Rapuhnya Kelas Menengah dan Ketidakadilan Distribusi Kekayaan  

JAKARTA, investortrust.id – Kelas menengah Indonesia rapuh dan berada dalam ancaman. Berbagai data menunjukkan bahwa daya beli kelas menengah Indonesia merosot, kelompok ini tidak menikmati pertumbuhan ekonomi selama periode 2019-2023, dan banyak di antara mereka yang turun kelas ke kelompok miskin. Di lain sisi, pendapatan kelas atas melesat dengan pola distribusi kekayaan yang tidak merata.

Dalam risetnya tahun 2023, Teguh Dartanto dan Canyon Keanu Can dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pengeluaran 20% kelompok terbawah meningkat dan pengeluaran oleh 10% kelompok atas meningkat tajam. Namun, kelompok pendapatan kelas menengah (persentil 40-80%) justru mengalami pertumbuhan negatif.

Tafsir lain dari hasil riset Dartanto & Keanu Can (2023) tersebut adalah kekayaan 10% penduduk berpenghasilan tertinggi naik tajam, penghasilan 70% penduduk berpenghasilan menengah mengalami penurunan, serta daya beli 20% penduduk berpenghasilan paling bawah relatif terjaga. Terjaganya daya beli rakyat bawah kemungkinan besar terjadi karena dana bansos.

Melesatnya kekayaan 10% penduduk juga mencerminkan tingginya disparitas dan distribusi kekayaan di Tanah Air yang tidak merata. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan, 53,9% atau setara Rp 4.691 triliun simpanan masyarakat dari total simpanan di bank sebesar Rp 8.703 triliun, dimiliki oleh sekitar 40.000 orang yang memiliki tabungan lebih dari Rp 5 miliar.

Kontras dengan data itu, dalam kurun 6-7 tahun terakhir, rata-rata simpanan kelompok dengan tabungan kurang dari Rp 100 juta merosot dari Rp 3,4 juta per rekening menjjadi hanya Rp 1,9 juta per rekening.

Selain ketimpangan distribusi kekayaan, Indonesia kini dihadapkan pada penurunan jumlah penduduk kelas menengah yang berperan penting dalam stabilitas perekonomian. Plt Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan adanya penurunan jumlah kelas menengah di Tanah Air pada 2024 gegara Covid-19.

Pada 2021, jumlah penduduk kelas menengah mencapai 53,83 juta orang atau 19,82% dari jumlah penduduk. Pada 2024, jumlahnya tinggal 47,85 juta orang atau 17,13% dari jumlah penduduk. Sedangkan calon kelas menengah tercatat 137,5 juta orang (49,22% dari jumlah penduduk). Namun mereka rentan jatuh ke kelompok penduduk miskin.

Sebanyak 57% kelas menengah bekerja di sektor jasa, 22,98% di sektor industri, dan 19,97% di sektor pertanian. Pada tahun 2023, sekitar 72,4% pekerja kelas menengah bekerja di sektor dengan produktivitas rendah, umumnya di sektor jasa yang bernilai tambah rendah.

Indonesia selama ini mengacu klasifikasi kelas menengah versi Bank Dunia, yakni masyarakat dengan pengeluaran sekitar 3,5-17 kali di atas garis kemiskinan, atau setara Rp 1,9 juta -Rp 9,3 juta per bulan. Itu jika patokannya adalah garis kemiskinan tahun 2024 sebesar Rp 550.000 per orang. Adapun kelompok calon kelas menengah (Aspiring Middle Class/AMC) sebesar 1,5-3,5 kali di atas garis kemiskinan atau sekitar Rp 825.0000-Rp 1,9 juta. Rentan miskin pengeluarannya 1-1,5 kali di atas garis kemiskinan atau Rp 550.000-Rp 825.000 per bulan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pada tahun 2045 ketika Indonesia mencanangkan sebagai negara berpendapatan tinggi (US$ 30.000 per kapita), jumlah penduduk bakal menembus 324 juta, dengan 65% penduduk usia produktif, dan 70% adalah kelas menengah.

Sementara itu, data Susenas 2003 menunjukkan, persentase penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori kelas menengah tercatat 5%, AMC 42%, rentan miskin (vulnerable) 35%, dan penduduk miskin 17%. Sekitar 15 tahun kemudian, yakni 2018, penduduk kelas menengah naik menjadi 23%, AMC 47%, rentan miskin 20%, dan penduduk miskin 11%.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai bahwa pertumbuhan jumlah kelas menengah dan penurunan jumlah kelompok rentan paling cepat terjadi selama periode 2003-2014. Masa itu, porsi kelas menengah terhadap total penduduk meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam waktu 11 tahun.

Namun, kata Chatib Basri, persentase kelas menengah malah turun menjadi 21% pada 2019 dan AMC meningkat jadi 48%. Pemburukan itu terjadi pada 2023, ketika kelas menengah turun jadi 17%, AMC 49%, rentan miskin 23%. Terlihat bahwa sejak 2019, sebagian kelas menengah turun kasta menjadi AMC, demikian pula ada AMC yang terperosok ke kelompok rentan miskin. Dalam kurun waktu lima tahun, setidaknya 8,5 juta orang turun kasta dari kelas menengah menjadi AMC dan rentan.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual khawatir mengamati bahwa kelas menengah Indonesia mengalami stagnasi dalam 5-6 tahun terakhir. Salah satu indikasinya, penjualan mobil stagnan di sekitar 1 juta unit per tahun.

Fenomena masyarakat yang hidup mantab (makan tabungan) kian besar, karena kenaikan penghasilan tidak mampu mengejar kenaikan harga kebutuhan hidup dalam beberapa tahun terakhir.

Solusi

Jatuhnya kelas menengah membutuhkan penanganan serius. Ada beberapa solusi yang bisa direkomendasikan. Salah satunya adalah perlunya perlindungan sosial. Pemerintah perlu memperluas anggaran perlindungan sosial untuk kelas menengah, bukan hanya kelompok miskin.

Seperti dikatakan Chatib Basri, kelas menengah di Indonesia tidak mendapat perlindungan sosial yang memadai. Daya beli kelompok menengah bawah tergerus sejak enam bulan terakhir. Mandiri Spending Index (MSI) menunjukkan porsi pengeluaran untuk bahan makanan meningkat dari 13,9% menjadi 27,4% dari total pengeluaran. Porsi pengeluaran untuk makanan yang membesar mengindikasikan kian rendah pendapatan, sekaligus mencerminkan menurunnya daya beli.

Solusi kedua adalah menggenjot investasi, baik investasi baru maupun relokasi. Menurut David Sumual, investasi akan menyerap lebih banyak tenaga kerja yang diharapkan bertransformasi menjadi kelas menengah. Namun, investasi sebaiknya diarahkan pada sektor yang berorientasi ekspor. Sebab, devisa yang diperoleh bisa mengkompensasi jika investor asing merepatriasi keuntungan, sehingga tidak mengguncangkan nilai tukar rupiah.

Menggenjot investasi, khususnya penanaman modal asing (PMA) sangat penting. Chatib Basri menjelaskan, Indonesia harus menaikkan rasio PMA terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio PMA/PDB cenderung menurun, hanya sekitar 1,9% pada 2022. Itulah yang menurut Chatib Basri sebagai salah satu faktor mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia mondar-mandir di level 5% sejak 2014. Rasio PMA terhadap PDB Indonesia jauh tertinggal dibanding Vietnam. Negeri itu banyak mendapat kelimpahan relokasi investasi karena kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah setempat.

Solusi ketiga adalah membangkitkan manufaktur dan pertanian yang kian terpuruk. David Sumual menegaskan bahwa seharusnya lebih banyak pekerja di sektor manufaktur dan pertanian, namun dengan produktivitas lebih tinggi, agar mendapat upah bagus sehingga mendongkrak daya beli.

Staf Ahli Menko Perekonomian, kata Raden, juga meyakini bahwa untuk menumbuhkan kelas menengah, pilar utamanya adalah manufaktur dan sektor formal dengan tingkat prodiktivitas yang tinggi. “Celakanya, akhir-akhir ini sektor manufaktur kita kian tertinggal,” tutur Raden.

Solusi keempat adalah menaikkan produktivitas (total factor productivity/TFP). David Sumual menilai TFP bangsa ini rendah karena 77% dari total 212 juta pekerja Indonesia bekerja di sektor informal. Itulah yang membuat tax ratio rendah, sehingga mengejar level 14% saja sulit.

Faktor lain penyebab rendahnya TFP adalah angka Program for International Student Assessment (PISA) yang rendah. Skor PISA Indonesia pada 2022 untuk matematika berada di peringkat 69, sains di 67, dan membaca 71 dari 80 negara yang dinilai. Selain itu, lulusan sarjana science, technology, engineering, and mathematics (STEM) juga terbilang rendah, hanya 18,5%.

Solusi kelima, menurut pandangan Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, pemerintah  harus menghindari kebijakan yang memberatkan masyarakat kelas menengah. Sebab hal itu berpotensi menyebabkan instabilitas pemerintahan. Dalam konteks itu, pemerintah perlu menunda sejumlah kenaikan harga barang dan jasa, menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), melindungi industri padat karya, dan menurunkan suku bunga untuk menggerakkan sektor riil.

Solusi keenam adalah penciptaan lapangan kerja yang layak. Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Istitut Teknologi Bandung (SBM ITB) Muhammad Yorga Permana juga berpendapat bahwa kelompok kelas menengah tidak akan dapat bertumbuh tanpa adanya akses pada pekerjaan yang layak dan stabil. "Pada akhirnya PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja yang layak," ujarnya.

Jelas bahwa pemerintahan baru ke depan dihadapkan pada tantangan yang sangat berat. Kemerosotan daya beli, distribusi kekayaan yang tidak adil, turun kastanya kelas menengah, dan PHK yang meluas di sektor manufaktur menuntut penanganan dan penyelamatan segera, sebelum memuncak menjadi ledakan sosial.