Program Makan Bergizi Gratis Sumber Pertumbuhan Baru

JAKARTA, investortrust.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah siap dimulai pada awal 2025. Program ini menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto, yang telah diumumkan secara luas sejak masa kampanye Pilpres 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengatakan, program tersebut sudah dalam tahap persiapan, uji coba, hingga sosialisasi. “Anggaran untuk program itu tersedia pada tahun 2025. Itu teknisnya untuk Makan Bergizi Gratis," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024) sebagaimana dilansir Antara.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu mengatakan, program yang masuk ke dalam visi dan misi Presiden Prabowo itu nantinya harus diadaptasi oleh kabinet pemerintahan yang baru terbentuk. Ia menjelaskan, program itu membutuhkan 48 ribu dapur di seluruh wilayah di Indonesia.

Baca Juga

Cagub Jakarta Pramono dan RK Kompak Jalankan Makan Bergizi di Jakarta, Bahkan Diperluas

Anggaran untuk program itu harus terus ditingkatkan di tahun-tahun selanjutnya, hingga akhirnya langsung menyentuh kepada 82 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya secara positif menanggapi perhatian atau pandangan terhadap masalah gizi yang disampaikan sejumlah tokoh daerah dan nasional.

“Hal tersebut merupakan konfirmasi terhadap misi Prabowo, karena program itu dibutuhkan oleh masyarakat. Siapa pun yang nantinya akan memimpin daerah, bakal menjalankan program Makan Bergizi Gratis sebaik mungkin. Kalau misalkan memungkinkan dari anggaran pemerintahan daerah untuk menambahkan makanan atau asupan tambahan untuk anak dan ibu hamil, ya kami sangat sambut baik," papar dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan, pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis tahun depan. Program andalan Presiden Prabowo ini anggarannya sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. 

Sri Mulyani mengatakan program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk menciptakan anak yang cerdas serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Ini multiplier effect ekonomi di daerah ditekankan UMKM makin berdaya, sehingga ekonomi daerah bisa bergerak," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun seluruhnya akan dikelola oleh lembaga tersebut. Menurut Dadan, peruntukan anggaran tersebut mencakup pelaksanaan program makan bergizi gratis dan operasional badan gizi itu. 

"Iya (semua ada di Badan Gizi Nasional), enggak (dipecah-pecah di kementerian lain). Termasuk di dalamnya untuk membayar gaji pegawai di Badan Gizi Nasional," ujar Dadan. 

Survei: 77,6% Mendukung

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional terbaru menunjukkan, sebanyak 77,6% responden mendukung program Makan Bergizi Gratis. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan, sebanyak 86,5% responden mengetahui tentang program baru tersebut, karena sosialisasi program itu sangat kuat.

"Sangat tinggi sekali yang setuju, 77%, meski sedikit lebih rendah dari public confident Pak Prabowo sebesar 85%," kata Burhanuddin saat merilis survei itu secara daring, belum lama ini.

Program Makan Bergizi Gratis pun masuk ke dalam urutan pertama dalam misi pemerintahan Presiden Prabowo-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada "Program Hasil Terbaik Cepat". Program itu diusung untuk menangani masalah tengkes atau stunting, demi tercapainya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas hidup yang baik.

Jika Prabowo mampu menunjukkan dan meyakinkan kepada publik bahwa program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan meski tidak harus secara bersamaan, menurut dia, tingkat kepercayaan kepada Prabowo akan tetap bertahan tinggi. “Sebanyak 65,6% responden juga mempercayai program Makan Bergizi Gratis akan memenuhi kecukupan gizi. Kemudian, 66,1% responden mempercayai program tersebut juga akan mampu mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia,” tuturnya.

Berdayakan UMKM

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin juga menyambut baik Program Makan Bergizi Gratis, yang digagas Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran. Apalagi, program itu juga dapat memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Program ini tidak hanya bicara soal konsumsi, tapi juga proses rantai produksi yang dapat menggerakkan UMKM. Maka dari itu, program MBG diperkirakan mampu menghasilkan multiplier effect secara ekonomi hingga lebih dari enam kali lipat, akibat keterkaitan tersebut,” kata Puteri dalam keterangan di Jakarta, baru-baru ini.

Puteri menyoroti, keterlibatan UMKM dalam program tersebut sangat dibutuhkan. Sebab, program MBG nantinya dapat menjadi motor untuk menggerakkan UMKM, tidak hanya pada sektor katering, tapi juga UMKM di sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan untuk memenuhi pasokan beras hingga lauk pauk.

Ia mengatakan, pasokan bahan baku untuk para UMKM yang terlibat bisa dipenuhi dari badan usaha milik desa (BUMD). Selain itu, bisa lewat koperasi desa.

“Program itu menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan gizi anak, sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, pada 16 Agustus lalu,” paparnya.

Puteri menilai program MBG mampu membantu menghapus kelaparan akut dan kronis, serta meningkatkan rata-rata pertumbuhan berat anak sebesar 0,37 kg per tahun dan tinggi 0,54 cm per tahun. Peningkatan gizi ini sangat penting untuk mencetak generasi muda Indonesia yang cerdas, sehat, terampil, dan berdaya saing tinggi.

Baca Juga

Retreat Hari Kedua, Kabinet Merah Putih Dibekali soal Hilirisasi dan Makan Bergizi

Selain itu, ia menuturkan, program MBG memiliki manfaat dalam meningkatkan tingkat partisipasi anak pada sekolah dan pesantren hingga mencapai 10%. Ia menegaskan, program seperti ini sudah teruji dan sudah diterapkan di sejumlah negara lain di dunia.

“Maka tidak heran, program seperti ini juga sudah diterapkan pada 76 negara di dunia,” tegas Puteri.

Ia mengatakan, pihaknya di DPR akan terus melakukan pembahasan dan pendalaman bersama pemerintah, terutama dari segi pengalokasian anggaran, tahapan pelaksanaan, hingga tata kelola pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar nantinya program bisa berjalan dengan baik, maksimal, dan tepat sasaran. 

“Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk terus melakukan penyempurnaan terkait program MBG," tandas Puteri.

Sebelumnya, pada Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, pada 16 Agustus 2024, Presiden Jokowi menyebut program MBG akan diarahkan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain itu, diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Jokowi juga menegaskan program tersebut nantinya dilakukan melalui proses yang bertahap. Pelaksanaannya diselaraskan dengan kesiapan teknis serta kelembagaan dan tata kelola yang akuntabel.


Naikkelaskan UMKM

Teten Masduki saat masih menjabat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) di Kabinet Indonesia Maju (KIM) mengatakan, UMKM harus dinaikkelaskan seperti dilakukan negara maju. “Agar Indonesia bisa menjadi negara maju, maka usaha mikro, kecil, dan menengah harus masuk rantai pasok industri nasional. Ini seperti di Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Kalau masuk rantai pasok industri seperti itu, begitu industrinya masuk ke global, UMKM mereka juga masuk dan ekspor UMKM di sana menjadi besar,” kata aktivis senior antikorupsi dan pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) itu di Jakarta, balum lama ini.

UMKM di Indonesia secara umum dinilai belum menjadi bagian rantai pasok industri. UMKM di Tanah Air masih independen, bahkan bersaing dengan industri sehingga sulit naik kelas.

UMKM ini jumlahnya sekitar 65,5 juta tahun 2023 atau mayoritas usaha di Tanah Air. Teten menegaskan pula, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM di Indonesia menembus 97% dari total tenaga RI. Hal ini terjadi sejak diterpa krismon tahun 1998, yang membuat industri pengolahan hanya menyumbang sekitar 18% dari produk domestik bruto (PDB) nasional. 

Hapus Utang Nelayan dan Petani

Upaya memberdayakan dan menaikkelaskan UMKM lewat MBG juga menemukan momentumnya seiring pemerintahan Prabowo akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) untuk menghapus utang nelayan dan petani. “Penghapusan utang petani dan nelayan akan diatur melalui perpres. Untuk itu, kami meminta dukungan semua pihak agar kebijakan pemerintah sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Ya doakan," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Amran Sulaiman sebelumnya menjadi mentan di era pemerintahan Jokowi. Ia kini diangkat Presiden Prabowo di posisi yang sama.

Amran mengatakan, rencana penghapusan utang petani dan nelayan itu akan dibicarakan dengan lembaga keuangan dan pemangku kepentingan yang ada. Hal itu membutuhkan pembahasan bersama lebih lanjut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan rencana menghapus utang kredit macet sedikitnya enam juta petani, nelayan, hingga UMKM di perbankan. Hal ini dilakukan melalui penerbitan perpres tentang pemutihan utang.

Pemutihan utang diharapkan dapat membuka kembali akses petani, nelayan, dan UMKM kepada pembiayaan perbankan. Rencananya upaya menghapus hak tagih itu menyasar 6 juta petani dan nelayan di Nusantara.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas masih menyiapkan perpres tersebut.

"Saya berharap minggu depan, Beliau (Prabowo) akan tanda tangan perpres pemutihan. (Ada) 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan," kata Hashim di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta Rabu (24/10/2024).

Adik Prabowo ini menuturkan utang yang akan dihapus melalui perpres tersebut adalah utang masa lalu, bahkan beberapa di antaranya adalah utang saat krisis moneter 1998. Meski penghapusan buku telah dilakukan, akan tetapi hak tagih dari bank tidak ikut dihapus.

"Ternyata semua utang ini sudah dihapusbukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan. Tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus," ucap dia.

Dikatakannya, banyak petani dan nelayan sudah lama tidak bisa mengakses pinjaman ke perbankan, karena skor kredit di sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buruk akibat utang lamanya itu.

Besaran utangnya juga diklaim tidak besar. Hashim menyebut utang petani dan nelayan ke perbankan berada di kisaran Rp 10 juta hingga Rp 20 juta per orang. Alhasil, UMKM ini mau tidak mau meminjam ke rentenir atau pinjaman online (pinjol) dengan bunga pinjaman yang mencekik.

Ia menegaskan pula, pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berupaya untuk melaksanakan hilirisasi dari desa. Kebijakan hilirisasi akan diwujudkan dengan memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan desa untuk diolah, sehingga nilai ekonominya bertambah.