Pelaku Horeka, Ritel, hingga Bakery Mulai Lawan 'Food Waste', Kenapa Penting?
Poin Penting
|
BANDUNG, Investortrust.id - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pelaku usaha hotel, restoran, kafe (horeka), ritel, dan bakery mengurangi susut serta sisa pangan sebagai bagian strategi bisnis. Langkah ini untuk menekan pemborosan biaya sekaligus mendukung ekonomi sirkular dan ketahanan pangan di Jawa Barat. Dorongan tersebut disampaikan melalui pelatihan "Pengurangan Susut dan Sisa Pangan serta Penyelamatan Pangan Berlebih".
Program tersebut menjadi bagian dari Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan di Tahun 2030 (GRASP 2030), salah satu inisiatif IBCSD yang mendorong pelaku usaha mengelola pangan secara lebih efisien sejak dari sumbernya.
Baca Juga
Biaya Energi hingga Bahan Baku Masih Jadi Tantangan Industri Makanan dan Minuman
Direktur Eksekutif IBCSD Indah Budiani mengatakan pengurangan sisa pangan tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan lingkungan. Langkah tersebut juga memiliki dampak langsung terhadap efisiensi dan biaya operasional perusahaan.
"Setiap makanan yang dibeli tetapi akhirnya tidak terjual atau tidak dikonsumsi bukan hanya kehilangan bahan pangan. Di dalamnya terdapat biaya pembelian bahan baku, tenaga kerja, energi, air, penyimpanan, transportasi, hingga biaya pembuangan. Karena itu, mengurangi sisa pangan berarti meningkatkan efisiensi bisnis sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat," ujar Indah dikutip Senin (3/8/2026).
Urgensi pengurangan sisa pangan terlihat dari data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024. Data tersebut menunjukkan sisa makanan menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah di Jawa Barat dengan porsi mencapai 39,02% dari total sampah yang dihasilkan.
IBCSD juga melakukan survei awal terhadap perusahaan yang mengikuti pelatihan untuk mengetahui tingkat kesiapan pelaku usaha dalam mengurangi sisa pangan. Hasil survei menunjukkan 53% perusahaan peserta telah memiliki kebijakan atau program pengurangan sisa pangan, sedangkan 30% lainnya sedang merencanakan. Sebanyak 60% responden juga telah melakukan pencatatan volume sisa pangan secara rutin.
Meski demikian, pelaku usaha masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya, belum tersedianya sistem pencatatan yang sederhana, serta belum adanya metode pengukuran yang seragam menjadi tantangan dalam membangun sistem pengurangan sisa pangan berbasis data.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Barat Eka Jatnika Sundana, yang mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, mengatakan pengurangan susut dan sisa pangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. "Perubahan perlu dimulai dari sumber melalui perbaikan praktik produksi dan konsumsi," kata dia.
Sisa pangan bisa jadi peluang bisnis
Selain mencegah pangan terbuang, pelatihan tersebut memperkenalkan mekanisme penyelamatan pangan berlebih melalui redistribusi pangan yang aman. Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional Nita Yulianis mengatakan pangan yang masih layak konsumsi sebaiknya dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. "Langkah ini dapat mengurangi timbulan sisa pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat," kata dia.
Pendekatan serupa juga dinilai relevan bagi industri pariwisata. Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata Amnu Fuady mengatakan pengelolaan sisa pangan merupakan bagian penting dari pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Baca Juga
'Food Waste' 48 Juta Ton, Ini Jurus Perangi Sisa Makanan demi Ketahanan Pangan
"Pengurangan food waste atau sisa pangan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha," kata dia.
Potensi tersebut tercermin dari studi terhadap 42 hotel di 15 negara. Studi itu menunjukkan setiap investasi US$ 1 untuk program pengurangan food waste berpotensi menghasilkan penghematan rata-rata US$ 7.