Perbankan Lokal Punya Peran Penting dalam Mitigasi Perubahan Iklim

JAKARTA, investortrust.id - Perubahan iklim merupakan ancaman besar. Dalam perspektif ekonomi, perbankan memiliki peran penting dalam memitigasi perubahan iklim tersebut.

Menurut ekonom Universitas Limoges, Prancis, Profesor Amine Tarazi perbankan memainkan peran penting dalam menentukan komitmen hijau melalui sustainability-linked loans atau pinjaman yang terhubung dengan keberlanjutan.

“Pinjaman ini telah ada di pasar sejak 2017 dan mekanismenya sangat rumit. Di dalamnya terdapat apa yang disebut sebagai key performance indicators [KPI] “ kata Amine, saat Biennial Policy Conference 2026, Asia-Pacific Central Bank Conference, dipantau daring, Kamis (27/8/2026).

Salah satu fungsi dari KPI tersebut yaitu untuk mengantisipasi faktor kedekatan. Selain itu, KPI yang ditetapkan juga mengantisipasi aktivitas greenwashing yang dilakukan debitur.

Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dikembangkan Amine, terdapat beberapa kelonggaran yang dilakukan bank terhadap debitur. Kondisi tersebut muncul karena adanya kedekatan hubungan persoalan debitur dengan bankir.

Untuk menghindari aktivitas yang bertolak belakang dengan upaya keberlanjutan, Amine menyarankankan adanya kalibrasi regulasi permodalan. Berkaca dari Perancis, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu memaksimalkan peran perbankan lokal atau local bank.

“Di Prancis, bank lokal memainkan peran yang penting, begitu halnya dengan di Indonesia,” ujar dia.

Amine menjelaskan banyak perbankan di Indonesia berperan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selain peran tersebut, sudah saatnya perbankan lokal tersebut memiliki peran dalam proses transisi energi.

Pembiayaan hijau melalui MDB

Profesor ekonomi dan ilmu politik Universitas California, Barry Eichengreen menawarkan gagasan lain dalam memitigasi perubahan iklim. Menurut Barry, untuk memitigasi perubahan iklim diperlukan arsitektur keuangan internasional untuk pembiayaan iklim.

Barry menjelaskan pembiayaan iklim yang dilakukan Bank Pembangunan Multilateral atau multilateral development banks (MDB) harus diperbaiki. Perbaikan tersebut menyasar alokasi risiko nilai tukar mata uang, mobilisasi modal swasta, dan perlakuan terhadap utang negara.

Baca Juga

Pembiayaan Hijau Harus Dijaga Integritasnya, Bukan Sekadar Label

“Kita tidak seharusnya menciptakan sistem pembiayaan iklim baru. Sebaliknya, kita harus membuat sistem yang sudah ada menjadi lebih baik,” kata Barry.

Barry mengatakan investasi yang dilakukan MDB harus memiliki dampak sosial lebih besar daripada imbal hasil keuangan.

Fokus Barry terhadap MDB muncul karena lembaga tersebut menjadi perantara dari tingginya tabungan di negara-negara maju dengan kebutuhan investasi di negara-negara berkembang.

Barry menemukan persoalan yang kerap dihadapi negara berkembang ketika menerima investasi. Pertama, tingginya tingkat imbal hasil yang menjadi syarat investor.

Sebagai bentuk penopang, Barry menyarankan agar MDB dapat menjadi penanggung kerugian pertama, sementara itu investor swasta tetap memperoleh keuntungan apabila investasi berhasil.

“MDB dapat meninggalkan pembagian konvensional antara pembiayaan pembangunan dan pembiayaan iklim. Menurut saya, pemisahan yang lebih relevan adalah berdasarkan instrumen dan jenis kegagalan pasar,” ujar Barry.

Masalah kedua yang dikhawatirkan negara berkembang yaitu risiko nilai tukar mata uang. Barry menemukan negara berkembang kerap mendapat pinjaman dalam bentuk dalam mata uang lokal, namun memiliki kewajiban dalam dolar Amerika Serikat.

Untuk mengatasinya, Barry menyarankan agar pembiayaan iklim yang dilakukan MDB dapat diberikan dalam mata uang lokal. MDB juga dapat menyediakan currency hedge bagi pemerintah dan investor swasta.

“Menggabungkan eksposur mata uang dari berbagai negara, proyek, dan mata uang sehingga risiko dapat didiversifikasi,” ucap dia.

Usul lain yang disampaikan Barry dalam pembiayaan iklim yaitu mekanisme debt for climate swaps. Artinya, pemerintah memiliki komitmen lingkungan yang kredibel atas utang yang diperdagangkan dengan harga diskon.

Meski menarik, Barry menyebut instrumen ini tidak cukup besar menggantikan restrukturisasi utang secara komprehensif. Untuk itu, dia menyarankan agar investasi terhadap pembiayaan iklim dapat dipertimbangkan sebagai pra-syarat restrukturisasi utang.

“Kreditur dan debitur tidak hanya menilai apakah utang suatu negara saat ini berkelanjutan, tetapi juga apakah persyaratan restrukturisasi memberikan negara tersebut ruang fiskal yang cukup untuk melakukan investasi iklim yang penting,” ujar dia.