Harga Pertamax Melonjak, Wacana Pemangkasan Anggaran MBG Menguat

JAKARTA, investortrust.id - PT Pertamina menaikkan harga Pertamax 92 sebesar 32,11% dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Tak hanya itu, Pertamina juga menaikkan harga Pertamax Green menjadi Rp 17.000 per liter. Kenaikan tersebut terjadi saat pergantian hari Kamis dini hari (10/6/2026).

Dalam keterangan resminya, keputusan tentang kenaikan harga ini diambil setelah ada koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, dikutip Kamis (10/6/2026).

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green, serta suku bunga BI Rate menjadi 5,5%, merupakan bagian dari langkah stabilisasi fiskal, meski mengancam posisi kelas menengah.

“Ya itu kan stabilisasi,” kata Airlangga di kantornya.

Airlangga pun mengatakan akan terus monitor dampak kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green. Dia juga menyebut bahwa pemerintah menyiapkan langkah mitigasi lewat pemberian stimulus. “Sedang disiapkan,” ucap dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut berkomentar tentang kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green, saat menghadiri Munas XVII Hipmi di Bandar Lampung. Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak akan menaikkan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi.

“Saya pikir untuk BBM subsidi dan LPG subsidi itu tidak ada kenaikan. Itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan,” ujar Bahlil.

Baca Juga

Dampak Harga RON 92 Naik, 26% Pengguna Pertamax Bisa Beralih ke Pertalite

Sinyal fiskal

Sejak 1 April 2026, Pertamina Patra Niaga telah menahan harga keekonomian Pertamax. Kala itu, harga keekonomian Pertamax telah mencapai Rp 17.000 per liter. Diskusi dengan pemerintah, Pertamina Patra Niaga akan membayar selisih harga Pertamax sehingga menjadi Rp 12.300 per liter. Pembayaran awal oleh Pertamina Patra Niaga nantinya akan dibayar kembali oleh pemerintah melalui mekanisme kompensasi energi.

Selisih ini segera direspons pemerintah lewat anggaran. Dalam APBN 2026 per Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi melambung hingga 208,2% menjadi Rp 203,7 triliun. Angka ini 45,6% dari pagu anggaran belanja subsidi dan kompensasi.

Rinciannya, pemerintah menganggarkan Rp 94,8 triliun untuk subsidi dan kompensasi sebesar Rp 108,9 triliun.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menyebut kenaikan harga Pertamax menjadi sinyal menyempitnya ruang fiskal. Selain itu Bhima menyebut masalah akut pelemahan kurs rupiah yang merosot 8% sejak awal tahun ikut menggandakan tekanan pada belanja energi di APBN.

Dengan melemahnya rupiah terhadap dolar AS, harga importasi BBM makin mahal.

“Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menjelaskan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah, menyebabkan belanja negara bertambah Rp 91,5 triliun, salah satunya semakin beratnya biaya kompensasi ke Pertamina,” kata Bhima, dalam keterangan resminya.

Tentu, tak hanya pemerintah yang terdampak. Bhima mengatakan kenaikan harga Pertamax juga berdampak pada daya beli kelompok menengah dan aspiring middle class, kelompok yang menuju kategori kelas menengah.

Kondisi dapat bertambah runyam ketika kenaikan harga Pertamax berkontribusi ke bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga bahan pangan, transmisi penyesuaian suku bunga kredit lebih cepat, jumlah PHK melonjak pada kuartal ke-3, hingga meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial.

Mari sejenak mengurai efek domino ini.

Direktur Kebijakan Publik, Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyebut pengguna Pertamax sejatinya tidak hanya berasal dari kalangan mampu. Banyak di antara pengguna Pertamax juga pekerja, guru, ojek daring, dan lain-lain.

Baca Juga

DEN Minta Prabowo Efisiensi Anggaran MBG Antisipasi Kenaikan Harga Imbas Pelemahan Rupiah

Data berbicara tentang itu. Direktur Jenderal Migas, Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyebut tentang shifting konsumen Pertalite ke RON yang lebih tinggi. Penjualan bensin nonsubsidi naik dari 19.061 kiloliter per hari pada 2024 menjadi 22.723 kiloliter per hari pada Juli 2025.

“Maka kompensasi Pertalite ini turun dari Rp 48,92 triliun pada 2024, diproyeksikan terjadi efisiensi menjadi Rp 36,31 triliun,” kata Laode, saat rapat dengar pendapat Komisi XII DPR RI, awal Oktober 2025,

Sementara itu, data Mandiri Institute 2025 menunjukkan, konsumsi terhadap kebutuhan energi masyarakat mencapai 9,3% dari total belanja non-makanan. Rata-rata, masyarakat menghabiskan sekitar Rp 88.000 per bulan untuk pembelian BBM dan kendaraan.

Dengan harga Pertamax yang melejit, konsumen akan mencari cara untuk berhemat dalam membayar harga BBM. Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, pilihan masyarakat yaitu membayar lebih mahal atau turun ke Pertalite.

“Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari pemerintah,” kata Media.

Setali tiga uang, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan disparitas harga Pertalite dan Pertamax sekitar Rp 6.250 per liter memunculkan kemungkinan migrasi konsumen ke Pertalite.

“Dampaknya, beban APBN untuk subsidi BBM semakin membengkak. Kalau migrasi besar-besaran terjadi, tujuan mengurangi beban APBN tidak tercapai,” ujar Fahmy.

Tak hanya soal anggaran negara. Fahmy juga melihat migrasi pengguna BBM ini akan memengaruhi pasokan Pertalite di SPBU.

Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) per 17 Mei 2026, realisasi penyaluran Pertalite telah mencapai 10.459.857 kiloliter atau 35,74% dari kuota. BPH Migas mencatat kuota Pertalite untuk 2026 sebesar 29.267.947 kiloliter. Artinya, masih tersisa 18.808.090 kiloliter untuk tujuh bulan sisa.

“Kalau tidak ada penambahan kuota Pertalite pascakenaikan harga Pertamax, kelangkaan Pertalite akan terjadi hingga antrian di SPBU mengular. Kelangkaan itu bisa memicu masalah sosial, yang mengganggu stabilitas negara,” ujar dia.

Baca Juga

Luhut: Jangan Bertengkar Lagi soal MBG, Perbaiki Pengelolaannya

Pangkas MBG

Media menjelaskan naiknya pengguna Pertalite menyebabkan subsidi untuk BBM akan membengkak. Sebagai langkah antisipatif, Media menyarankan agar pemerintah segera merombak program makan bergizi gratis atau MBG.

Menurut perhitungan Media, merombak ulang skema MBG dengan menargetkan ke siswa yang membutuhkan akan menghemat biaya belanja negara.

“Biayanya hanya Rp 117 triliun,” kata Media.

Soal efisiensi, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochammad Firman Hidayat mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga punya strategi efisiensi anggaran untuk menekan defisit fiskal. Ya salah satunya menekan anggaran program prioritas termasuk MBG.

“Tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG. Bahkan kita juga ada langkah-langkah untuk meningkatkan dari sisi penerimaan,” kata Firman, di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).

Akan tetapi, Media pesimistis langkah itu bakal ditempuh pemerintah. Sebab, pemerintah telah menjalin kontrak dengan SPPG dan sudah berjalan.

“Struktur rente-nya sudah terlanjur terbentuk,” kata dia.

Meski demikian, anggota DEN, Chatib Basri menyebut bahwa pemangkasan anggaran MBG sudah menjadi keharusan. Sebab, di tengah tekanan global yang ada, pemerintah perlu memitigasi kenaikan harga yang terjadi karena pelemahan rupiah yang berdampak ke kelompok menengah bawah.

Dengan begitu, memangkas anggaran MBG bukan lagi tentang sekadar menyelamatkan anggaran. Tapi, juga kepercayaan atau trust yang dinantikan pasar.

“Apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG,” ujar Chatib.