Implementasi Politik Bebas Aktif Tanpa Isolasi, Prabowo Bersahabat dengan Semua Negara

NEW DELHI, Investortrust.id— Indonesia tidak boleh menjadi satelit kekuatan mana pun, tetapi juga tidak boleh berdiri sendirian ketika dunia terbelah oleh rivalitas geopolitik. Di bawah Presiden Prabowo Subianto, politik bebas aktif diterjemahkan sebagai kemandirian strategis tanpa isolasi: bersahabat dengan semua negara, berdiri sejajar dengan setiap kekuatan, dan menilai setiap kerja sama berdasarkan manfaat konkretnya bagi rakyat Indonesia.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-18 BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi, India, pada hari Sabtu (12/09/2026)hingga Minggu (13/09/2026), perlu dilihat dalam kerangka tersebut. Indonesia bergabung dengan BRICS bukan untuk masuk ke dalam blok yang berseberangan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat, melainkan untuk memperluas ruang diplomasi, pasar, investasi, teknologi, dan sumber pembiayaan pembangunan.

Video: Courtesy of India Global Review Youtube Channel

Politik luar negeri bebas aktif tidak berarti Indonesia harus menjaga jarak yang sama secara kaku terhadap semua negara. “Bebas” berarti Indonesia berhak menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional, tanpa didikte kekuatan asing. “Aktif” berarti Indonesia tidak berdiam diri, tetapi ikut mencari jalan keluar atas persoalan dunia, memperjuangkan perdamaian, memperkuat multilateralisme, dan membangun kerja sama yang menguntungkan.

Prinsip itu dapat diringkas sebagai strategic independence without strategic isolation atau kemandirian strategis tanpa mengasingkan diri. Indonesia tidak memilih blok, tetapi memilih kemitraan. Indonesia tidak hanya menawarkan persahabatan, tetapi menuntut hasil. Setiap forum internasional harus menghadirkan akses pasar, investasi, teknologi, lapangan kerja, pembiayaan pembangunan, ketahanan pangan dan energi, serta posisi tawar yang lebih kuat bagi Indonesia.

Pendekatan tersebut terlihat dari luasnya forum internasional yang diikuti Indonesia. Indonesia aktif di ASEAN, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau APEC, serta Kelompok 20 atau G20. Sejak 6 Januari 2025, Indonesia juga resmi menjadi anggota penuh BRICS. Pada 2026, Prabowo bahkan terlibat dalam Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tetapi menegaskan Indonesia dapat menarik diri apabila forum tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi Palestina dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Sikap itu memperlihatkan bahwa partisipasi Indonesia bukanlah cek kosong kepada kekuatan mana pun. Reuters⁠

Di New Delhi, Prabowo berada dalam satu forum dengan tiga pemimpin negara besar, yakni Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada saat yang sama, Prabowo juga memelihara hubungan baik dengan Presiden AS Donald Trump. Hubungan dengan keempat pemimpin itu menjadi modal diplomatik Indonesia di tengah meningkatnya persaingan kekuatan dunia.

“Ini adalah kekuatan politik luar negeri Indonesia. Presiden, pada waktu yang sama, memiliki relasi yang baik dengan empat pemimpin negara besar,” kata seorang pengusaha nasional.

Kedekatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai hubungan personal antarpemimpin. Diplomasi harus diterjemahkan menjadi manfaat yang menyentuh kehidupan masyarakat. Persahabatan tidak cukup hanya hidup dalam catatan sejarah atau pidato kenegaraan. Kualitas hubungan antarnegara pada akhirnya harus diukur dari bertambahnya perdagangan, masuknya investasi berkualitas, alih teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Kedaulatan, Perdamaian, dan Pembangunan

Dalam politik internasionalnya, Prabowo menghubungkan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan, yakni kedaulatan, perdamaian, dan pembangunan. Indonesia harus berdaulat agar bebas menentukan masa depannya. Namun, kedaulatan sulit dipertahankan tanpa kekuatan ekonomi. Pada saat yang sama, pembangunan dan pertumbuhan membutuhkan stabilitas serta perdamaian.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar agenda domestik, melainkan bagian dari fondasi geopolitik Indonesia. Negara yang ekonominya kuat, kebutuhan pangan dan energinya terjamin, teknologinya berkembang, serta rakyatnya sejahtera akan memiliki kemandirian dan posisi tawar yang lebih besar dalam percaturan internasional.

Doktrin tersebut juga menjelaskan mengapa Indonesia tetap membangun hubungan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan dan sistem politik berbeda. Hubungan baik dengan Tiongkok dan Rusia tidak berarti menjauh dari Amerika Serikat dan Eropa. Demikian pula, kemitraan dengan Washington tidak boleh membuat Indonesia kehilangan kebebasan menentukan sikap terhadap Palestina, perdagangan internasional, ataupun konflik global.

Indonesia menjalankan diplomasi berdasarkan kepentingan nasional, tetapi tetap berpegang pada amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, tetapi tidak boleh pasif ketika kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan internasional terancam.

BRICS Bukan Blok Militer

BRICS harus diposisikan terutama sebagai instrumen kerja sama ekonomi Selatan-Selatan, bukan sebagai blok politik atau militer. Forum ini memberi Indonesia kesempatan memperluas pilihan ekonomi di luar pasar dan sumber pembiayaan tradisional, sekaligus memperbesar suara negara-negara berkembang dalam penyusunan aturan global.

BRICS kini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia. Secara keseluruhan, negara-negara tersebut mewakili sekitar separuh penduduk dunia, sekitar 40% produk domestik bruto global, dan lebih dari seperempat perdagangan dunia.

Seluruh 11 negara anggota hadir dalam pertemuan di New Delhi, meskipun pada tingkat representasi yang berbeda. India diwakili Perdana Menteri Narendra Modi; Rusia oleh Presiden Vladimir Putin; Tiongkok oleh Presiden Xi Jinping; Afrika Selatan oleh Presiden Cyril Ramaphosa; Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto; Iran oleh Presiden Masoud Pezeshkian; Mesir oleh Presiden Abdel Fattah el-Sisi; dan Ethiopia oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed Ali.

Uni Emirat Arab diwakili Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Arab Saudi diwakili Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, sedangkan Brasil mengutus Menteri Luar Negeri Mauro Vieira.

Putin tiba lebih awal di New Delhi dan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Modi menjelang pembukaan KTT. Pertemuan keduanya membahas hubungan politik dan strategis, pertahanan, energi, perdagangan, serta perkembangan konflik di Ukraina dan Timur Tengah.

Konfigurasi BRICS memperlihatkan besarnya sumber daya yang tersedia. Tiongkok unggul dalam ekonomi, manufaktur, teknologi, dan perdagangan. India memiliki kekuatan demografi, ekonomi digital, dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Rusia merupakan kekuatan militer, energi, dan keamanan. Arab Saudi, Iran, Rusia, serta Uni Emirat Arab menjadi pemain utama energi, sedangkan Brasil memiliki kekuatan besar dalam pangan, energi, dan diplomasi Global South.

Indonesia belum berada dalam kelompok tiga besar kekuatan ekonomi dan teknologi dunia. Namun, Indonesia memiliki posisi geopolitik yang strategis, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, cadangan mineral kritis yang besar, demokrasi yang relatif stabil, serta kemampuan memainkan peran sebagai middle power yang dapat menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang.

Komitmen Harus Menjadi Hasil

Negara-negara anggota BRICS dalam KTT New Delhi menyepakati Deklarasi New Delhi sebagai pijakan untuk menerjemahkan komitmen politik menjadi langkah dan hasil nyata bagi masyarakat. Deklarasi itu juga menegaskan perlunya memperkuat peran Global South dalam membentuk tata kelola dunia.

Modi mengatakan perubahan lanskap global menuntut pembaruan institusi-institusi internasional, terutama dalam representasi, daya tanggap, dan aturan keterlibatan. Menurut dia, kekuatan BRICS harus digunakan untuk mempersempit kesenjangan antara komitmen dan pelaksanaan.

“Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad bersama kita. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata,” ujar Modi.

Prabowo menyampaikan pandangan senada. Menurut Presiden, kekuatan kolektif BRICS tidak boleh berhenti dalam dokumen atau pernyataan politik, tetapi harus membuka peluang bagi masyarakat serta memperbesar kemampuan negara-negara Global South menentukan masa depannya sendiri.

“Inilah jenis kekuatan kolektif yang kita butuhkan. Kekuatan yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat kita. Kekuatan yang memungkinkan Global South memiliki suara yang lebih besar dalam membentuk masa depannya sendiri,” ujar Prabowo.

Dalam sesi terbatas bertema Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism, Prabowo mengutip pepatah Indonesia, “Bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh.” Ia menghubungkannya dengan Semangat Bandung yang sejak Konferensi Asia-Afrika 1955 memperjuangkan kemerdekaan, kesetaraan, dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika.

Menurut Prabowo, persatuan akan membuat suara Global South lebih didengar serta memperkuat kemampuan setiap negara melindungi dan memajukan kepentingan nasionalnya. Namun, solidaritas Global South bukan berarti mengganti dominasi satu kekuatan dengan dominasi baru. Tujuannya adalah membangun tata internasional yang lebih adil, setara, representatif, dan tidak diskriminatif.

Lima Agenda Indonesia

Dalam KTT tersebut, Presiden Prabowo membawa lima agenda utama Indonesia. Agenda pertama adalah reformasi sistem perdagangan dunia agar lebih terbuka, adil, inklusif, dan tidak diskriminatif. Indonesia menegaskan WTO harus tetap menjadi fondasi perdagangan multilateral serta menolak proteksionisme dan hambatan sepihak yang merugikan negara berkembang.

Agenda kedua adalah perluasan transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT). Penggunaan mata uang masing-masing dalam perdagangan dan investasi diharapkan dapat mengurangi biaya konversi, menekan risiko nilai tukar, mendukung stabilitas rupiah, dan mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap satu mata uang internasional.

LCT juga dapat diperkuat melalui konektivitas sistem pembayaran digital. Salah satu peluangnya adalah memperluas keterhubungan QRIS Indonesia dengan Unified Payments Interface atau UPI India. Konektivitas tersebut akan memudahkan wisatawan, pelaku UMKM, dan perusahaan melakukan pembayaran lintas negara.

Agenda ketiga adalah keadilan ekologis dan pendanaan perubahan iklim. Indonesia mendukung transisi energi, tetapi menegaskan prosesnya harus adil, terjangkau, dan tidak menghambat industrialisasi negara berkembang. Negara maju harus memenuhi tanggung jawabnya dalam pembiayaan, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas.

Agenda keempat adalah penyelesaian proses keanggotaan Indonesia dalam New Development Bank. Bank pembangunan BRICS itu dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk infrastruktur, energi bersih, konektivitas, ketahanan pangan, dan transformasi digital. Indonesia juga ingin ikut menentukan arah kebijakan NDB agar pembiayaannya lebih cepat, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan negara berkembang.

Agenda kelima adalah pembentukan tata kelola royalti digital global. Indonesia memperjuangkan perlindungan hak ekonomi pencipta, musisi, seniman, penulis, dan pelaku industri kreatif ketika karya mereka digunakan oleh platform digital lintas negara. Kemajuan teknologi tidak boleh hanya memperbesar keuntungan platform, tetapi juga harus meningkatkan kesejahteraan pencipta karya.

Membuka Pasar dan Investasi

Dunia usaha Indonesia bergerak melalui BRICS Business Council dengan delegasi yang dipimpin Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novyan Bakrie. Agenda bisnis Indonesia diarahkan untuk memperluas akses pasar, menarik investasi berkualitas, memperoleh teknologi, dan membangun rantai pasok komoditas strategis.

Sebagai produsen utama nikel dan timah, Indonesia menawarkan kerja sama hilirisasi mineral kepada investor dari Tiongkok, India, Rusia, dan anggota BRICS lainnya. Kerja sama yang ditawarkan tidak boleh berhenti pada penambangan, tetapi harus masuk ke pengolahan mineral, produksi bahan baku baterai, kendaraan listrik, energi terbarukan, pusat data, kecerdasan buatan, dan industri berteknologi tinggi.

Di sektor pangan, Indonesia dapat mengembangkan kemitraan dengan India, Brasil, dan negara anggota lainnya dalam investasi pertanian, teknologi pangan, pasokan komoditas pokok, serta perdagangan pupuk. Namun, setiap penjajakan bisnis tetap perlu dibedakan secara tegas dari kontrak atau kesepakatan resmi yang sudah ditandatangani.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan Indonesia di BRICS bukanlah seberapa sering Presiden hadir dalam pertemuan tingkat tinggi atau seberapa dekat ia dengan para pemimpin dunia. Ukurannya adalah seberapa besar pasar yang terbuka, investasi dan teknologi yang masuk, lapangan kerja yang tercipta, serta kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.

Di tengah pertemuan Putin, Xi, Modi, Ramaphosa, dan para pemimpin Global South lainnya, Prabowo membawa pesan yang jelas: Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pasar dalam kebangkitan ekonomi Selatan Global. Indonesia ingin ikut menentukan arah, aturan, dan pembagian manfaat dari perubahan tatanan dunia.

Itulah implementasi politik bebas aktif pada zaman baru: tidak memilih blok, tetapi aktif memilih kemitraan; tidak membiarkan Indonesia didikte, tetapi juga tidak membawa Indonesia ke dalam isolasi. Bersahabat dengan semua negara bukan tanda lemahnya pendirian. Justru di situlah kekuatan diplomasi Indonesia—bebas menentukan sikap, aktif membangun perdamaian, dan konsisten memastikan bahwa setiap persahabatan memberikan manfaat nyata bagi bangsa. ***