Tekad Prabowo Bawa Indonesia Swasembada Energi

JAKARTA, investortrust.id - Prabowo Subianto punya tekad untuk membawa Indonesia swasembada energi. Tekad tersebut berulang kali ia sampaikan dalam berbagai kesempatan. Kala menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Prabowo menekankan jika terpilih menjadi presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 akan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

Saat kampanye tersebut, duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Pada pilar kedua dari 8 Misi Asta Cita, Prabowo-Gibran ingin memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Kemudian, dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin, Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi terbarukan yang bersumber dari tanaman seperti kelapa sawit, tebu hingga singkong yang tumbuh subur di Tanah Air.

“Nanti kita bukan lagi ambil minyak dari tanah terus habis, gas dari tanah habis, selama ada matahari dan selama ada hujan, tiap tahun kita bisa panen solar (surya), banyak negara iri sama Indonesia,” kata Prabowo dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat pada 29 Februari 2024.

Prabowo mengatakan bahwa energi terbarukan yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang tidak ramah lingkungan.

“Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong,” kata dia.

Lebih lanjut, dia menyampaikan dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia mampu mengubah bahan bakar minyak (BBM) jenis biodiesel seluruhnya berbahan baku dari kelapa sawit yang bertujuan untuk menghentikan impor bahan bakar dari luar negeri.

“Kita sudah bisa bikin B100, artinya biodiesel dari kelapa sawit 100 persen. Kita tidak akan impor lagi solar dari luar negeri, karena kita punya produksi kelapa sawit sekarang 48 juta ton,” katanya.

Prabowo optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada energi terbarukan dalam waktu yang relatif singkat, serta menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam hal transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Swasembada energi menjadi salah satu agenda besar yang dibidik Presiden Prabowo pada masa pemerintahannya 5 tahun ke depan. Ambisi itu ia tegaskan lagi dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024).

Prabowo menegaskan perlunya swasembada energi guna menghadapi kemungkinan terburuk bila terjadi krisis di tengah konflik geopolitik yang memanas. Bila tak mampu swasembada energi, Indonesia yang saat ini masih bergantung pada impor minyak dan gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) bisa kewalahan ketika sewaktu-waktu negara lain membatasi akses pasokan energinya.

“Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang dimana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” tegas Presiden Prabowo dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, 20 Oktober 2024.

Prabowo optimistis Indonesia mampu mencapai swasembada energi. Pasalnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber-sumber energi alternatif.

“Kita diberi karunia oleh Tuhan, tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung dengan bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya singkong, tebu, sagu, jagung dan lain-lain, kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup, kita punya batu bara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” tegas Prabowo.

Swasembada energi –bersama swasembada pangan-- kembali diucapkan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Kantor Presiden, Jakarta pada 23 Oktober 2024. Prabowo meminta kabinetnya bersinergi untuk dapat meraih swasembada pangan dan swasembada energi di era kepemimpinannya selama periode 2024-2029.

Kedua hal itu dibutuhkan berkaca dari kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu sehingga kemandirian dari sisi energi dan pangan diperlukan oleh Indonesia agar dapat bertahan di situasi yang masih tidak menentu ini.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar, bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi, mutlak," kata Prabowo.

Terbaru, seperti disampaikan Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, saat pembekalan Kabinet Merah Putih di komplek Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Presiden Prabowo menekankan agar para kabinet bersatu.

"Bersatu. Swasembada pangan dan energi at all cost," tegas Zulhas, sapaan akrab Zulfikli Hasan, pada 25 Oktober 2024.

Saat menyampaikan visi-misinya pada kontestasi Pilpres 2024, Prabowo menargetkan program biodiesel B50 atau bauran BBM jenis Solar dengan 50% minyak sawit bisa tercapai pada 2029. Bahkan, dia juga berambisi untuk mewujudkan bahan bakar ramah lingkungan B100. 

“Untuk energi, Indonesia berpeluang bisa menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk biodiesel dan bioavtur dari sawit, bioetanol dari tebu dan singkong,” tulis Prabowo-Gibran dalam lembar visi misi mereka.

Selain itu, Prabowo juga optimistis untuk meningkatkan bauran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan bioetanol 10% atau E10 pada 2029 mendatang.

Saat ini, pengembangan biodiesel di Indonesia baru mencapai 35% atau B35 dan tengah menuju penerapan B40 pada 2025. Sementara itu, implementasi pengembangan bioetanol sebagai alternatif bensin masih cukup lambat, yakni baru mencapai kadar 5% atau E5. Padahal, bila mengacu peta jalan pengembangan bioetanol di Indonesia, penerapan E5 seharusnya sudah terjadi sejak 2020.

Arah Kebijakan Pengembangan EBT

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut pidato pertama Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik merupakan bentuk dukungan, sekaligus arah kebijakan pemerintah untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Menurut dia, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan karunia Tuhan dengan keberlimpahan sumber daya alam. Salah satunya tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk sumber energi dan bahan bakar alternatif.

"Pesan Pak Prabowo jelas dan tegas bahwa harus ada upaya memanfaatkan keberlimpahan sumber daya alam di Indonesia untuk pengembangan sumber energi terbarukan dan bahan bakar alternatif," kata Eddy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/10/2024).

Eddy menyebut pesan Presiden Prabowo selaras dengan tren global tentang keberlanjutan dengan memanfaatkan energi terbarukan sehingga diharapkan bisa mendapat respons positif dari dunia internasional.

Dia mengatakan akselerasi menuju energi terbarukan menjadi tren global karena masing-masing negara termasuk Indonesia terus berupaya mencapai target Net Zero Emissions (NZE).

"Pidato Presiden Prabowo ini merupakan pesan penting bahwa Indonesia terus berupaya mencapai target NZE pada 2060 mendatang,” kata dia.

Berdasar catatan Kementerian ESDM, bauran energi baru terbarukan (EBT) sampai akhir 2023 baru mencapai 13,1%, dan pemerintah menargetkan bauran energi nasional pada tahun 2024 sebesar 19,49%. Sementara pada 2025 ditargetkan sebesar 23%.

Guna mendukung swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi meminta Pertamina segera membenahi persoalan sistem subsidi BBM dan elpiji tabung 3 kilogram.

"Sehubungan dengan direction presiden tersebut, saya meminta Pertamina untuk segera membenahi persoalan subsidi ini, baik pada tataran konsep maupun tata laksananya di lapangan," kata Mulyadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi ini menambahkan, subsidi yang telah menelan anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahun sebagian besar dinikmati orang yang tidak berhak atau bukan orang miskin.

Sementara itu, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyampaikan dua langkah strategis yang harus diambil Presiden Prabowo agar target swasembada energi dalam 4-5 tahun ke depan dapat tercapai.

Menurut Fahmy, langkah pertama adalah menarik investor asing yang memiliki teknologi canggih di bidang energi terbarukan untuk bekerja sama dengan perusahaan energi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam negeri.

“Ini penting karena tanpa teknologi dari luar negeri, Indonesia akan sulit mencapai swasembada energi dalam waktu singkat,” ujar Fahmy dalam keterangan pada Selasa (22/10/2024).

Tanpa dukungan teknologi yang diperlukan, Fahmy menilai rencana Presiden Prabowo untuk memanfaatkan sumber daya seperti kelapa sawit, singkong, tebu, sagu, serta energi panas bumi, batu bara, tenaga air, angin, dan matahari menjadi energi baru yang bersih tidak akan berhasil.

Langkah kedua, lanjut Fahmy, adalah memperkuat riset dan pengembangan (R&D) di dalam negeri. Pemerintah perlu menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta universitas-universitas di Indonesia untuk menciptakan teknologi yang dibutuhkan guna mendukung program swasembada energi.

“Mengembangkan riset (R&D) di dalam negeri dengan menggandeng BRIN dan universitas-universitas Indonesia untuk menghasilkan teknologi yang dibutuhkan,” jelas Fahmy.

Misi dan Program Prabowo-Gibran di Bidang Energi 

·        * Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan  (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy).

       * Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat Konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945. 

·         * Memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

·         * Merevisi semua tata aturan yang menghambat untuk meningkatkan investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

·         * Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh BUMN atau swasta.

·         * Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor.

·         * Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN.

·         * Melanjutkan dan mengevaluasi pengembangan kawasan ekonomi khusus yang terspesialisasi dengan mengedepankan ekonomi hijau dan/atau ekonomi biru.