Tekanan Fiskal Meningkat, BPD Diminta Ambil Peran Lebih Besar Topang Daerah

JAKARTA, investortrust.id - Peran strategis bank pembangunan daerah (BPD) didorong semakin diperkuat dalam menopang ekonomi daerah di tengah meningkatnya tekanan fiskal dan tren penurunan dana transfer ke daerah (TKD).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan, BPD memiliki peran penting sebagai indikator penggerak ekonomi daerah. Sebab, pembangunan tak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi berbagai pihak.

“Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” ujarnya, dalam keterangan pers, Jumat (17/4/2026).

Keterbatasan fiskal, lanjut Luthfi, menjadi tantangan utama pemerintah daerah. Kontribusi anggaran pusat dinilai belum cukup, sehingga daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif, terutama dari investasi.

“Lebih dari 80% pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi marketing untuk menarik investor,” katanya.

Luthfi juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi. “Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan daerah secara sepotong-potong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H Widodo mengatakan, BPD harus bertransformasi untuk menjawab tantangan fiskal yang semakin kompleks. Sebab, peran BPD tak bisa lagi terbatas pada fungsi administratif.

Baca Juga

BPD Jawa Tengah Raih Most Trusted Financial Brand Awards 2026

“BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah. BPD harus naik,” ucapnya.

Agus menekankan, BPD perlu berperan sebagai pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, serta penggerak ekonomi regional melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif.

“Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?,” ujarnya.

Menurut Agus, kedekatan BPD dengan pemerintah daerah menjadi keunggulan tersendiri dalam memahami karakter ekonomi lokal. Oleh karena itu, inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah, perlu dioptimalkan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), tapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakan ekonomi di daerahnya,” katanya.

Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko menambahkan, penurunan TKD yang telah terjadi sejak 2020 hingga 2026 harus menjadi momentum bagi BPD untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Bambang juga mendorong penguatan kolaborasi antar BPD, termasuk melalui skema sindikasi pembiayaan untuk proyek strategis. “Jika kita bersatu, tidak ada satupun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama,” lanjutnya.