Prabowo di DPR: APBN Alat Perjuangan, SDA Harus untuk Rakyat

JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato ekonomi dan fiskal dalam Rapat Paripurna DPR RI bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2026). Dalam pidato tersebut, Presiden menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat, memperkuat ekonomi nasional, dan memastikan kekayaan alam Indonesia dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat.

Pidato tersebut menjadi bagian dari pembicaraan pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Pidato langsung Presiden di DPR ini menjadi perhatian pasar karena memuat arah kebijakan fiskal, nilai tukar, defisit, dan tata kelola sumber daya alam Indonesia.

APBN 2027: Defisit Dijaga 1,8–2,4% PDB

Presiden Prabowo menargetkan pendapatan negara pada APBN 2027 berada di kisaran 11,82–12,40% terhadap PDB. Belanja negara direncanakan sebesar 13,62–14,80% PDB.

Dari sisi pembiayaan, defisit APBN 2027 akan dijaga pada kisaran 1,80–2,40% PDB. Angka ini lebih rendah dibanding outlook defisit 2026 yang berada di sekitar 2,9% PDB. Presiden menegaskan pemerintah akan terus berupaya menekan defisit agar fiskal tetap sehat dan berkelanjutan.

Rupiah, Inflasi, dan Minyak

Dalam asumsi makro 2027, nilai tukar rupiah ditargetkan berada di rentang Rp 16.800–Rp 17.500 per dolar AS. Pemerintah juga menargetkan inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5–3,5%.

Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada di kisaran US$ 70–95 per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan 602.000–615.000 barel per hari, sedangkan lifting gas 934.000–977.000 barel setara minyak per hari.

Pertumbuhan Ekonomi 5,8–6,5%, Menuju 8% pada 2029

Presiden Prabowo menargetkan ekonomi Indonesia pada 2027 tumbuh 5,8–6,5%. Target ini disebut sebagai bagian dari jalan menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Namun Presiden menegaskan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat dalam angka makro. Pertumbuhan harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi.

Kemiskinan dan Pengangguran Ditargetkan Turun

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada 2027 turun ke kisaran 6,0–6,5%, dari target sebelumnya 6,5–7,5%. Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun menjadi 4,30–4,87%.

Rasio Gini ditargetkan membaik ke kisaran 0,362–0,367. Presiden menegaskan jarak antara kelompok terkaya dan termiskin tidak boleh semakin melebar, tetapi harus terus dipersempit.

Pasal 33 Jadi Dasar Ekonomi Nasional

Dalam pidatonya, Prabowo berulang kali menekankan pentingnya kembali menjalankan Pasal 33 UUD 1945. Menurut Presiden, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Presiden menilai Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, mulai dari kelapa sawit, batu bara, nikel, tembaga, logam tanah jarang, hingga kekayaan laut. Namun kekayaan tersebut belum sepenuhnya dinikmati rakyat karena masih terjadi kebocoran, praktik under-invoicing, transfer pricing, penyelundupan, dan pelarian devisa hasil ekspor.

Ekspor SDA Akan Diawasi Lebih Ketat

Presiden mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tahap awal akan mencakup minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferro alloys.

Penjualan komoditas strategis tersebut akan dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai fasilitas pemasaran dan pengawasan. Tujuannya adalah memperkuat monitoring, mencegah under-invoicing, menekan transfer pricing, serta memastikan devisa hasil ekspor masuk dan memberi manfaat bagi ekonomi nasional.

Reuters melaporkan, rencana pembentukan badan atau mekanisme pengelolaan komoditas utama ini menjadi salah satu perhatian pasar karena menyangkut tata kelola ekspor dan penerimaan negara.

DHE Diperkuat, Penerimaan Negara Didorong

Pemerintah juga memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dari kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sumber daya alam. Presiden menegaskan negara berhak mengetahui secara rinci berapa kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri dan memastikan hasilnya kembali memberi manfaat bagi rakyat.

Menurut Prabowo, Indonesia tidak boleh lagi menjadi korban harga komoditas yang sepenuhnya ditentukan pihak luar. Ia meminta harga komoditas strategis seperti sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lain dirumuskan dan diperkuat dari dalam negeri.

Pangan, Pupuk, dan Desa Nelayan

Presiden juga menyoroti pentingnya kedaulatan pangan. Ia menyebut produksi beras nasional mencapai level tertinggi dalam sejarah, dengan cadangan beras pemerintah meningkat dari 3,25 juta ton pada Desember 2025 menjadi sekitar 5,3 juta ton pada Mei 2026.

Pemerintah juga menurunkan harga pupuk sebesar 20% dan memperkuat pengawasan agar pupuk subsidi tidak diselewengkan.

Untuk nelayan, pemerintah menyiapkan pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun. Tahun ini, sebanyak 1.386 desa nelayan ditargetkan diresmikan. Setiap desa nelayan akan dilengkapi fasilitas es batu, cold storage, dan SPBU khusus nelayan.

MBG Sudah Dinikmati 62,4 Juta Penerima

Presiden menyampaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dinikmati 62,4 juta penerima setiap hari. Jumlah itu termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil.

Pemerintah juga akan menambah penerima MBG dari kelompok lanjut usia yang tinggal sendiri dan membutuhkan makanan bergizi.

Prabowo mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menyebut lebih dari 3.000 dapur telah ditutup karena tidak memenuhi standar dan meminta DPR, pemerintah daerah, serta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Danantara dan Industrialisasi

Presiden juga menyinggung pembentukan Danantara atau Daya Anagata Nusantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia. Danantara disebut akan mempercepat pembiayaan pembangunan, investasi, modal kerja, dan industrialisasi nasional.

Prabowo menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk negara lain. Indonesia harus mampu memproduksi sendiri mobil, motor, televisi, komputer, handphone, dan berbagai produk industri lainnya.

Industrialisasi akan dimulai dari hilirisasi sumber daya alam, termasuk nikel, bauksit, batu bara, dan komoditas strategis lainnya.

Lapangan Kerja dan Koperasi Merah Putih

Presiden mengatakan Program MBG telah membuka sekitar 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur penyedia makanan. Selain itu, realisasi investasi sepanjang 2025 disebut menciptakan sekitar 2,7 juta lapangan kerja baru.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menjadi salah satu motor penciptaan lapangan kerja. Dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, pemerintah memperkirakan telah tercipta sekitar 18.000 pekerjaan baru di desa.

Target pemerintah, minimal 20.000 koperasi sudah operasional pada Agustus 2026 dan lebih dari 60.000 koperasi pada akhir tahun.

Birokrasi, Bea Cukai, dan Kepastian Usaha

Presiden meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperbaiki birokrasi serta mempercepat perizinan. Ia menyoroti lamanya proses izin usaha dan amdal di Indonesia dibanding negara tetangga.

Prabowo juga meminta Bea Cukai diperbaiki secara serius. Ia menegaskan, jika pimpinan Bea Cukai tidak mampu melakukan pembenahan, Menteri Keuangan harus segera menggantinya.

Presiden juga menegaskan pemerintah akan menggunakan teknologi, satelit, dan sistem pengawasan modern untuk membongkar penyimpangan, tambang ilegal, kebun ilegal, dan praktik korupsi.

Demokrasi dan Oposisi

Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan kepada partai politik yang memilih berada di luar pemerintahan, khususnya PDI Perjuangan. Ia menegaskan demokrasi membutuhkan check and balances.

Menurut Prabowo, setiap pemimpin harus siap dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi. Ia juga menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pelaku usaha berdasarkan latar belakang politik selama mereka bekerja dengan benar.

Momentum Kebangkitan Nasional

Pidato Presiden Prabowo pada Hari Kebangkitan Nasional 2026 menempatkan APBN, sumber daya alam, pangan, industrialisasi, dan demokrasi ekonomi sebagai agenda besar kebangkitan nasional.

Presiden menegaskan Indonesia harus percaya diri, berdiri di atas kaki sendiri, memperkuat ekonomi Pancasila, dan memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan rakyat.

“Kita tidak boleh hanya menjadi pasar untuk bangsa lain,” tegas Prabowo.