam perekonomian. Pertama, dari sisi mobilisasi dana. Nilai penghimpunan dana pada 2014 tercatat sebesar Rp 97 triliun, terdiri atas Initial Public Offering (IPO) atau penawaran perdana saham senilai Rp 8 triliun, rights issue Rp 40 triliun, dan emisi obligasi senilai Rp 49 triliun.

Puncak mobilisasi dana masyarakat di pasar modal terjadi justru ketika negeri ini dilanda pandemi Covid-19 pada 2021. Ketika itu, penghimpunan dana di pasar modal mencetak rekor baru sebesar Rp 363 triliun, yang meliputi penghimpunan lewat IPO sebesar Rp 63 triliun, rights issue Rp 197 triliun, serta melalui emisi obligasi sebesar Rp 103 triliun.

Setelah itu, nilai penghimpunan dana cenderung menurun. Tahun lalu, total mobilisasi dana di pasar modal tercatat sebesar Rp 259 triliun, yang terdiri atas IPO Rp 16,7 triliun dari 43 emiten baru, rights issue Rp 34 triliun, dan yang terbesar emisi obligasi sebesar Rp 211 triliun.

„Penghimpunan dana di pasar modal pada tahun 2024 berhasil melampaui target di atas Rp 200 triliun, tepatnya Rp 259,24 triliun dari 199 penawaran umum yang secara nominal didominasi oleh penawaran umum sektor keuangan, yaitu 36 persen,“ kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Februari lalu.

Memang, nilai mobilisasi dana di pasar modal tertinggal jauh dibanding penghimpunan dana oleh perbankan. Pada akhir 2024, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan menembus Rp 8.837,2 triliun. Dari jumlah itu, dana yang dilempar dalam bentuk kredit mencapai  Rp 7.827 triliun.

Indikator kedua, pertumbuhan jumlah emiten. Sudah lama PT Bursa Efek Indonesia berambisi mengejar jumlah emiten yang tercatat agar bisa menembus 1.000 entitas. Hingga akhir 2024, jumlah emiten yang tercatat di BEI baru 943 perusahaan dan akhir tahun ini ditaregtkan sebanyak 957 emiten. Jumlah emiten yang tercatat di BEI mencerminkan pertumbuhan yang konsisten, bahkan tertinggi di ASEAN. Tahun 2018, jumlah emiten di BEI masih 607 perusahaan.

Perkembangan yang terjadi di pasar modal tidak terlepas dari indikator ketiga, yakni pertumbuhan jumlah investor yang kenaikkannya cukup menggembirakan. Lima tahun lalu, atau pada tahun 2020, jumlah Single Investor Identification (SID) di pasar modal baru tercatat sebesar 3,9 juta. Tahun lalu, jumlahnya melonjak jadi 14,8 juta SID. Tahun ini, BEI menargetkan 15,5 juta SID atau hampir 4 kali lipat dibanding lima tahun lalu.

Jumlah terbesar masih didominasi investor reksa dana, yang tahun lalu mencapai 14,6 juta investor, saham dan surat berharga lainnya 6,6 juta, serta Surat Berharga Negara sebanyak 1,2 juta investor.

Yang menggembirakan, mayoritas investor perorangan didominasi oleh investor berusia di bawah 40 tahun, yakni sebesar 79% dari total SID.

Potensi IPO

Pencapaian di pasar modal tersebut tentu layak diapresiasi, meski pertumbuhannya tidak secepat yang diharapkan. Terlebih lagi, jika dibandingkan dengan negara tetangga, ada beberapa indikator yang tertinggal. Salah satunya adalah kontribusi pasar saham terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia terhitung rendah bila dibandingkan negara-negara ASEAN lain.

Kapitalisasi pasar saham Indonesia baru 56% PDB, India tercatat 140%, Thailand 101%, dan Malaysia sebesar 97%. Rendahnya rasio Indonesia itu juga bisa dimaknai sebagai peluang besar untuk menggali potensi ke depannya.

PDB Indonesia tahun lalu mencapai Rp 22.139 triliun, meningkat dari 2023 yang sebesar Rp 20.892 triliun. Adapun PDB per kapita Indonesia tercatat sebesar Rp 78,62 juta atau setara dengan US$ 4.960,33 pada 2024.

Tahun ini, potensi IPO diprediksi cukup tinggi jika melihat kondisi tahun lalu yang relatif kurang kondusif, sehingga banyak perusahaan yang menunda. Nilai IPO tahun 2024 merosot 74% dibandingkan tahun 2023. Data OJK menyebutkan bahwa hingga kini masih terdapat 116 pipeline penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp 40,84 triliun.

Seperti diungkapkan oleh Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, permohonan pernyataan pendaftaran saham secara umum sejatinya tidak menurun sepanjang 2024. Hanya saja, beberapa perusahaan mengalami pembatalan pencatatan saham, yang membuat aktivitas IPO saham pada 2024 meleset dari target.

Hal itu dipicu oleh sejumlah faktor, baik internal maupun kondisi eksternal. Dari internal perusahaan, kata Nyoman Yetna, kesiapan perusahaan menjadi salah satu faktor yang sangat krusial, seperti kinerja keuangan dan belum terpenuhinya syarat tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG).  Adapun faktor eksternal yang memengaruhi rencana IPO adalah kinerja sektor atau industri, serta kondisi makro ekonomi global dan domestik seperti tingkat suku bunga yang belum kondusif.

Kelesuan IPO tahun lalu juga melanda Thailand, di mana mobilisasi dana lewat IPO turun dari US$ 1,3 miliar pada 2023 menjadi US$ 0,8 miliar pada 2024. Namun Malaysia justru naik, dengan pertumbuhan penghimpunan dana IPO sebesar 105% dari US$ 0,8 miliar menjadi US$ 1,7 miliar pada periode yang sama. Pertumbuhan tertinggi diraih Filipina dengan lonjakan 164% (yoy), namun penghimpunan dana IPO-nya relatif kecil, dari US$ 0,1 miliar menjadi US$ 0,2 miliar.

Dari aspek penambahan emiten baru sepanjang 2024, Malaysia terbanyak, yakni 49 emiten, Indonesia 43 emiten, Thailand 31 emiten,  dan Singapura hanya 4 emiten baru.

Meski demikian, aktivitas penerbitan obligasi, sukuk, dan instrumen efek lainnya di bursa Indonesia meningkat. Hal ini menunjukkan perusahaan tetap memanfaatkan pasar modal. Tahun lalu, BEI membukukan 680 penerbitan efek atau 200% dari target, serta meningkat 176% dari pencapaian jumlah emisi efek pada 2023.

Mobilisasi Dana Non-Saham

Pencapaian yang tidak kalah penting dialami instrumen selain saham. Di industri pengelolaan investasi, nilai Asset Under Management (AUM) tercatat sebesar Rp 834,87 triliun pada 31 Januari 2025, dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tercatat sebesar Rp 496,75 triliun.

Adapun untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF), sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga 16 Januari 2025, terdapat 18 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 727 penerbitan efek dari 478 penerbit dengan 173.686 pemodal. Total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi di KSEI mencapai Rp 1,38 triliun.

Pada bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 31 Januari 2025, tercatat 107 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 1.181.255 tCO2e dan akumulasi nilai sebesar Rp 62,93 miliar.

Menurut Mahendra Siregar, potensi bursa karbon masih sangat besar lantaran terdapat 4.154 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan.

Dalam upaya untuk lebih berkontribusi mengatasi perubahan iklim global, bursa karbon kini telah membuka perdagangan luar negeri sejak 20 Januari 2025, dengan realisasi volume transaksi hingga 31 Januari 2025 sebesar 49.815 tCO2e dan nilai transaksi mencapai Rp 4,02 miliar.

Di luar data-data terkait penghimpunan dana, OJK dan otoritas pasar modal juga terlihat sangat ketat dalam penegakan hukum. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan pasar (trust).

Dalam konteks penegakan ketentuan di bidang pasar modal, sepanjang 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal kepada satu pihak dengan nilai denda sebesar Rp 4,3 miliar, denda Rp 2,24 miliar kepada 30 pelaku jasa keuangan di pasar modal, serta 18 peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan.

Ke depan, pasar modal memiliki peran vital dan diharapkan menjadi pusat finansial yang kredibel dalam sistem ekonomi modern di Tanah Air. Dalam usianya 48 tahun sejak diaktifkan kembali pada 1977, kita berharap pasar modal mampu memberikan kontribusi optimal dan berkelanjutan, baik bagi emiten, investor, pelaku pasar modal lainnya, serta perekonomian keseluruhan. Kita menunggu peran pasar modal yang lebih bertaji. ***