Menko Airlangga Tekankan Pentingnya Pendampingan bagi Penerima SK TORA dan Hijau
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomiam Airlangga Hartarto menyebut pentingnya pendampingan lintas sektor bagi masyarakat penerima Surat Keputusan
Tanah Objek Reforma Agraria (SK TORA) dan SK Hijau.
"Penerima TORA dan SK Hijau perlu didampingi dari aspek bisnis dan kolaborasi berbagai stakeholder antara lain kementerian LHK, Kemendes, BUMN, PUPR, Kementerian Pariwisata, Perhutani, dan tentunya sektor perbankan dan pengusaha di bidang sawit," kata Airlangga di Festival LIKE 2, Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Airlangga berharap usaha di bidang sawit rakyat dapat meningkatkan kapasitas yang terintergrasi.
"Ke depan bisnis masyarakat dan kapasitas ditingkatkan dengan integarasi berbasis desa dalam dalam regional yang lebih besar," ujar dia.
Airlangga mengatakan reforma agraria menjadi pilar utama pemerataan ekonomi. Program ini diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2017 untuk memberikan perlakuan yang sama dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya.
"Untuk itu penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan itu menjadi penting dan salah satu diterapkan, agar mendukung tata kelola yang baik," ucap dia.
Airlangga mengpresiasi Kementerian Lngkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menerbitkan SK TORA. Dia mengatakan SK TORA yang diterbitkan sebanyak 173 SK dengan luas lahan yang diserahkan 296.796 hektare.
"DHari ini 20 SK seluas 43.122 hektare yang diserahkan oleh Bapak Presiden," kata dia.
Dari SK yang diserahkan tersebut, 16 SK merupakan lahan sawit yang dikelola oleh 8.496 pekebun. Selain SK TORA, pemerintah juga menerbitkan SK hijau atau hutan sosial sebanyak 40 SK seluas 16.800 hektare kepada 3.526 kepala keluarga.
Airlangga berharap kebun sawit di lahan Tora dapat segera mengajukan dana PSR atau dana peremajaan sawit yang akan diberikan oleh BPDPKS.
"Sedangkan hutan sosial tadi saya sampaikan kepada Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pertanian untuk menyesuaikan permen-nya sehingga kita mendapatkan pembiayaan dari BPDPKS, jadi sedang berproses," ujar dia.
Airlangga mengatakan hilirisasi dana peremajaan sawit rakyat (PSR) telah mencapai Rp 9,6 triliun per Juni 2024. Dana ini diberikan ke 154.886 pekebun atau 340.792 hektare. Sementara itu, dia menyebut, dana yang diterima pekebun akan ditingkatkan dari Rp 30 juta dari Rp 60 juta.
"Oleh karena itu kami berharap peningkatan ini produktivitas bakal meningkat menjadi 24 ton tbs per hektare. Oleh karena itu juga sedang diurus perpres tentang strategi mengatasi nasional kelapa sawit berkelanjutan yang diharapkan ini sebagai pengganti Inpres Nomor 6 Tahun 2019," ujar dia.