Tingkatkan Pemahaman Masyarakat Gunakan Pindar, AFPI Gelar Literasi Keuangan untuk PMI di KJRI Hong Kong
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan pinjaman daring (pindar) legal. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar literasi keuangan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong.
Direktur Eksekutif APFPI Yasmine Meylia Sembiring mengungkapkan, pelatihan yang dihadiri puluhan ribu PMI ini bertujuan untuk membantu mereka agar lebih bijak dalam mengelola keuangan, memahami risiko pinjaman digital, serta mengenali ciri-ciri platform pindar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Sebab, masih banyak PMI yang menjadi target praktik pinjaman online (pinjol) ilegal karena kurangnya pengetahuan dan akses terhadap informasi keuangan yang benar.
“AFPI ingin memastikan pada PMI memiliki pemahaman yang kuat agar tidak mudah tergiur pinjol ilegal yang menjerat dengan bunga tinggi dan penagihan tak beretika. Kami mengedukasi bagaimana cara memeriksa legalitas platform pindar secara mandiri,” ujarnya, dalam keterangan pers, Senin (17/11/2025).
Baca Juga
Para peserta literasi, lanjut Yasmine, diajak memahami manfaat menggunakan pindar legal, antara lain kemudahan akses pembiayaan, transparansi biaya, serta perlindungan data pribadi. Selain itu, diberikan pula panduan praktis tentang cara menyusun anggaran, mengatur pengiriman uang untuk keluarga di Indonesia, serta memanfaatkan pembiayaan produktif untuk usaha kecil.
“Dengan pengetahuan yang baik, PMI dapat menggunakan layanan pindar untuk tujuan positif, seperti mendukung pendidikan, kebutuhan usaha, atau membantu keluarga di Tanah Air secara lebih bijak,” katanya.
Baca Juga
AFPI Beserta 97 Platform Pindar Bantah Tuduhan Kartel Bunga Pinjaman
Kegiatan literasi ini dilakukan AFPI dalam rangkaian ajang Hong Kong Fintech Week 2025. Yasmine mengatakan, AFPI terus berkomitmen untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan, sekaligus memastikan masyarakat Indonesia, termasuk PMI dapat menikmati manfaat ekonomi digital secara lebih aman dan bertanggung jawab.