Rupiah Tertekan, BI Diminta Naikkan Suku Bunga 50 Bps Demi Jaga Kredibilitas
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Bank Indonesia (BI) didesak untuk segera mengambil langkah moneter yang agresif (hawkish) guna meredam pelemahan nilai tukar Rupiah yang kian berlarut. Tekanan terhadap mata uang Garuda dinilai bukan lagi sekadar dampak dari faktor eksternal seperti harga minyak dunia atau kebijakan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed), melainkan sudah mulai mengusik kredibilitas jangkar kebijakan makroekonomi domestik.
Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyatakan bahwa absennya sinyal penyesuaian yang tegas dari pemerintah khususnya terkait harga energi domestik, arah subsidi, dan kalibrasi fiskal telah melimpahkan seluruh beban koreksi ke bahu Rupiah.
"Dalam rezim arus modal terbuka pasca-1998, kondisi ini berpotensi memunculkan fenomena ‘Dornbusch overshooting’ (pelemahan nilai tukar yang berlebihan) yang semakin agresif," ujar Fakhrul dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (19/5/2026).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Fakhrul menyarankan BI untuk kembali menerapkan strategi stabilisasi klasik yang terbukti efektif di masa lalu, yaitu Pre-emptive, Front Loading, dan Ahead the Curve. Dalam situasi saat ini, formula tersebut diterjemahkan sebagai kebutuhan kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps).
"Kenaikan suku bunga kali ini bukan karena ekonomi runtuh atau inflasi sudah tinggi. Justru ini diperlukan agar kita tidak membayar harga yang lebih mahal di kemudian hari akibat kehilangan jangkar ekspektasi," kata Fakhrul.
Baca Juga
Fakhrul mengingatkan, langkah agresif serupa pernah sukses diterapkan BI pada tahun 2018 silam. Kala itu, bank sentral tetap menaikkan suku bunga secara beruntun demi menjaga stabilitas Rupiah dan kepercayaan pasar, meskipun inflasi dalam negeri sebenarnya masih relatif aman terkendali.
Ia menekankan, kebijakan moneter di negara berkembang (emerging market) tidak boleh hanya bersifat melihat ke belakang (backward-looking) terhadap data inflasi konsumen (IHK).
"Kalau menunggu inflasi muncul penuh di data, biasanya pasar sudah lebih dulu memaksa penyesuaian yang jauh lebih keras," jelasnya.
Menepis kekhawatiran pasar, Trimegah Sekuritas menilai kenaikan BI Rate kali ini tidak akan langsung mencekik sektor riil. Pasalnya, BI kini memiliki instrumen makroprudensial yang jauh lebih fleksibel. Melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit ke sektor prioritas tetap bisa diproteksi lewat insentif likuiditas yang terarah.
"Ini bukan kebijakan anti-pertumbuhan. Ini adalah upaya menjaga stabilitas makro agar pertumbuhan tidak rusak lebih dalam akibat inflasi barang impor (imported inflation), tekanan neraca, dan lonjakan premi risiko," tegas Fakhrul.
Dari sisi pasar keuangan, kebijakan hawkish justru diyakini mampu menyembuhkan distorsi pasar yang terjadi saat ini. Saat ini, likuiditas dinilai terlalu menumpuk di instrumen jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) ketimbang pasar obligasi tenor panjang.
Jika BI berhasil memulihkan kredibilitas dan menekan volatilitas mata uang, investor diproyeksi akan kembali memburu aset-aset berdurasi panjang. Trimegah Sekuritas memperkirakan, respons cepat dari BI dapat membalikkan tren overshooting menjadi penguatan tajam, membawa Rupiah kembali ke kisaran Rp16.800 per dolar AS.
Baca Juga
Rupiah Tembus Rp 17.726 per Dolar AS, BI Bagikan Perspektif tentang Stabilitas
Selain dari sisi moneter, stabilitas ekonomi nasional juga memerlukan sokongan dari kebijakan fiskal pemerintah yang transparan. Kejelasan arah kebijakan subsidi energi, strategi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), hingga diversifikasi sumber pendanaan menjadi mutlak diperlukan.
Di tengah fragmentasi geopolitik global global saat ini, Fakhrul menyarankan pemerintah untuk mulai mengurangi ketergantungan pada likuiditas dolar AS dan beralih ke sumber pembiayaan alternatif alternatif, seperti pendanaan berbasis mata uang Yuan (RMB) atau penerbitan ‘Dim Sum Bond’.
"Dunia sedang berubah. Indonesia harus mulai membangun strategi pembiayaan yang lebih beragam agar biaya stabilisasi ke depan tidak sepenuhnya dibebankan pada Rupiah dan pasar domestik," pungkasnya.